Mayjen Asril Tandjung Juga Tagih Duit Setoran Buat Pilkada
---------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Keputusan parpol-parpol di Koalisi Jakarta untuk memilih Prijanto sebagai pendamping Fauzi Bowo berbuntut panjang. Beberapa jenderal purnawirawan yang pernah melamar sebagai kandidat cawagub DKI Jakarta merasa ditipu.
Salah satu kandidat, Mayjen Purn Asril Tandjung berencana menagih kembali 'mahar' yang telah disetorkannya parpol.
"Kalau bisa (duit setoran) diambil lagi. Tapi kita lihat saja nanti," ujar Asril saat dihubungi detikcom, Jumat (15/6/2007).
Asril mengatakan, dirinya merasa ditipu dengan keputusan beberapa parpol di Koalisi Jakarta yang memilih figur tidak populer sebagai pendamping Fauzi. Padahal sejak awal, ungkap dia, mengikuti tahapan penjaringan dan telah menyetorkan sejumlah uang ke beberapa parpol yang dilamarnya.
"Saya ikuti mekanisme yang ditetapkan. Waktu mendaftar saja, saya bayar Rp 10 juta. Tergantung parpolnya. Tapi tiba-tiba ada calon lain yang dipilih, tidak ikut mekanisme yang ditetapkan," kata Asril.
Meski mengaku telah menyetorkan sejumlah uang, Asril enggan menyebutkan jumlah yang telah disetorkan agar dirinya lolos menjadi cawagub DKI.
"Biar saja. Nanti juga ada pembalasan," pungkasnya.
Dikabarkan, mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad) ini telah menyetor Rp 3,7 miliar ke PDIP. Selain PDIP, parpol lain yang dilamar Asril adalah Partai Golkar, PPP, PBB, dan PBR.
sumber:detikcom
============
Uang Mahar Calon Gubernur Sama dengan Suap
-----------------------------------------------------------------
JAKARTA - Uang mahar yang masuk ke partai tidak dibenarkan secara moral dan aturan hukum. Secara moral, partai tidak pantas untuk meminta mahar pada calon, sedangkan secara aturan hukum pungutan mahar oleh partai politik merupakan bentuk saup-menyuap.
"Elit partai meminta uang kepada para calon, secara moral tidak dibenarkan, secara hukum bisa dikatakan praktek suap-menyuap," kata Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rahman, saat dihubungi okezone, Senin (18/06/2007).
Fadjroel menilai, kasus uang mahar dalam pilkada antara partai dan calon semua tidak dapat dibenarkan kerana kedua-duanya melakukan proses transaksi. Wajar kalau kemudian partai meminta mahar kepada calon dan calon memberi suap supaya diloloskan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur.
"Dua-duanya salah, yang satu minta disuap, yang satu menyuap, dimana terjadi proses negosiasi antara partai dan calon," jelas Fadjroel.
Fadjroel menambahkan bahwa para calon yang melakuan suap-menyuap melalui partai tidak layak untuk mendapatkan tiket menuju bursa calon gubernur. "Sudah jelas, secara moral calon tidak layak untuk dilanjutkan, karena untuk mendapt tiket calom membayar kepada elit politik. Para calon tidak menyakinkan karena naiknya sebagai calon tidak didasarkan pada kemampuan dan integritas tetapi didasarkan kepada kemampuan membeli suara pada partai," tukas Fadjroel.
sumber:Okezone
==============
Skandal "Si Doel" Dukung Foke
Tim Sukses Rano Bongkar Fakta Soal Kampanye Rano di TV
--------------------------------------------------------------------------------
JAKARTA – Fakta-fakta miring seputar Pilkada DKI Jakarta muncul kepermukaan satu persatu. Setelah cawagub yang gagal maju dalam Pilkada, Slamet Kirbiantoro buka-bukaan soal money politic antara dirinya dengan pengurus PDIP, kini giliran tim sukses Rano Karno blak-blakan soal kegagalan “Si Doel” maju menjadi cawagub dan kemunculannya berkampanye untuk Fauzi Bowo di televisi.
Salah satu anggota tim sukses Rano Karno, Gugus Joko mengungkapkan Rano karno sudah menyatakan mengundurkan diri sebelum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Partai yang mengusung Rano Karno mengeluarkan SK penetapan cawagub-dan cagub. Yang mengagetkan, Rano Karno ternyata membuat kontrak politik dengan Fauzi Bowo untuk mendukung cagub yang akrab disapa Foke ini.
“Ada Kontrak politik antara Rano Karno dan Foke. Itu diakui Rano Karno menjadi cawagub ataupun tidak Rano harus mendukung Foke,” ungkap Gugus Joko kepada okezone, Selasa (3/7/2007).
Terbongkarnya fakta tersebut berawal pada pertemuan evaluasi yang dilangsungkan tim sukses dan Rano Karno di sebuah restoran di kawasan Cipete 16 Mei lalu. Menurut Gugus dalam kesempatan itu Rano menyatakan bahwa langkah pencalonan dirinya telah selesai karena PKB tidak mendukungnya.
“Kami lantas bertanya-tanya karena merasa pernyataan itu kurang masuk akal sebabnya PKB belum mengeluarkan SK penetapan,” ujar Gugus.
Gugus dan kedelapan anggota tim sukses pun lantas mempertanyakan keputusan Rano mundur dari bursa cawagub PKB terutama selentingan kabar mengenai Rano yang menerima sejumlah dana dari tim Fauzi Bowo.
“Kami cecar Bang Rano dengan pertanyaan awalnya Rano Diam, namun akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah mengalihkan dukungan ke Fauzi Bowo,” ujar Gugus.
sumber:okezone
==============
Praktik Dagang Sapi Pilkada DKI Harus Diusut Tuntas
-------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Uang mahar menyemarakkan Pilkada DKI Jakarta. Para bakal calon yang gagal maju meminta uang mahar yang diserahkan ke parpol dikembalikan. Praktik dagang sapi semacam ini harus diusut tuntas.
Sebab praktik dagang sapi merupakan simbol dari proses rekruitmen politik yang buruk dan merusak citra pemilihan langsung.
"Kami minta aparat mengusut tuntas praktik dagang sapi dalam Pilkada DKI," ujar anggota Koalisi Rakyat untuk Pilkada DKI Bersih, Fahmi Badoh.
Hal itu disampaikan dia usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Usut tuntas dagang sapi Pilkada DKI' di Gedung Surya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (19/6/2007).
Menurut Fahmi, praktik dagang sapi sangat bertentangan dengan UU 31/2002 tentang Parpol. "Mereka bisa diancam hukuman kurungan maksimal 2 bulan dan denda maksimal Rp 200 juta," ujarnya.
Fahmi juga mengajak warga DKI untuk turut memantau pelaksanaan Pilkada DKI, terutama terkait dengan kasus money politics dan kampanye yang didanai oleh APBD.
"Selain itu, polisi dan jaksa juga harus proaktif memproses aliran dana yang tidak jelas ke parpol," ujar pria yang juga aktif di ICW ini.
Koalisi Rakyat untuk Pilkada Bersih terdiri dari berbagai LSM, antara lain Lakpesdam NU, KRHN, PGRI, Cetro, LBH Jakarta, dan ICW.
sumber:detikcom
============
Monday, July 16, 2007
Monday, June 11, 2007
HIDUP FOKE !!! = HIDUP ORBA !!!
Faisal: Politik Dikuasai Orba, PDIP Dikibuli
----------------------------------------------------------
JAKARTA - Pengamat politik menilai bahwa poltik di Indonesia masih dikuasai tokoh-tokoh peninggalan orde baru (Orba). Paradigma tersebut juga terjadi dalam Pilkada DKI yang akan berlangsung pada Agustus 2007. Salah satu yang menjadi corong orba atau Partai Golkar adalah cagub Fauzi ‘Foke' Bowo.
"Kita harus mewaspadai orba. Saat ini, politik masih dikuasai orba. Sekarang yang sedang dikibuli adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi," kata pengamat politik dan ekomomi Faisal Basri dalam diskusi panel "Pilkada DKI Jakarta 2007 Harus Mengakomodasi Calon Independen" di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (6/6/2007).
Dia melanjutkan, bila ingin mengetahui sosok Foke maka bisa melihatnya melalui daftar riwayat hidupnya. Dalam biografinya, Foke merupakan kader Partai Golkar asli.
"Jadi kita harus musuhi golkar secara ideologis. Politik saat ini juga telah menciptakan kutub-kutub ektrim antara nasionalis dan Islam. Bukan PKS yang harus dimusuhi tapi musuh kita adalah Golkar," tegas Faisal.
Faisal merincikan, masyarakat juga harus mencermati bahwa saat ini Ketua DPR dan DPRD berasal dari Partai Golkar. "Ini bukan persoalan Jakarta saja. Ini merupakan persoalan bangsa. Coba cek biografi Foke, lahir batin adalah Golkar. Untuk itu, PKS jangan daftar dulu hingga akhir pendaftaran," tandasnya.
sumber:Okezone
============
Koalisi Partai Pendukung Foke “Tersandera” Golkar
---------------------------------------------------------------------
JAKARTA - Pesta demokrasi menyambut pemimpin baru di DKI Jakarta hanya di ikuti oleh dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Fauzi Bowo berpasangan dengan Prijanto dan Adang Daradjatun yang berpasangan dengan Dani Anwar. Idealnya, di tengah alam demokrasi melahirkan lebih dari sekedar dua pasang calon.
Namun, memang sejak awal banyak kalangan memprediksikan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2007 hanya akan diikuti oleh dua pasang calon saja. PKS dengan mengusung Adang-Dani, kemudian diikuti oleh Koalisi Jakarta yang terdiri dari seluruh partai yang ada untuk mengusung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Dimotori Partai Golkar, koalisi Jakarta menjadi kekuatan yang superior.
Betapa tidak, Partai Demokrat yang memperoleh suara lebih dari 15% syarat suara untuk mengusung satu pasang calon tidak diperdaya untuk bergabung dalam Koalisi Jakarta. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. Partai yang notabene pernah dikecewakan oleh partai berlambang Pohon Beringin ini juga tak berdaya .
“Fauzi Bowo itu kader Golkar. Sekarang yang dikibuli PDI Perjuangan lagi,” ujar Pengamat Ekonomi Politik Faisal Basri beberapa hari lalu kepada wartawan. Bahkan dengan tegasnya dia mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan musuh bersama.
“Kita harus memusuhi Partai Golkar secara ideologis, bukan PKS. Karena Partai Golkar lah yang menciptakan kutub-kutub ekstrim antara nasionalis dengan islam,” tegas Faisal. Tapi, memang seperti itulah kenyataan yang terjadi terhadap partai politik kita.
Hal senada juga dikatakan Pengamat Politik Senior Universitas Indonesia Arbi Sanit yang mengatakan bahwa partai politik mulai dari orde baru hingga kini tidak ada perubahan. “Apa bedanya partai lama dengan paratai yang baru. Semuanya sama saja, hanya menginginkan kekuasaan semata. Tidak ada yang lebih baik dari semua partai yang ada,” kata Arbi Sanit.
Begitu dominannya partai poltik hingga penggunaan undang-undang dalam pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta menggunakan undang-undang yang mengebiri hak-hak masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti tidak memperbolehkannya calon independent untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Hingga kini penggunaan undang-undang dalam pilkada DKI Jakarta masih dalam perdebatan publik, bahwa undang-undang tersebut tidak ideal untuk diterapkan di DKI Jakarta yang notabenenya barometer bagi demokrasi di bangsa ini.
Mengutip pernyataan pengamat politik Samsuddin Harris yang mengatakan bahwa undang-undang 32 tahun 2004 sangat tidak cocok untuk digunakan di DKI Jakarta.
“Sangat tidak pas Pilkada di DKI Jakarta menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sebab, DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang harus menggunakan undang-undang khusus pula,” kata Samsuddin Harris.
Dia menjelaskan bahwa jika memang menggunakan undang-undang tersebut, dikhawatirkan legitimasi kepemimpinan daerah tidak begitu kuat.
Bahkan Samsuddin Harris mengatakan, penggunaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini memang sengaja digunakan untuk mengganjal calon-calon dari non partai untuk mengikuti pilkada nanti. “Ada upaya dari partai politik untuk mengganjal para calon non parpol agar tidak dapat mengikuti pilkada dengan menggunakan undang-undang tersebut,” terangnya.
Namun, kenyataan sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat Jakarta harus mengikuti pelaksanaan pilkada DKI Jakarta 2007 ini yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. Memang tidak banyak pilihan. Tapi kini, masyarakatlah yang punya sikap, memilih atau menjadi golongan putih. Karena golput juga merupakan hak dalam demokrasi.
sumber : Okezone
=============
Faisal Basri: Saya Senang Kalau Dilaporkan ke Polisi
-----------------------------------------------------------------------
Jakarta - Partai Golkar mengancam akan melaporkan ekonom Faisal Basri ke polisi jika tak berhasil membuktikan tudingannya terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Namun, Faisal mengaku tak gentar dengan gertakan yang dilontarkan partai pimpinan Jusuf Kalla itu.
"Saya senang sekali kalau dilaporkan ke polisi. Sekalian momen ini akan saya jadikan momentum untuk membuka kebangkitan Orde Baru," kata Faisal ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (12/6/2007).
Bahkan Faisal mengatakan, Partai Golkar tidak perlu memberi dirinya waktu tiga hari. Kalau perlu, lanjut dia, laporkan saja langsung.
"Tidak butuh waktu, laporkan saja langsung," tandas pria yang sempat masuk bursa cagub DKI Jakarta ini.
Jadi sudah mengantongi bukti-bukti? "Saya punya buktinya, saya akan roadshow ke kampus-kampus untuk membuka skenario nasional yang dilakukan Partai Golkar. Ini Orde Baru jilid dua," kata Faisal.
Perseteruan Faisal dengan Partai Golkar berawal ketika ekomom UI itu menuding munculnya dua cagub dalam pilkada mendatang adalah permainan Partai Golkar. Menurutnya, langkah ini dilakukan Golkar dalam rangka memuluskan langkah untuk memenangkan Pilpres 2009.
Selain itu, Faisal juga menuding Golkar juga ikut bermain pemilihan pimpinan DPRD DKI lalu. Pada saat itu, Ade Surapriyatna (kini Ketua DPRD) yang notabene orang Golkar, menghembuskan isu agar jangan memilih Ketua DPRD dari PKS, jika DKI tidak ingin Jakarta dijadikan kota Taliban.
sumber:detikcom
============
Pilkada DKI tanpa Calon Independen, Bencana Demokrasi
------------------------------------------------------------------------------
Oleh Wimar Witoelar
Gagalnya mengizinkan calon independen merupakan bencana bagi Pilkada DKI dilihat dari perkembangan demokrasi. Secara lebih luas, ia juga menandakan beratnya jalan ke arah demokrasi selama elite politik masih berpikir defensif. Politik DKI belum digunakan untuk menampung keinginan Orang Biasa. Partai menjadi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Secara lebih skeptis bisa dikatakan reformasi akan mandek, karena hasil korupsi pemegang kekuasaan akan dilindungi terus oleh elite politik.
Pergantian pimpinan membuka harapan
Bila pemegang kekuasaan di suatu Daerah Tingkat 1 digantikan oleh yang baru, bisa ada harapan Gubernur baru melakukan gerakan pembersihan pada awal masa jabatannya. Sebaliknya, bila Pilkada menghasilkan Gubernur yang satu kubu dengan Gubernur lama, dengan sendirinya korupsi akan dibiarkan. Seorang penguasa baru dari kubu incumbent tidak berkepentingan melakukan pembersihan. Mana bisa, karena yang harus dibersihkan itu justru senior yang mensponsor kemenangan menjadi Gubernur baru.
Semangat mencari calon ketiga
Pilkada DKI sempat dihangatkan ketika beredar pikiran bahwa perlu ada calon ketiga, ketika tahap pencalonan kelihatan akan mandek pada dua calon. Berbagai lembaga survei mengumumkan temuan bahwa lebih dari 70 persen pemilih menginginkan ada calon ketiga. Tidak dilaporkan lebih lanjut mengapa banyak keinginan ini. Tapi sangat jelas salah satu sebabnya adalah bahwa kedua calon yang mapan itu tidak menarik untuk dipilih rakyat. Mengapa tidak?
Dua calon yang kurang menimbulkan gairah
Cagub Fauzi Bowo adalah Wakil Gubernur incumbent yang didukung oleh Gubernur Sutiyoso. Kalau calon ini nampak kuat, ini adalah karena dari awal pemerintahan DKI dipakai sebagai mesin kampanye. Semua yang memerlukan dukungan Gubernur digiring untuk mendukung Fauzi Bowo. Ini berlaku baik bagi perusahaan dagang, yang diminta diam-diam untuk menyumbang dana kampanye, sampai kepada stasion televisi yang tidak berani berbeda pendapat sama sekali dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kasus penggunaan dana APBD untuk poster dan iklan kampanye Gubernur hanya puncak gunung es berupa penyelewengan fasilitas pemerintah daerah untuk kampanye politik.
Fauzi Bowo adalah orang yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman lama, sayang kapabilitas itu tidak dipakai. Keahlian yang dipakai bukan dalam pemerintah kota tapi justru dalam pemanfaatan birokrasi dan uang. Pakar pemerintahan daerah dan komunikasi direkrut menjadi penasehat dan pelindung kampanye terselubung. Aneh sekali kalau Fausi Bowo tidak menang. Suasana DKI dibawah Sutiyoso mirip dengan suasana Indonesia dibawah Orde Baru. Tidak ada pilihan masyarakat diluar yang diinginkan regime berkuasa. Kita bisa mengatakan itu karena asumsi kita masyarakat sebagian besar tergantung pada kekuasaan Gubernur.
Muncul calon kedua, Adang Daradjatun, yang sebetulnya memberikan angin segar, karena ia dan pendukungnya termasuk sedikit orang yang tidak tergantung dan tidak takut pada kekuasaan Gubernur sekarang. Apalagi Adang Daradjatun bersikap terbuka dan responsif, rajin tampil dimuka umum bahkan di acara televisi kritis dimana Fauzi Bowo tidak berani muncul. Tetapi orang yang skeptis mempertanyakan, mengapa dia begitu percaya diri, tidak tergantung pada fasilitas siapapun. Beredarlah cerita bahwa calon ini telah mengumpulkan uang banyak dan menyumbangkan uang dalam jumlah puluhan Milyar kepada partai yang dipilihnya sebagai pendukung. Susah juga diperoleh keterangan yang pasti, sebab menanyakan hal begitu dianggap tidak sopan dan mengeluarkan sinyalemen akan langsung diblokir oleh tantangan untuk mengeluarkan bukti. Lagipula Adang menggunakan cara kampanye yang santun dan menunjukkan penghormatan pada publik. Untuk sementara, fokus lebih ditujukan pada Fauzi Bowo dan Sutiyoso yang jelas melanggar etika komuinikasi publik dengan berbagai taktik mulai dari menyelundupkan orang kedalam acara sosialisasi Pilkada, menyewa pakar dengan ilmu yang menyesatkan, dan menghindari semua kesempatan untuk tampil dengan idenya. Orang banyak yang tahu Fauzi Bowo dari wajahnya dan kumisnya yang khas, dan juga tahu ia rajin datang ke acara massal dan membagikan hadiah. Tapi tidak ada yang tahu apa programnya kalau jadi Gubernur. Anak buahnya pernah mengatakan Fauzi akan melanjutkan kebijaksanaan Sutuyoso. Itu tidak mendapat sambutan hangat karena kebijaksanaan sekarang justru menghasilkan penderitaan. Tapi kalau Fauzi mau bilang bahwa ia akan melakukan perombakan, tidak berani juga. Soalnya, Sutiyoso tidak merasa ada yang salah. Ia selalu menekankan bahwa hanya dia yang tahu cara memerintah DKI. Menghadapi bonek, harus dengan cara yang sama keras, merupakan parafrase dari ucapan kegemarannya.
Pemilih mulai malas
Pemilih mulai malas. Fauzi Bowo pasti akan jadi calon, dan calon lawannya pasti Adang Daradjatun. Orang belum cukup lama mengenal Adang. Dari mana uangnya yang banyak itu? Apa dia korupsi selama menjadi orang kedua di Kepolisian RI? Katanya uangnya dari istrinya yang menjadi penguasa. Menimbulkan pertanyaan juga. Usaha apa? Apakah suksesnya karena dia istri pejabat tinggi kepolisian? Walaupun tidak ditanyakan secara terbuka, pertanyaan tetap beredar. Harusnya ada yang menasehati Adang Daradjatun agar secara sukarela membeberkan kondisi keuangannya dan hubungannya dengan keuangan PKS. Dengan demikian isu itu bisa hilang dari Pilkada. Tapi kalaupun hilang isu itu, ada isu yang lain, yaitu masalah ideologi partai dan ideologi pribadi. Sebagai polisi, Adang harus bersikap sekuler memisahkan negara dan agama. Moralitas pribadi harus diserahkan pada masing-masing individu. Negara hanya masuk dimana jelas ada rumus hukum. PKS mempunyai ideologi yang bertolak belakang. Justru kader mereka memandang dirinya sebagai pejuang partai bersih yang ingin menegakkan moralitas masyarakat melalui moralitas pribadi. PKS tidak mau memisahkan soal agama dengan soal negara. Pribadi, negara, agama harus disatukan menurut konsep mereka. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka sifatnya adalah kompromi. Jadi kalau PKS menyetujui Adang Daradjatun dalam ucapan terkenalnya bahwa ia tidak akan melarang kehidupan malam yang tidak halal, maka pasti persetujuan PKS itu taktis, sementara dan tidak tulus. Ada kerawanan dalam hubungan Adang Daradjatun dengan PKS, dan sayang sekali kalau DKI harus menghadapi masalah semacam itu disamping masalah banjir, orang miskin, kemacetan lalu lintas, hak atas tanah dan kaki lima.
Deadlock
Diantara dua calon itu, pemilih DKI menghadapi deadlock. Kedua kontestan akan main defensif, tidak akan ada yang maju ndengan pemikiran bartu untuk perbaikan kota. Hanya menunggu lawannya ambil langkah Karena itu rakyat DKI perlu calon ketiga, Tapi PAN dan PKB dan partai kecil melepaskan kesempatan menjadi penyelamat, dan sekarang satu-satunya harapan adalah calon independen. Mahkamah Konstitusi tidak menyambut sejarah, tidak mdembuka kesempatan untuk mendukung adanya calon independen. Jadi orang sudah tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan secara aktif. Secara pasif, orang bisa menyatakan kekecewaannya dengan tidak memilih. Tapi itu bukan solusi yang membangun demokrasi. Bagaimanapun, calon independen harus diperjuangkan. Menang atau kalah, itu bukan soal. Jangan biarkan dua calon ini bersaing tanpa partisipasi pemilih. Dan jangan biarkan partai politik mencuri hasil reformasi 1998 dan menggantinya dengan kekuasan baru oligarki politik.
sumber: Koran Sindo,11 June 2007
=========================
----------------------------------------------------------
JAKARTA - Pengamat politik menilai bahwa poltik di Indonesia masih dikuasai tokoh-tokoh peninggalan orde baru (Orba). Paradigma tersebut juga terjadi dalam Pilkada DKI yang akan berlangsung pada Agustus 2007. Salah satu yang menjadi corong orba atau Partai Golkar adalah cagub Fauzi ‘Foke' Bowo.
"Kita harus mewaspadai orba. Saat ini, politik masih dikuasai orba. Sekarang yang sedang dikibuli adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi," kata pengamat politik dan ekomomi Faisal Basri dalam diskusi panel "Pilkada DKI Jakarta 2007 Harus Mengakomodasi Calon Independen" di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (6/6/2007).
Dia melanjutkan, bila ingin mengetahui sosok Foke maka bisa melihatnya melalui daftar riwayat hidupnya. Dalam biografinya, Foke merupakan kader Partai Golkar asli.
"Jadi kita harus musuhi golkar secara ideologis. Politik saat ini juga telah menciptakan kutub-kutub ektrim antara nasionalis dan Islam. Bukan PKS yang harus dimusuhi tapi musuh kita adalah Golkar," tegas Faisal.
Faisal merincikan, masyarakat juga harus mencermati bahwa saat ini Ketua DPR dan DPRD berasal dari Partai Golkar. "Ini bukan persoalan Jakarta saja. Ini merupakan persoalan bangsa. Coba cek biografi Foke, lahir batin adalah Golkar. Untuk itu, PKS jangan daftar dulu hingga akhir pendaftaran," tandasnya.
sumber:Okezone
============
Koalisi Partai Pendukung Foke “Tersandera” Golkar
---------------------------------------------------------------------
JAKARTA - Pesta demokrasi menyambut pemimpin baru di DKI Jakarta hanya di ikuti oleh dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Fauzi Bowo berpasangan dengan Prijanto dan Adang Daradjatun yang berpasangan dengan Dani Anwar. Idealnya, di tengah alam demokrasi melahirkan lebih dari sekedar dua pasang calon.
Namun, memang sejak awal banyak kalangan memprediksikan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2007 hanya akan diikuti oleh dua pasang calon saja. PKS dengan mengusung Adang-Dani, kemudian diikuti oleh Koalisi Jakarta yang terdiri dari seluruh partai yang ada untuk mengusung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Dimotori Partai Golkar, koalisi Jakarta menjadi kekuatan yang superior.
Betapa tidak, Partai Demokrat yang memperoleh suara lebih dari 15% syarat suara untuk mengusung satu pasang calon tidak diperdaya untuk bergabung dalam Koalisi Jakarta. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. Partai yang notabene pernah dikecewakan oleh partai berlambang Pohon Beringin ini juga tak berdaya .
“Fauzi Bowo itu kader Golkar. Sekarang yang dikibuli PDI Perjuangan lagi,” ujar Pengamat Ekonomi Politik Faisal Basri beberapa hari lalu kepada wartawan. Bahkan dengan tegasnya dia mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan musuh bersama.
“Kita harus memusuhi Partai Golkar secara ideologis, bukan PKS. Karena Partai Golkar lah yang menciptakan kutub-kutub ekstrim antara nasionalis dengan islam,” tegas Faisal. Tapi, memang seperti itulah kenyataan yang terjadi terhadap partai politik kita.
Hal senada juga dikatakan Pengamat Politik Senior Universitas Indonesia Arbi Sanit yang mengatakan bahwa partai politik mulai dari orde baru hingga kini tidak ada perubahan. “Apa bedanya partai lama dengan paratai yang baru. Semuanya sama saja, hanya menginginkan kekuasaan semata. Tidak ada yang lebih baik dari semua partai yang ada,” kata Arbi Sanit.
Begitu dominannya partai poltik hingga penggunaan undang-undang dalam pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta menggunakan undang-undang yang mengebiri hak-hak masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti tidak memperbolehkannya calon independent untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Hingga kini penggunaan undang-undang dalam pilkada DKI Jakarta masih dalam perdebatan publik, bahwa undang-undang tersebut tidak ideal untuk diterapkan di DKI Jakarta yang notabenenya barometer bagi demokrasi di bangsa ini.
Mengutip pernyataan pengamat politik Samsuddin Harris yang mengatakan bahwa undang-undang 32 tahun 2004 sangat tidak cocok untuk digunakan di DKI Jakarta.
“Sangat tidak pas Pilkada di DKI Jakarta menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sebab, DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang harus menggunakan undang-undang khusus pula,” kata Samsuddin Harris.
Dia menjelaskan bahwa jika memang menggunakan undang-undang tersebut, dikhawatirkan legitimasi kepemimpinan daerah tidak begitu kuat.
Bahkan Samsuddin Harris mengatakan, penggunaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini memang sengaja digunakan untuk mengganjal calon-calon dari non partai untuk mengikuti pilkada nanti. “Ada upaya dari partai politik untuk mengganjal para calon non parpol agar tidak dapat mengikuti pilkada dengan menggunakan undang-undang tersebut,” terangnya.
Namun, kenyataan sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat Jakarta harus mengikuti pelaksanaan pilkada DKI Jakarta 2007 ini yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. Memang tidak banyak pilihan. Tapi kini, masyarakatlah yang punya sikap, memilih atau menjadi golongan putih. Karena golput juga merupakan hak dalam demokrasi.
sumber : Okezone
=============
Faisal Basri: Saya Senang Kalau Dilaporkan ke Polisi
-----------------------------------------------------------------------
Jakarta - Partai Golkar mengancam akan melaporkan ekonom Faisal Basri ke polisi jika tak berhasil membuktikan tudingannya terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Namun, Faisal mengaku tak gentar dengan gertakan yang dilontarkan partai pimpinan Jusuf Kalla itu.
"Saya senang sekali kalau dilaporkan ke polisi. Sekalian momen ini akan saya jadikan momentum untuk membuka kebangkitan Orde Baru," kata Faisal ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (12/6/2007).
Bahkan Faisal mengatakan, Partai Golkar tidak perlu memberi dirinya waktu tiga hari. Kalau perlu, lanjut dia, laporkan saja langsung.
"Tidak butuh waktu, laporkan saja langsung," tandas pria yang sempat masuk bursa cagub DKI Jakarta ini.
Jadi sudah mengantongi bukti-bukti? "Saya punya buktinya, saya akan roadshow ke kampus-kampus untuk membuka skenario nasional yang dilakukan Partai Golkar. Ini Orde Baru jilid dua," kata Faisal.
Perseteruan Faisal dengan Partai Golkar berawal ketika ekomom UI itu menuding munculnya dua cagub dalam pilkada mendatang adalah permainan Partai Golkar. Menurutnya, langkah ini dilakukan Golkar dalam rangka memuluskan langkah untuk memenangkan Pilpres 2009.
Selain itu, Faisal juga menuding Golkar juga ikut bermain pemilihan pimpinan DPRD DKI lalu. Pada saat itu, Ade Surapriyatna (kini Ketua DPRD) yang notabene orang Golkar, menghembuskan isu agar jangan memilih Ketua DPRD dari PKS, jika DKI tidak ingin Jakarta dijadikan kota Taliban.
sumber:detikcom
============
Pilkada DKI tanpa Calon Independen, Bencana Demokrasi
------------------------------------------------------------------------------
Oleh Wimar Witoelar
Gagalnya mengizinkan calon independen merupakan bencana bagi Pilkada DKI dilihat dari perkembangan demokrasi. Secara lebih luas, ia juga menandakan beratnya jalan ke arah demokrasi selama elite politik masih berpikir defensif. Politik DKI belum digunakan untuk menampung keinginan Orang Biasa. Partai menjadi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Secara lebih skeptis bisa dikatakan reformasi akan mandek, karena hasil korupsi pemegang kekuasaan akan dilindungi terus oleh elite politik.
Pergantian pimpinan membuka harapan
Bila pemegang kekuasaan di suatu Daerah Tingkat 1 digantikan oleh yang baru, bisa ada harapan Gubernur baru melakukan gerakan pembersihan pada awal masa jabatannya. Sebaliknya, bila Pilkada menghasilkan Gubernur yang satu kubu dengan Gubernur lama, dengan sendirinya korupsi akan dibiarkan. Seorang penguasa baru dari kubu incumbent tidak berkepentingan melakukan pembersihan. Mana bisa, karena yang harus dibersihkan itu justru senior yang mensponsor kemenangan menjadi Gubernur baru.
Semangat mencari calon ketiga
Pilkada DKI sempat dihangatkan ketika beredar pikiran bahwa perlu ada calon ketiga, ketika tahap pencalonan kelihatan akan mandek pada dua calon. Berbagai lembaga survei mengumumkan temuan bahwa lebih dari 70 persen pemilih menginginkan ada calon ketiga. Tidak dilaporkan lebih lanjut mengapa banyak keinginan ini. Tapi sangat jelas salah satu sebabnya adalah bahwa kedua calon yang mapan itu tidak menarik untuk dipilih rakyat. Mengapa tidak?
Dua calon yang kurang menimbulkan gairah
Cagub Fauzi Bowo adalah Wakil Gubernur incumbent yang didukung oleh Gubernur Sutiyoso. Kalau calon ini nampak kuat, ini adalah karena dari awal pemerintahan DKI dipakai sebagai mesin kampanye. Semua yang memerlukan dukungan Gubernur digiring untuk mendukung Fauzi Bowo. Ini berlaku baik bagi perusahaan dagang, yang diminta diam-diam untuk menyumbang dana kampanye, sampai kepada stasion televisi yang tidak berani berbeda pendapat sama sekali dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kasus penggunaan dana APBD untuk poster dan iklan kampanye Gubernur hanya puncak gunung es berupa penyelewengan fasilitas pemerintah daerah untuk kampanye politik.
Fauzi Bowo adalah orang yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman lama, sayang kapabilitas itu tidak dipakai. Keahlian yang dipakai bukan dalam pemerintah kota tapi justru dalam pemanfaatan birokrasi dan uang. Pakar pemerintahan daerah dan komunikasi direkrut menjadi penasehat dan pelindung kampanye terselubung. Aneh sekali kalau Fausi Bowo tidak menang. Suasana DKI dibawah Sutiyoso mirip dengan suasana Indonesia dibawah Orde Baru. Tidak ada pilihan masyarakat diluar yang diinginkan regime berkuasa. Kita bisa mengatakan itu karena asumsi kita masyarakat sebagian besar tergantung pada kekuasaan Gubernur.
Muncul calon kedua, Adang Daradjatun, yang sebetulnya memberikan angin segar, karena ia dan pendukungnya termasuk sedikit orang yang tidak tergantung dan tidak takut pada kekuasaan Gubernur sekarang. Apalagi Adang Daradjatun bersikap terbuka dan responsif, rajin tampil dimuka umum bahkan di acara televisi kritis dimana Fauzi Bowo tidak berani muncul. Tetapi orang yang skeptis mempertanyakan, mengapa dia begitu percaya diri, tidak tergantung pada fasilitas siapapun. Beredarlah cerita bahwa calon ini telah mengumpulkan uang banyak dan menyumbangkan uang dalam jumlah puluhan Milyar kepada partai yang dipilihnya sebagai pendukung. Susah juga diperoleh keterangan yang pasti, sebab menanyakan hal begitu dianggap tidak sopan dan mengeluarkan sinyalemen akan langsung diblokir oleh tantangan untuk mengeluarkan bukti. Lagipula Adang menggunakan cara kampanye yang santun dan menunjukkan penghormatan pada publik. Untuk sementara, fokus lebih ditujukan pada Fauzi Bowo dan Sutiyoso yang jelas melanggar etika komuinikasi publik dengan berbagai taktik mulai dari menyelundupkan orang kedalam acara sosialisasi Pilkada, menyewa pakar dengan ilmu yang menyesatkan, dan menghindari semua kesempatan untuk tampil dengan idenya. Orang banyak yang tahu Fauzi Bowo dari wajahnya dan kumisnya yang khas, dan juga tahu ia rajin datang ke acara massal dan membagikan hadiah. Tapi tidak ada yang tahu apa programnya kalau jadi Gubernur. Anak buahnya pernah mengatakan Fauzi akan melanjutkan kebijaksanaan Sutuyoso. Itu tidak mendapat sambutan hangat karena kebijaksanaan sekarang justru menghasilkan penderitaan. Tapi kalau Fauzi mau bilang bahwa ia akan melakukan perombakan, tidak berani juga. Soalnya, Sutiyoso tidak merasa ada yang salah. Ia selalu menekankan bahwa hanya dia yang tahu cara memerintah DKI. Menghadapi bonek, harus dengan cara yang sama keras, merupakan parafrase dari ucapan kegemarannya.
Pemilih mulai malas
Pemilih mulai malas. Fauzi Bowo pasti akan jadi calon, dan calon lawannya pasti Adang Daradjatun. Orang belum cukup lama mengenal Adang. Dari mana uangnya yang banyak itu? Apa dia korupsi selama menjadi orang kedua di Kepolisian RI? Katanya uangnya dari istrinya yang menjadi penguasa. Menimbulkan pertanyaan juga. Usaha apa? Apakah suksesnya karena dia istri pejabat tinggi kepolisian? Walaupun tidak ditanyakan secara terbuka, pertanyaan tetap beredar. Harusnya ada yang menasehati Adang Daradjatun agar secara sukarela membeberkan kondisi keuangannya dan hubungannya dengan keuangan PKS. Dengan demikian isu itu bisa hilang dari Pilkada. Tapi kalaupun hilang isu itu, ada isu yang lain, yaitu masalah ideologi partai dan ideologi pribadi. Sebagai polisi, Adang harus bersikap sekuler memisahkan negara dan agama. Moralitas pribadi harus diserahkan pada masing-masing individu. Negara hanya masuk dimana jelas ada rumus hukum. PKS mempunyai ideologi yang bertolak belakang. Justru kader mereka memandang dirinya sebagai pejuang partai bersih yang ingin menegakkan moralitas masyarakat melalui moralitas pribadi. PKS tidak mau memisahkan soal agama dengan soal negara. Pribadi, negara, agama harus disatukan menurut konsep mereka. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka sifatnya adalah kompromi. Jadi kalau PKS menyetujui Adang Daradjatun dalam ucapan terkenalnya bahwa ia tidak akan melarang kehidupan malam yang tidak halal, maka pasti persetujuan PKS itu taktis, sementara dan tidak tulus. Ada kerawanan dalam hubungan Adang Daradjatun dengan PKS, dan sayang sekali kalau DKI harus menghadapi masalah semacam itu disamping masalah banjir, orang miskin, kemacetan lalu lintas, hak atas tanah dan kaki lima.
Deadlock
Diantara dua calon itu, pemilih DKI menghadapi deadlock. Kedua kontestan akan main defensif, tidak akan ada yang maju ndengan pemikiran bartu untuk perbaikan kota. Hanya menunggu lawannya ambil langkah Karena itu rakyat DKI perlu calon ketiga, Tapi PAN dan PKB dan partai kecil melepaskan kesempatan menjadi penyelamat, dan sekarang satu-satunya harapan adalah calon independen. Mahkamah Konstitusi tidak menyambut sejarah, tidak mdembuka kesempatan untuk mendukung adanya calon independen. Jadi orang sudah tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan secara aktif. Secara pasif, orang bisa menyatakan kekecewaannya dengan tidak memilih. Tapi itu bukan solusi yang membangun demokrasi. Bagaimanapun, calon independen harus diperjuangkan. Menang atau kalah, itu bukan soal. Jangan biarkan dua calon ini bersaing tanpa partisipasi pemilih. Dan jangan biarkan partai politik mencuri hasil reformasi 1998 dan menggantinya dengan kekuasan baru oligarki politik.
sumber: Koran Sindo,11 June 2007
=========================
Monday, June 4, 2007
SURVEI TERBARU : INCUMBENT TIDAK LAKU
LSI: Pasangan Cagub Incumbent Tidak Akan Laku
-------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Warga Jakarta diprediksi tidak akan memilih calon Gubernur dari Porvinsi (Pemprov) Jakarta, karena mereka menilai kinerja Pemprov Jakarta telah gagal dalam pembangunan, mengatasi masalah banjir, pengangguran dan kemacetan. Perkiraan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Syaiful Mujani saat memaparkan hasil survei LSI di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, sore ini (Minggu, 3/6). Dia mengatakan bahwa peluang perkiraan itu akan terwujud semakin besar, apabila Pilkada Jakarta berlangsung secara rasional, karena calon gubernur yang akrab dipanggil Foke terkait langsung dengan Pemprov Jakarta. "Evaluasi negatif atas Pemda DKI Jakarta ini bisa membuat Fauzi Bowo tidak dipilih sebagai calon gubernur Jakarta," ujarnya. Menurut Syaiful Mujani, dari hasil survei yang berlangsung sejak 23-29 Mei 2007 itu, LSI juga menemukan keinginan warga Jakarta agar calon Gubernur tidak hanya dari partai politik saja. Warga, lanjutnya, sangat mengharapkan ada calon perorangan atau independent yang mucnul dalam Pilkada Jakarta tahun ini. "Sebagian besar warga Jakarta tidak yakin bahwa calon gubernur DKI Jakarta yang diusung partai politik akan menghasilkan gubernur yang sesuai dengan keinginan rakyat," jelas Syaiful. Dari kesimpulan tersebut, sambungnya, LSI menilai keinginan warga DKI Jakarta harus dipenuhi. Bila tidak terpenuhi, legitimasi gubernur terpilih tidak akan kuat. Disamping itu, tambah Syaiful, Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera meninjau kembali UU yang mengatur pencalonan kepala daerah, untuk mencegah kekisruhan hasil Pilkada yang sudah terjadi di beberapa daerah terus berlanjut. “Apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, apakah bertentangan dengan suara rakyat sebagai sumber demokrasi," tandasnya.
sumber:Rakyat Merdeka
===============
Jangan Pilih Cagub dari Pemda DKI
------------------------------------------------
Jakarta - Berdasarkan hasil survey, kinerja Pemda DKI rupanya masih dinilai buruk. Seharusnya, cagub yang berkaitan dengan pemda tidak terpilih sebagai gubernur.
"Kinerja pemda hasil survey-nya menyebutkan buruk. Kalau dilihat dari sisi ini berarti sangat negatif. Kalau dalam pemilu ada rasionalitas, harusnya yang berkaitan dengan Pemda tidak terpilih lagi sebagai gubernur."
Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Survey Indonesia Saiful Muzani dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jl Hos Cokroaminoto No 9, Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (3/6/2007).
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan sekitar 1.090 orang warga Jakarta yang berasal dari 109 kelurahan, mereka banyak mengeluhkan kinerja Pemda DKI. Terutama dalam mengatasi pengangguran, kemacetan, banjir dan kriminalitas.
Pendapat responden yang telah berusia 17 tahun ke atas, 58 persen merasakan bahwa ekonomi tahun ini lebih buruk dibanding tahun lalu. Masalah yang dikeluhkan oleh warga dan mendesak diselesaikan adalah pengangguran dengan prosentase 14,8 persen, kemacetan 14,6 persen, banjir 11,6 persen dan kriminalitas 10,1 persen.
"Kalau pemilih pada pIlkada DKI rasional, perlu ada calon alternatif karena yang menyatakan ekonomi DKI tahun ini lebih baik dari tahun lalu hanya 15 persen saja," pungkas Saiful.
sumber:detikcom
===========
"Jangan Pilih Cagub Arogan & Bermental Juragan"
-------------------------------------------------------------------
Jakarta, Agum Gumelar menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih figur yang bisa menjadi kepala pelayan masyarakat, pada Pilkada Jakarta tahun ini agar pemerintah bisa berperan lebih baik lagi, dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masayrakat.
Hal tersebut dinyatakan Agum Gumelar dalam diskusi publik di kediaman Mooryati Soedibyo, Jalan Ki MangunSarkoro nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat siang ini (Selasa, 12/6).
Dia mengatakan, untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan gubernur yang dekat dengan rakyatnya. “Bukan yang arogan dan bermental juragan,” tegasnya.
Agum menambahkan, pemimpin yang bijak adalah seorang pemimpin yang melanjutkan hal-hal baik dari pemimpin terdahulu, dan tidak melanjutkan hal-hal yang buruk tanpa caci maki.
“Yang sudah baik dari Bang Yos lanjutkan, yang tidak baik jangan. Ini pemikiran untuk Bang Foke dan Bang Adang,” tukasnya.
Khusus mengenai pemberdayaan perempuan, Agum berharap agar siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan bahwa Sarwono Kusumatmadja masih bisa memiliki peluang untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta, jika calon gubernur independen diperbolehkan maju untuk bersaing dengan cagub dari partai politik.
“Kalau Sarwono masih punya kesempatan, tentunya dengan dukungan ibu-ibu semua yang ada di sini,” tambah Agum, sambil menyatakan bahwa perkataannya itu merupakan pernyataanya sebagai narasumber diskusi, bukan sebagai calon Gubernur Jakarta.
sumber:Rakyat Merdeka
==================
La Ode Ida: Jangan Pilih Cagub Busuk!
----------------------------------------------------
Jakarta, Munculnya calon gubernur/calon wakil gubernur DKI Jakarta yang hanya dua pasangan dari partai politik, dinilai akan menjadi antiklimaks proses demokrasi di tingkat lokal. Konstituen “dipaksa” memilih yang tidak sesuai dengan pilihannya, karena tidak ada alternatif lain.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, dikebirinya calon independen untuk bisa tampil di Pilkada Jakarta tahun ini bukan semata masalah aturan perundang-undangannya saja. Tapi masalah prinsip demokrasi yang fair dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara.
“Calon independen harus dilibatkan dalam Pilkada Jakarta karena kalau tidak maka akan mencederai demokrasi. Jakarta sebagai barometer Indonesia harusnya bisa memberikan teladan bagi daerah-daerah lain untuk menyelenggarakan Pilkada secara adil dan tidak diskriminatif,” papar La Ode dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu siang (9/6).
Tampilnya pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto di Pilkada Jakarta yang diusung partai politik tidak serta merta menunjukkan proses demokrasi yang sehat. Oligarkhi partai dan permainan uang justru kental nuansanya.
“Makanya saya ingatkan kepada warga Jakarta, jangan sampai salah memilih pimpinan yang bau busuk. Enaknya sehari, tapi menderita lima tahun, ujar intelektual muda asal Sulawesi Tengah ini.
Menurut La Ode, pemimpin busuk dilahirkan dari sistem rekrutmen yang busuk pula. Proses penetapan calon oleh partai-partai besar (Koalisi Jakarta) dinilainya hanya permainan patgulipat. Pimpinan jangan hanya ambil untung untuk kejar setoran setelah modal habis untuk kampanye.
Saat ini, DPD sendiri sedang memperjuangkan calon independen bisa dimunculkan di setiap Pilkada di Indonesia. Kita sudah sampaikan itu dua bulan lalu ke DPR. Itu sudah di Pansus, tinggal DPR membahasnya. Khusus untuk Pilkada Jakarta, kami sudah siapkan konsepnya, papar La Ode menutup pendapatnya
sumber : Rakyat Merdeka.
===================
-------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Warga Jakarta diprediksi tidak akan memilih calon Gubernur dari Porvinsi (Pemprov) Jakarta, karena mereka menilai kinerja Pemprov Jakarta telah gagal dalam pembangunan, mengatasi masalah banjir, pengangguran dan kemacetan. Perkiraan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Syaiful Mujani saat memaparkan hasil survei LSI di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, sore ini (Minggu, 3/6). Dia mengatakan bahwa peluang perkiraan itu akan terwujud semakin besar, apabila Pilkada Jakarta berlangsung secara rasional, karena calon gubernur yang akrab dipanggil Foke terkait langsung dengan Pemprov Jakarta. "Evaluasi negatif atas Pemda DKI Jakarta ini bisa membuat Fauzi Bowo tidak dipilih sebagai calon gubernur Jakarta," ujarnya. Menurut Syaiful Mujani, dari hasil survei yang berlangsung sejak 23-29 Mei 2007 itu, LSI juga menemukan keinginan warga Jakarta agar calon Gubernur tidak hanya dari partai politik saja. Warga, lanjutnya, sangat mengharapkan ada calon perorangan atau independent yang mucnul dalam Pilkada Jakarta tahun ini. "Sebagian besar warga Jakarta tidak yakin bahwa calon gubernur DKI Jakarta yang diusung partai politik akan menghasilkan gubernur yang sesuai dengan keinginan rakyat," jelas Syaiful. Dari kesimpulan tersebut, sambungnya, LSI menilai keinginan warga DKI Jakarta harus dipenuhi. Bila tidak terpenuhi, legitimasi gubernur terpilih tidak akan kuat. Disamping itu, tambah Syaiful, Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera meninjau kembali UU yang mengatur pencalonan kepala daerah, untuk mencegah kekisruhan hasil Pilkada yang sudah terjadi di beberapa daerah terus berlanjut. “Apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, apakah bertentangan dengan suara rakyat sebagai sumber demokrasi," tandasnya.
sumber:Rakyat Merdeka
===============
Jangan Pilih Cagub dari Pemda DKI
------------------------------------------------
Jakarta - Berdasarkan hasil survey, kinerja Pemda DKI rupanya masih dinilai buruk. Seharusnya, cagub yang berkaitan dengan pemda tidak terpilih sebagai gubernur.
"Kinerja pemda hasil survey-nya menyebutkan buruk. Kalau dilihat dari sisi ini berarti sangat negatif. Kalau dalam pemilu ada rasionalitas, harusnya yang berkaitan dengan Pemda tidak terpilih lagi sebagai gubernur."
Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Survey Indonesia Saiful Muzani dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jl Hos Cokroaminoto No 9, Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (3/6/2007).
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan sekitar 1.090 orang warga Jakarta yang berasal dari 109 kelurahan, mereka banyak mengeluhkan kinerja Pemda DKI. Terutama dalam mengatasi pengangguran, kemacetan, banjir dan kriminalitas.
Pendapat responden yang telah berusia 17 tahun ke atas, 58 persen merasakan bahwa ekonomi tahun ini lebih buruk dibanding tahun lalu. Masalah yang dikeluhkan oleh warga dan mendesak diselesaikan adalah pengangguran dengan prosentase 14,8 persen, kemacetan 14,6 persen, banjir 11,6 persen dan kriminalitas 10,1 persen.
"Kalau pemilih pada pIlkada DKI rasional, perlu ada calon alternatif karena yang menyatakan ekonomi DKI tahun ini lebih baik dari tahun lalu hanya 15 persen saja," pungkas Saiful.
sumber:detikcom
===========
"Jangan Pilih Cagub Arogan & Bermental Juragan"
-------------------------------------------------------------------
Jakarta, Agum Gumelar menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih figur yang bisa menjadi kepala pelayan masyarakat, pada Pilkada Jakarta tahun ini agar pemerintah bisa berperan lebih baik lagi, dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masayrakat.
Hal tersebut dinyatakan Agum Gumelar dalam diskusi publik di kediaman Mooryati Soedibyo, Jalan Ki MangunSarkoro nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat siang ini (Selasa, 12/6).
Dia mengatakan, untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan gubernur yang dekat dengan rakyatnya. “Bukan yang arogan dan bermental juragan,” tegasnya.
Agum menambahkan, pemimpin yang bijak adalah seorang pemimpin yang melanjutkan hal-hal baik dari pemimpin terdahulu, dan tidak melanjutkan hal-hal yang buruk tanpa caci maki.
“Yang sudah baik dari Bang Yos lanjutkan, yang tidak baik jangan. Ini pemikiran untuk Bang Foke dan Bang Adang,” tukasnya.
Khusus mengenai pemberdayaan perempuan, Agum berharap agar siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan bahwa Sarwono Kusumatmadja masih bisa memiliki peluang untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta, jika calon gubernur independen diperbolehkan maju untuk bersaing dengan cagub dari partai politik.
“Kalau Sarwono masih punya kesempatan, tentunya dengan dukungan ibu-ibu semua yang ada di sini,” tambah Agum, sambil menyatakan bahwa perkataannya itu merupakan pernyataanya sebagai narasumber diskusi, bukan sebagai calon Gubernur Jakarta.
sumber:Rakyat Merdeka
==================
La Ode Ida: Jangan Pilih Cagub Busuk!
----------------------------------------------------
Jakarta, Munculnya calon gubernur/calon wakil gubernur DKI Jakarta yang hanya dua pasangan dari partai politik, dinilai akan menjadi antiklimaks proses demokrasi di tingkat lokal. Konstituen “dipaksa” memilih yang tidak sesuai dengan pilihannya, karena tidak ada alternatif lain.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, dikebirinya calon independen untuk bisa tampil di Pilkada Jakarta tahun ini bukan semata masalah aturan perundang-undangannya saja. Tapi masalah prinsip demokrasi yang fair dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara.
“Calon independen harus dilibatkan dalam Pilkada Jakarta karena kalau tidak maka akan mencederai demokrasi. Jakarta sebagai barometer Indonesia harusnya bisa memberikan teladan bagi daerah-daerah lain untuk menyelenggarakan Pilkada secara adil dan tidak diskriminatif,” papar La Ode dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu siang (9/6).
Tampilnya pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto di Pilkada Jakarta yang diusung partai politik tidak serta merta menunjukkan proses demokrasi yang sehat. Oligarkhi partai dan permainan uang justru kental nuansanya.
“Makanya saya ingatkan kepada warga Jakarta, jangan sampai salah memilih pimpinan yang bau busuk. Enaknya sehari, tapi menderita lima tahun, ujar intelektual muda asal Sulawesi Tengah ini.
Menurut La Ode, pemimpin busuk dilahirkan dari sistem rekrutmen yang busuk pula. Proses penetapan calon oleh partai-partai besar (Koalisi Jakarta) dinilainya hanya permainan patgulipat. Pimpinan jangan hanya ambil untung untuk kejar setoran setelah modal habis untuk kampanye.
Saat ini, DPD sendiri sedang memperjuangkan calon independen bisa dimunculkan di setiap Pilkada di Indonesia. Kita sudah sampaikan itu dua bulan lalu ke DPR. Itu sudah di Pansus, tinggal DPR membahasnya. Khusus untuk Pilkada Jakarta, kami sudah siapkan konsepnya, papar La Ode menutup pendapatnya
sumber : Rakyat Merdeka.
===================
Sunday, June 3, 2007
HIDUP FOKE !!! = HIDUP POLITISASI BIROKRASI !!!
Atribut Foke Masih Mejeng
------------------------------------
JAKARTA - Meski hari ini dijadikan sebagai batas terakhir, tapi spanduk kampanye pasangan cagub dan cawagub masih terlihat di beberapa titik di Jakarta. Selain spanduk ada juga alat atribut lain seperti billboard, plang dan alat peraga lainnya.
Berdasarkan pantauan okezone, Senin (9/7/2007), spanduk serta alat peraga utu masih terlihat di kawasan Pasar Cipete, belakang TMP Kalibata, Jalan Senopati Kebayoran Baru, Jalan Raya Pasar Minggu. Selain itu spanduk yang bernada simpati juga terdapat di setiap titik di setiap pertigaan atau lampu merah.
Namun yang sedikit agak 'beruntung' adalah cagub Fauzi Bowo. Meski tidak menggunakan spanduk atau alat peraga yang berbau kampanye namun gambar wajah Foke nongol untuk beberapa momen. Antara lain dalam billboard HUT DKI Jakarta ke-480, dan kampanye anti narkotika Badan Narkotika Provinsi (BNP).
Jika merujuk ke dalam aturan undang-undang yang berlaku, pemasangan spanduk atau alat peraga lainnya sebenarnya bisa ditindak. Namun Panwasda yang tidak mempunyai dalil yang cukup kuat dijadikan alasan untuk tidak menindak kesalahan tersebut.
sumber:Okezone
============
Fauzi bisa gugur kalau aturan ditegakkan
-------------------------------------------------------
Saat pembahasan profil para Cagub, sosok Fauzi Bowo paling mendapat sorotan peserta diskusi. Misalnya, moderator Daniel Awigra mempertanyakan kepada Wimar mengenai mengapa visi dan program Fauzi tidak diketahui? Apakah memang belum pernah tampil di acara Gubernur Kita?
“Fauzi Bowo belum pernah datang dan tidak akan datang selama saya menjadi panelis di acara tersebut,” jawab Wimar seraya disambut tawa dan tepuk tangan peserta. Fauzi merasa dirinya cukup hanya tampil dalam poster, stiker, spanduk, dan iklan televisi yang mempergunakan dana APBD berkedok ulang tahun Jakarta dan kebangkitan nasional. Iklan tersebut yang kerap tampil saat acara Gubernur Kita yang live di Jak-TV membahas visi, misi, dan program calon gubernur.
Terkait penggunaan uang APBD untuk iklan kampanye, Ketua Cetro Hadar N. Gumay mengatakan iklan bertema ulang tahun Jakarta dan kebangkitan nasional tidak mungkin memakai uang sendiri. Itu tentu memakai uang APBD. Dalam aturan Pilkada, perbuatan tersebut ada ancamannya. “Itu bisa membatalkan Fauzi sebagai calon,” kata Hadar. Kendati demikian, Hadar melihat sanksi aturan tersebut sulit dijatuhkan kepada Fauzi karena belum mendaftarkan diri ke KPUD dan saat ini belum masa waktu kampanye Pilkada Jakarta.
Menurut Hadar, ini adalah sesuatu yang salah dan bisa menjadi pertimbangan para pemilih di Jakarta. “Kalau saat menjadi calon saja sudah melakukan tindakan begitu, bagaimana saat memimpin nanti,” kata dia.
Sosok Fauzi juga diragukan akan membongkar kasus-kasus korupsi di pemerintah DKI Jakarta. Ini diantaranya terlihat ketika Wimar menanyakan ke peserta apakah yakin Fauzi akan mengungkap kasus korupsi? Dijawab peserta, “Tidak mungkin.”sumber :
Perspektif Online19 May 2007
===================
Awas! Fauzi Bowo Pakai Fasilitas Negara Bisa Didiskualifikasi
-----------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Ini wanti-wanti buat Fauzi Bowo. Cagub DKI Jakarta ini berstatus incumbent karena masih menjabat sebagai wagub DKI. Jika terbukti memakai fasilitas negara, Fauzi bisa kena diskualifikasi.
"Yang bermasalah adalah kalau yang bersangkutan ketahuan menggunakan fasilitas publik atau negara selama masa kampanye, bisa terkena sanksi pidana, dan konsekuensinya diskualifikasi," kata Sekretaris KPUD DKI Muflizar di kantornya, Jl Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2007).
Masa kampanye cagub-cawagub Pilkada DKI berlangsung pada 22 Juli hingga 4 Agustus 2007. Muflizar menekankan, fasilitas negara yang tidak boleh dipakai adalah sekolah, puskesmas, kantor-kantor dinas pemerintahan, bahkan tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk kampanye.
Bagaimana dengan kampanye terselubung? "Kalau kampanye terselubung itu sosialisasi, tidak masalah, yang bermasalah adalah yang terang-terangan," ujarnya.
Contohnya, terang Muflizar, pertemuan yang dilakukan oleh cagub incumbent sebagai wagub dengan jajaran pemerintahan di bawahnya seperti camat atau lurah. "Jika dalam pertemuan tersebut cagub mengatakan 'ayo pilih saya', itu sudah terkena pelanggaran UU," jelasnya
sumber:detikcom
=============
Kritisi Fauzi Bowo, Wimar 'Ditendang' dari 'Gubernur Kita'
-------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Diduga lantaran mengkritik calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wimar Witoelar diberhentikan sebagai panelis tetap dalam acara talk show 'Gubernur Kita' yang ditayangkan JakTV.
"Saya diberhentikan tadi pagi. Disampaikan secara lisan, berkali-kali berhubungan dengan staf saya," ungkap Wimar saat dihubungi detikcom, Senin (21/5/2007).
Pernyataan lisan itu, menurut Wimar, disampaikan oleh Produser JakTV Martin Mohede. "Janjinya mau memakai surat, tapi sampai malam ini belum saya terima," kata Wimar.
Apa alasan Martin memberhentikan Wimar sebagai panelis dalam acara yang digelar setiap Kamis malam itu? "Dia minta saya mengundurkan diri karena mengganggu kenyamanan Fauzi Bowo," kata Wimar menyebutkan alasan Martin.
Wimar menyebutkan JakTV telah dihubungi oleh para staf Fauzi Bowo usai acara 'Gubernur Kita' pada Kamis 17 Mei 2007 lalu. Tak lama setelah acara usai, Martin, seperti diungkapkan Wimar, dihubungi oleh para staf Fauzi Bowo."Dia (Martin) bilang atas konsultasi dengan mereka, saya dikeluarkan," kata Wimar.
Acara 'Gubernur Kita' ini telah berlangsung sejak Agustus 2006. Selain Wimar, panelis lain dalam acara yang dipandu Effendi Ghazali ini adalah Ryaas Rasyid. (aba/sss)
sumber : detikcom
============
Poster Fauzi Bowo Mejeng di Puing Kebakaran Tambora
---------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Kebakaran yang menimpa rumah warga di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, benar-benar dimanfaatkan tim sukses Fauzi Bowo alias Foke. Poster Foke sejak siang sudah mejeng di puing-puing sisa kebakaran.
Poster itu dilekatkan di sisa tembok yang sudah berwarna kehitaman. Tidak hanya di tembok, stiker Foke yang dijagokan Koalisi Jakarta ini juga nangkring di kotak-kotak sumbangan yang ditaruh di jalan-jalan.
Puluhan bendera kuning berlambang Partai Golkar juga berkibar di sekitar kantor kelurahan dan beberapa sudut wilayah itu.
Puluhan bendera ini sengaja dipasang untuk menyambut kedatangan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang memberikan sumbangan kepada korban kebakaran sekitar pukul 15.30 WIB, Rabu (23/5/2007).
Saat menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp 25 juta dan kebutuhan lain, seperti mi instan, obat-obatan, pembalut wanita dan alat-alat mandi senilai Rp 15 juta, Inggard sempat 'kampanye' mengelu-elukan Foke yang diusung Golkar.
Dia berharap masyarakat memilih wakil-wakil rakyat yang mengerti dan mengenal sosiologi dan kultur Jakarta.
"Jangan cari orang yang tidak berpengalaman dan hanya coba-coba. Partai Golkar dan beberapa partainya telah mengusung Bapak Fauzi Bowo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," tuturnya.
Saat berkeliling dan bersalaman dengan warga korban kebakaran, Inggard berkali-kali menekankan bahwa bantuan yang dikirimnya bukan dari DPRD DKI, melainkan dari Partai Golkar.
"Tadi kita dari Partai Golkar sudah memberikan bantuan melalui kecamatan dan kelurahan," tuturnya berulang-ulang.
Saat disinggung, apakah dia tengah melakukan kampanye terselubung di balik pemberian sumbangan itu, Inggard menepisnya.
"Bukan, saya ingin tekankan bantuan ini bukan dari DPRD, tapi dari Partai Golkar. Wajar kan, kebetulan sekarang Golkar lagi ngusung Foke. Kita imbau jangan sampai masyarakat salah memilih," tegasnya.
suumbe: detikcom
============
Friday, June 1, 2007
HIDUP FOKE !!! = HIDUP BANJIR !!!!
Hakim Tolak Eksepsi Pemprov DKI, Korban Banjir Teriak 'Horee...'
-----------------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Seratusan korban banjir Jakarta berteriak kegirangan. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan 5 walikota Jakarta. "Horeee...!!!"
"Majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat dan menyatakan pengadilan Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini. Pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian," kata Ketua Majelis Hakim Moefri.
Hal ini disampaikan dia dalam sidang gugatan class action yang beragendakan pembacaan putusan sela, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2007).
Sorak gembira pengunjung yang mayoritas korban banjir DKI pada Februari 2007 pun langsung bergema memenuhi ruang sidang.
Salah seorang penggugat yang merupakan salah satu korban banjir dari Kampung Melayu mengaku puas dengan putusan tersebut.
"Pokoknya sidang mendatang saya sendiri akan jadi saksi. Tidak usah pakai kesaksian tertulis, saya kan korban juga," kata Tuti dengan berapi-api.
Sementara itu kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta Made Suarja menyebutkan, pihaknya tetap menghormati putusan hakim. Dia menuturkan sejumlah bukti telah disiapkan, antara lain terkait santunan terhadap korban banjir.
"Tapi kita lihat dulu perkembangan dari penggugat," ujarnya.
Warga korban banjir DKI Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Korban Banjir (JRKB) mengajukan gugatan class action terhadap Pemprov DKI yakni Gubernur DKI dan 5 Walikota. Pemprov DKI dianggap lalai menangani korban banjir.
Gugatan class action diajukan oleh 11 warga JRKB. Mereka menuntut ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp 5,16 triliun atas kelalaian tergugat pada saat sebelum dan setelah banjir.
Sidang dilanjutkan Senin 23 Juli 2007 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat, yakni warga korban banjir.
sumber:detikcom
============
Salahkan Alam, Sutiyoso Dikecam
---------------------------------------------
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menuding alam sebagai penyebab banjir di Jakarta. Padahal, banjir karena kegagalannya. Lumbung Informasi Rakyat (Lira) dan warga korban banjir pun mengecamnya.
Kegagalan Sutiyoso dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo siap dimejahijaukan. Lira akan mengajukan class action
"Sutiyoso dan Fauzi Bowo telah gagal. Parahnya, kegagalan ini justru menyalahkan alam. Itu hanya pembenaran terhadap kelalaian," ujar Presiden Lira M Jusuf Rizal dalam jumpa pers di DPP Lira, Gedung Gajah, Jalan Dr Saharjo, Jakarta, Kamis (8/2/2007). Hadir dalam acara itu para korban banjir Jakarta.
Gugatan class action itu rencananya akan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tujuannya agar diberikan penggantian kerugian materiil dan immateriil terhadap korban bencana banjir yang melanda Jakarta.
Sementara itu, perwakilan korban banjir Jakarta menuturkan, telah mengisi formulir pengaduan untuk gugatan class action. Mereka juga kecewa dengan kinerja Sutiyoso dan Fauzi Bowo.
"Sutiyoso jangan cuma ngomong ini bencana alam. Ini rakyat jadi susah. Kerjaannya cuma ngurusin busway doang. Tapi masyarakat harus menanggung kesalahannya," kata Yati Suparta (35), warga Percetakan Negara, Salemba. Saat banjir besar melanda Jakarta, rumah Yati terendam air hingga selutut orang dewasa.
Selain class action, Lira juga akan melakukan analisa terhadap kinerja pemda serta akan meminta kepolisian, serta KPK agar mengaudit APBD DKI Jakarta.
"Banjir ini kan jelas tahunan dan sudah dianggarkan. Artinya kami sangat yakin ada penyalahgunaan dana, sehingga banjir tetap terjadi. Kita akan minta kepolisian dan KPK untuk mengauditnya," kata Jusuf
sumber:detik.com
=============
Banjir Tewaskan 47 Warga Jakarta
-----------------------------------------------
Jakarta - Banjir yang melanda Jakarta menelan korban tidak sedikit. Korban tewas di Jakarta Jumat (9/2/2007) hingga pukul 14.00 WIB, berjumlah 47 orang. Sebelumnya tercatat 37 orang.
Angka ini hanya untuk Jakarta saja, belum termasuk dengan kota-kota lain di Banten 13 orang dan Jawa Barat 16 orang.
Data Crisis Center Satkorlak Penanggulangan Banjir dan Pengungsi DKI Jakarta menunjukkan, 10 korban tambahan ini sebagian besar tewas karena tenggelam.
10 Orang tersebut adalah Anariski (3 bulan), Sandi (1), Fitri (2). Mereka adalah warga Cengkareng dan belum diketahui penyebab kematian.
Warga Cengkareng lainnya adalah Nurdin (77), Arief (14), dan Abda Maiwan Anfianto (14). Mereka tewas karena tenggelam.
Selain itu Along (21) warga Kalideres, Sinah (59) warga Palmerah, Gunawan (53) dan Hendra (25) yang merupakan warga Kebon Jeruk.
Berdasarkan kota, korban tewas di Jakarta Pusat 3 orang, Jakarta Utara 11 orang, Jakarta Selatan 1 orang, Jakarta Timur 15 orang, dan Jakarta Barat 17 orang
sumber;detikcom
============
Merasa Berdosa, Arsitek Janji Beri Kompensasi Banjir
------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Pembangunan mal-mal dituding sebagai biang kerok banjir. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta mengaku bersalah dan bertanggung jawab.
"Kita ikut bertanggung jawab atas bencana banjir. Saya punya 4.000 anggota di Jakarta, dan banyak di antara mereka membidangi pembangunan mall-malla yang menyebabkan banjir di Jakarta," kata Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta Ahmad Djuhara.
Hal ini disampaikan Djuhara usai diskusi di Mario's Place, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2006).
Djuhara berjanji akan memberikan kompensasi untuk mengupayakan ruang hijau di Jakarta dari 9 persen menjadi 30 persen. "Beri kami waktu 3 bulan untuk merealisasikan janji. Itu pun kalau diizinkan oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Kompensasi, menurut dia, diberikan dengan cara memperbanyak pembuatan taman kota, dan menindak pembangunan gedung di Jakarta yang menyalahi aturan.
Djuhara menyesalkan arsitek di Indonesia hanya sebatas dijadikan sebagai tukang, dan tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
"Pembangunan di Jakarta di luar kontrol kami. Makanya, kami menggagas adanya UU Arsitek yang salah satunya berisi IMB hanya boleh diajukan oleh para arsitek," kata Djuhara.
Djuhara pun mengajak masyarakat cerdas sikapi bencana banjir.
"Masyarakat harus berani mengambil tindakan. Di Seoul, Korsel, masyarakat berinisiatif merobohkan jalan layang dan dijadikan taman kota. Itu terealisasikan," kata dia.
sumber : detikcom
=============
Sutiyoso Akui Persiapan Pemprov Tak Sebanding Dahsyatnya Banjir
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Kecaman dan makian soal banjir mengalir deras ke orang nomor satu di DKI Jakarta, Sutiyoso. Namun Sutiyoso mengklaim pihaknya sudah mengantisipasi datangnya banjir sejak lama.
Salah satunya, melakukan serangkaian rapat antisipasi banjir dan latihan gladi lapang pada November-Desember 2006.
"Namun namanya musibah, kapasitas yang disediakan tidak cukup dengan banjir yang datang," kilah Sutiyoso usai melepas 73 truk bantuan di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/2/2007).
Meski kapasitas yang disediakan tidak cukup akibat hebatnya banjir, pihaknya, imbuh Sutiyoso, telah mengantisipasinya. Pemprov telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri.
Antisipasi lainnya, meminta masyarakat pindah ke tempat pengungsian yang telah disediakan. "Jadi jangan di loteng saja," tandasnya.
Untuk mengantisipasi pengungsi korban banjir di waktu mendatang, Sutiyoso berencana membuat penampungan besar di lima wilayah DKI.
Dia mencontohkan Jakarta Pusat yang menyediakan Lapangan Banteng untuk menampung korban banjir.
sumber:detikcom
============
Foke Terseret Banjir: Kandidat dalam Berita
-----------------------------------------------------------
Banjir tak hanya mengepung Jakarta, tapi juga "menghanyutkan" popularitas Fauzi Bowo, kandidat kuat Gubernur Jakarta. Foke, sapaan populer Fauzi Bowo, turut dipersalahkan pada dua hal: terjadinya banjir bandang (yang lebih dahsyat ketimbang banjir 2002) dan ketidakmampuannya melakukan tanggap darurat untuk menangani para korban.Detik.com (7/2) dalam beritanya yang bertajuk "Banjir Badang Jakarta Kampanye Buruk Buat Foke" menulis,
"Kalau kemarin kemungkinan besar Foke yang akan dipilih, mungkin sekarang perlu dipertimbangkan lagi. Partai harus berhitung dengan matang, mumpung masih ada waktu," kata salah seorang politisi PDIP saat berbincang-bincang dengan detikcomBerita Kota (9/2) dalam beritanya yang bertajuk "Foke Gagal, Agum Beri Bantuan" menulis,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) perlu mempertimbangkan dukungan terhadap pencalonan Wagub Fauzi Bowo sebagai cagub dalam pilkada Agustus mendatang. Pasalnya, dia dinilai gagal melakukan tanggap darurat korban banjir. "Kegagalan ini akan mencemarkan nama parpol yang mencalonkannya pada pilkada mendatang," kata Direktur Eksekutif Jakarta for Indonesia Foundation (JIP) Syarif, Kamis (7/2). Hal senada juga diungkap Indo Pos (13/2) dalam beritanya bertajuk "Buntut bajir, Foke Dievaluasi" menyatakan,
...Pamor orang nomor dua di Pemprov DKI Jakarta ini turun karena mendapat raport merah karena dianggap gagal mengantisipasi banjir. Dua partai politik, PPP dan PDS, yang sebelumnya sudah hampir pasti menyokong Foke-panggilan akrab Fauzi Bowo di Pilkada, kini malah bersiap melakukan evaluasi dukungan.Upaya Foke untuk turut menolong korban banjir juga ditanggapi secara negatif. Indo Pos (13/2) dalam beritanya yang bertajuk "Foke Malah Bikin Posko" menulis,
Posko Foke -panggilan akrab Fauzi Bowo- itu menggandeng LSM PPJ (Perhimpunan Peduli Jakarta) untuk melakukan pengobatan gratis dan penyediaan air bersih korban banjir. "Dengan cara ini, kita berharap bisa sedikit membantu," tukas ketua PPJ Herujito, kemarin. Dia menyebut, Posko Foke terdapat di 10 titik wilayah banjir.Namun keberadaan Posko Foke tersebut menuai kecaman. Fauzi Bowo yang posisinya sebagai Wagub seharusnya bisa mengatasi dan melakukan recovery pasca banjir, bukan membuat posko sendiri di daerah banjir. "Sebagai orang nomor dua di DKI, dia harusnya mengkoordinir posko-posko itu. Foke punya wewenang untuk melakukannya. Tetapi dia malah ikut-ikutan membuat posko. Ini kan anomali," (kata Syarief, Direktur Eksekutif JIF) Secara tidak langsung, kemampuan Foke juga diungkap dengan meminjam pernyataan yang disampaikan salah seorang kandidat lainnya. Investor Daily Indonesia (7/2) misalnya mengangkat judul berita "Gubernur DKI Mendatang Harus Bisa Atasi Banjir"
sumber:berpolitik.com
================
Thursday, May 31, 2007
HIDUP FOKE !!! = HIDUP JUDI !!!!
Ali Sadikin Jagokan Fauzie Bowo
--------------------------------------------
Jakarta - Meski namanya dicoret dari PKS, namun Wagub DKI Jakarta Fauzie Bowo yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta justru mendapat dukungan dari tokoh ibu kota. Salah satu yang mendukung pencalonan Fauzie adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
Ali Sadikin yang merupakan anggota Petisi 50 mendukung Foke, panggilan akrab Fauzie Bowo, karena melihat sudah saatnya Jakarta dipimpin oleh tokoh sipil.
"Dalam patokan saya Fauzie adalah yang terbaik," ujar Ali Sadikin sambil mengacungkan jempol kanan saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Borobudur No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2006).
Menurut Ali Sadikin, sudah saatnya tokoh seperti Fauzie Bowo diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Alasannya selain sudah berpengalaman memimpin Jakarta sebagai wagub, Fauzie juga dianggap cakap dalam kepemimpinan.
Fauzie juga merupakan tokoh yang punya orientasi megapolitan Jabodetabek yang awalnya merupakan ide dari Ali Sadikin.
Hingga saat ini Ali Sadikin belum memberikan restu secara resmi ke putra Betawi bergelar doktor itu. Namun secara informal dia sudah bertemu Fauzie Bowo untuk mendukungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sedangkan untuk calon wakil gubernur, Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Fauzie Bowo. "Itu terserah Fauzie apakah dari luar. Kalau militer itu diserahkan saja pada masyarakat," tandas pensiunan jenderal ini.
sumber: detikcom
=============
Ali Sadikin Dukung Fauzi Bowo
------------------------------------------
JAKARTA (Pos Kota) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin minta agar Ibukota ini nantinya dipimpin orang yang berpengalaman dan mengetahui persis tentang problematika serta kondisi Jakarta.
Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Tablik Akbar dan sekaligus Ulang Tahun PKP di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Acara ini antara lain dihadiri oleh Wagub DKI Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim serta pejabat lainnya, serta ribuan warga setempat.
Ali Sadikin mengakui figur Fauzi Bowo yang telah berpengalaman selama 30 tahun di lingkungan Pemda DKI Jakarta tersebut dinilai layak untuk memimpin Ibukota yang berpenduduk sekitar 10 juta orang itu.
Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada ) di Jakarta akan dilaksanakan sekitar September Tahun 2007. Sejumlah balon Gubernur Jakarta yang mencuat saat ini antara lain Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun. Sementara Agum Gumelar dan Sarwono hingga kini belum mendapatkan ?kendaraan? untuk mendukung pencalonannya.
sumber :poskota & berpolitik.com
========================
Ali Sadikin: Gubernur Baru Harus Halalkan Judi
------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Jelang Pilkada, bekas Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin bicara blak-blakkan soal judi. Menurut Bang Ali –sapaan akrabnya, judi harus dibolehkan oleh gubernur terpilih dalam Pilkada mendatang. Sebab, dengan pajak judi, maka DKI bisa menjadi kota megapolitan dan rakyatnya tak kesusahan.
Saat ditemui kemarin (4/4) di kediamannya, di Jalan Borobodur 37, Menteng, Jakarta Pusat, Bang Ali mengatakan, Gubernur DKI terpilih harus berani mengambil sikap untuk menjadikan Jakarta maju pesat seperti Singapura atau Malaysia. Solusi tercepat dengan melegalkan judi.
“Dulu waktu pertama kali saya memimpin Jakarta pada tahun 1966 APBD cuma Ro 66 juta. Karena saya nggak mau membebani warga, maka dicarilah solusi. Akhirnya saya setuju melegalkan judi. Dari situ, saya ambil pajak yang langsung disetorkan oleh bank, tanpa melalui staf biar nggak dikorupsi. Jadi tiap tahun pajak judi semakin bertambah. Dan, dari pajak judi tersebutlah saya bisa membangun Jakarta,’’ tegasnya dengan berapi-api.
Bang Ali mengakui awalnya kebijakan itu mendapat tekanan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Tetapi setelah dilakukan pendekatan mereka akhirnya mengerti dan mendukung kebijakan dirinya.
Dari uang judi itulah, Jakarta kemudian dibangun. Lantaran APBD DKI terus meningkat karena pajak judi. Di akhir masa jabatannya, APBD DKI mencapai Rp 90 miliar. Dengan uang itulah, Pemprov DKI bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil. Seperti menggratiskan biaya sekolah anak SD. Bahkan APBD DKI juga digunakan untuk mensubsidi anggaran pemerintah pusat.
“Sebenarnya sekarang ini judi ada dimana-mana. Masalahnya judi semakin liar. Yang untung preman dan pejabat korup. Kondisi ini tentunya berdampak buruk bagi masyarakat. Jadi kenapa sih mesti masalah, jangan munafik dong,’’ tegas Ali.
Purnawirawan Marinir ini memberi contoh, bagaimana Malaysia yang notabene adalah negara muslim melegalkan judi. Semestinya Indonesia tak perlu malu.
‘’Judi jangan dipandang dari satu aspek saja. Jika ada manfaat yang diperoleh kenapa harus takut untuk dilegalkan,’’ ungkap Ali yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan Laut di era Soekarno.
Secara pribadi Bang Ali menyanjung Gubernur Sutiyoso yang dinilainya berani dan tegas. Salah satu konsep Sutiyoso yang luar biasa adalah konsep Megapolitan. Konsep itu adalah pengembangan dari konsepnya tentang Jabotabek.
“Gubernur mendatang harus meneruskan kebijakan Sutiyoso. Busway, Monorail, Subway harus terus dilaksanakan. Itu juga dulu adalah impian saya,’’ tandas Bang Ali.
Karena itulah, Bang Ali berpesan kepada warga DKI untuk pintar-pintar menseleksi pemimpinnya. “Cari Gubernur yang memiliki pengalaman dan kematangan di birokrasi. Mau militer atau sipil, itu tak masalah,’’ ujarnya.
sumber:Rakyat Merdeka
==================
Orang Demokrat Minta Cagub DKI Legalkan Judi
-----------------------------------------------------------------
Disuruh Ikuti Jejak Bang Ali Sadikin
Menjelang Pilkada DKI, isu melegalkan perjudian di Ibukota kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Ilal Ferhard menantang para kandidat cagub membuat komitmen melegalkan judi guna menggenjot pendapatan daerah.
“APBD DKI tahun depan bakal menurun, karena pendapatan dari pajak kendaraan bermotor menurun. Untuk menggenjot pendapatan daerah, perlu dilakukan keberanian gubernur mendatang melegalkan perjudian, karena hasil pajak dari perjudian sangat besar,” kata Ilal kepada wartawan di Gedung DPRD, Kebon Sirih, kemarin.
Ilal menjelaskan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal, karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan, saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966, APBD DKI hanya Rp 66 juta. Namun, ketika Ali melegalkan perjudian, APBD DKI mencapai miliaran rupiah. Dengan hasil itu pula, lanjutnya, Bang Ali bisa membangun Jakarta, dan hasilnya bisa dirasakan semua warga Jakarta.
“Kita jangan munafik. Malaysia salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar, melegalkan perjudian. Kenapa di sini tidak bisa. Yang terpenting ditata dengan baik, dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI itu mengatakan, perjudian jangan dilihat dari kacamata yang sempit, namun harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas.
Ilal menambahkan, karena pentingnya hal itu, maka harus dicari figur gubernur seperti Ali Sadikin. Dia pun menantang cagub mendatang membuat kontrak politik akan melegalkan perjudian, jika terpilih menjadi menjadi gubernur. “Biar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang berani melakukan langkah berani seperti Bang Ali Sadikin,” tegasnya.
Bahkan, tambah Ilal, ia yakin cagub DKI yang berani membuat komitmen itu, akan mendapat dukungan luas warga Ibukota Jakarta di Pilkada DKI Agustus mendatang.
Menanggapi pernyataan Ilal, anggota Fraksi Demokrat Aliman Aat mengatakan, apa yang disampaikan Ilal bukan sikap resmi Partai Demokrat DKI atau fraksinya di DPRD, namun itu hanya pernyataan pribadi Ilal.
“Kita belum pernah membicarakan soal itu. Saya berpikiran masih banyak cara lain untuk mencari uang selain dari jalan perjudian,” tegas Aliman yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI ini saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Berbeda dengan Aliman, Wakil Ketua Bappilu PD Deny Taloga, justru sepakat dengan Ilal. Menurutnya, legalisasi judi dilakukan agar bisa memberantas judi-judi gelap yang saat ini masih ada dan menyusahkan rakyat kecil.
Jika dilokalisir seperti di Pulau Seribu, kata Taloga, maka semua bisa dipantau dengan baik. “Tapi Harus dibentuk badan khusus untuk mengelola tempat judi. Bahkan pajak judi tersebut dapat dipakai untuk pendanaan pembangunan Jakarta,’’ ungkap anggota Fraksi PD DPRD DKI ini.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menolak habis-habisan jika judi dilokalisasi. Ketua DPW PPP Jakarta Chudlary Syafi’i Hadzami menegaskan, akan pasang badan untuk menolak usulan tersebut. “Cagub atau gubernur terpilih yang bikin kebijakan judi akan kami tolak.“ RM
sumber:Rakyat Merdeka
==================
Dicari, Cagub DKI Pro Judi
------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Wacana legalisasi perjudian di Jakarta kembali mencuat. Kali ini yang mengusung wacana tersebut adalah Wakil Ketua DPRD DKI Ilal Ferhard. Dia menantang kandidat Cagub untuk berani membuat komitmen melegalkan judi seperti yang pernah lakukan bekas Gubernur DKI Ali Sadikin.
"APBD DKI tahun depan bakal menurun karena pendapatan pajak kendaraan bermotor juga turun. Makanya, untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu keberanian melegalkan perjudian. Semua tahu, hasil pajak perjudian sangat besar," katanya.
Dikatakan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966 APBD DKI hanya 66 juta. Jumlah tersebut meningkat drastis ketika judi dilegalkan. Di akhir masa jabatan Bang Ali, APBD DKI bahkan mencapai angka miliaran rupiah.
"Kita jangan munafik. Malaysia saja, yang warganya mayoritas muslim, melegalkan perjudian. Kenapa disini tidak bisa? Yang terpenting ditata dengan baik dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat," imbuh Penasehan FPD DPRD DKI ini.
Ilal meminta semua elemen masyarakat tidak melihat perjudian dari kacamata yang sempit, tetapi kepentingan yang lebih luas. Dalam soal ini, ia menilai, Gubernur DKI seperti Ali Sadikin layak dijadikan contoh. "Siapa yang berani, akan saya dukung. Dan saya yakin, warga DKI juga akan mendukung," pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Ilal tersebut, politisi PKS Selamat Nurdin enggan berpolemik. Menurut dia, sebagai wacana, legalisasi judi itu sah-sah saja dilontarkan oleh siapapun. Permintaan kepada kandidat Cagub untuk berkomintmen terhadap legalisasi judi di Jakarta dianggap bukan pada tempatnya. Sebab, hal itu harus dibahas bersama dalam skala nasional.
"Legalisasi judi itu berkaitan dengan UU. Jadi tidak bisa disederhanakan dengan menolak atau menerima usulan tersebut. Kalau ada yang mengusulkan, silakan saja ajukan ke parlemen. Biar di bahas di DPR. Apapun, semuanya kan tergantung konsensus bersama," katanya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam slogan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang disokong PKS belum ada pernyataan ’tolak judi’. Sebab, bagi PKS, yang paling substansial adalah mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. "Wacana PKS adalah kesejahteraan. Titik. Problem judi, prostitusi, dia akarnya adalah kesejahteraan. Kami ingin mengatasi semua itu dengan menebar kebaikan," pungkasnya. jpnn
sumber: Rakyat Merdeka.
==================
Tolak Legalisasi Judi di Jakarta
------------------------------------------
Jakarta - Menjelang Pilkada DKI muncul wacana agar gubernur yang akan datang melegalkan praktek judi di Jakarta. Wacana itu ditentang beberapa ormas Islam. Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor menilai wacana itu dapat merusak tatanan moral.
"Munculnya wacana gubernur mendatang harus melegalkan judi adalah pemikiran yang kontradiktif dan bisa merusak Jakarta 20 tahun ke depan," kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Yahya Abdul Habib di sebuah restoran di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2007).
Yahya menilai, banyak langkah cerdas, kreatif dan strategis yang bisa diolah untuk memaksimalkan modal sosial masyarakat tanpa melalui legalisasi praktek judi. "Ini tinggal ditunjang oleh komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Jakarta," tukasnya.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Zaenal Abidin juga menyatakan hal yang sama. Dia menilai, seharusnya wacana melegalkan judi ini tidak perlu dimunculkan dalam pilkada. Sebab ini akan merusak moral masyarakat DKI Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, menilai wacana legalisasi judi sebagai hal yang percuma. Karena aturan judi di Indonesia sudah jelas. "Sudah ada payung hukum soal itu dan sudah jelas. Wacana itu tidak etis dibahas di DPRD karena itu kewenangan pemerintah pusat," kata Rois .
Wacana itu bisa menimbulkan iklim tidak sehat di masyarakat. "Kalau wacana itu terus diperbincangkan akan menimbulkan pro dan kontra. Saya tidak ingin menilai wacana itu dari dimensi setuju atau tidak, tapi kita bicara hukum," ujarnya.
Wacana legalisasi praktek judi di Jakarta dilontarkan mantan Gubernur Ali Sadikin beberapa waktu lalu. Dia meminta kepada gubernur DKI hasil pilkada untuk melegalkan praktek judi untuk menambahkan Pandapatan Asli Daerah.
sumber:Ramdhan Muhaimin - detikcom
============================
--------------------------------------------
Jakarta - Meski namanya dicoret dari PKS, namun Wagub DKI Jakarta Fauzie Bowo yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta justru mendapat dukungan dari tokoh ibu kota. Salah satu yang mendukung pencalonan Fauzie adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
Ali Sadikin yang merupakan anggota Petisi 50 mendukung Foke, panggilan akrab Fauzie Bowo, karena melihat sudah saatnya Jakarta dipimpin oleh tokoh sipil.
"Dalam patokan saya Fauzie adalah yang terbaik," ujar Ali Sadikin sambil mengacungkan jempol kanan saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Borobudur No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2006).
Menurut Ali Sadikin, sudah saatnya tokoh seperti Fauzie Bowo diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Alasannya selain sudah berpengalaman memimpin Jakarta sebagai wagub, Fauzie juga dianggap cakap dalam kepemimpinan.
Fauzie juga merupakan tokoh yang punya orientasi megapolitan Jabodetabek yang awalnya merupakan ide dari Ali Sadikin.
Hingga saat ini Ali Sadikin belum memberikan restu secara resmi ke putra Betawi bergelar doktor itu. Namun secara informal dia sudah bertemu Fauzie Bowo untuk mendukungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sedangkan untuk calon wakil gubernur, Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Fauzie Bowo. "Itu terserah Fauzie apakah dari luar. Kalau militer itu diserahkan saja pada masyarakat," tandas pensiunan jenderal ini.
sumber: detikcom
=============
Ali Sadikin Dukung Fauzi Bowo
------------------------------------------
JAKARTA (Pos Kota) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin minta agar Ibukota ini nantinya dipimpin orang yang berpengalaman dan mengetahui persis tentang problematika serta kondisi Jakarta.
Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Tablik Akbar dan sekaligus Ulang Tahun PKP di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Acara ini antara lain dihadiri oleh Wagub DKI Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim serta pejabat lainnya, serta ribuan warga setempat.
Ali Sadikin mengakui figur Fauzi Bowo yang telah berpengalaman selama 30 tahun di lingkungan Pemda DKI Jakarta tersebut dinilai layak untuk memimpin Ibukota yang berpenduduk sekitar 10 juta orang itu.
Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada ) di Jakarta akan dilaksanakan sekitar September Tahun 2007. Sejumlah balon Gubernur Jakarta yang mencuat saat ini antara lain Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun. Sementara Agum Gumelar dan Sarwono hingga kini belum mendapatkan ?kendaraan? untuk mendukung pencalonannya.
sumber :poskota & berpolitik.com
========================
Ali Sadikin: Gubernur Baru Harus Halalkan Judi
------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Jelang Pilkada, bekas Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin bicara blak-blakkan soal judi. Menurut Bang Ali –sapaan akrabnya, judi harus dibolehkan oleh gubernur terpilih dalam Pilkada mendatang. Sebab, dengan pajak judi, maka DKI bisa menjadi kota megapolitan dan rakyatnya tak kesusahan.
Saat ditemui kemarin (4/4) di kediamannya, di Jalan Borobodur 37, Menteng, Jakarta Pusat, Bang Ali mengatakan, Gubernur DKI terpilih harus berani mengambil sikap untuk menjadikan Jakarta maju pesat seperti Singapura atau Malaysia. Solusi tercepat dengan melegalkan judi.
“Dulu waktu pertama kali saya memimpin Jakarta pada tahun 1966 APBD cuma Ro 66 juta. Karena saya nggak mau membebani warga, maka dicarilah solusi. Akhirnya saya setuju melegalkan judi. Dari situ, saya ambil pajak yang langsung disetorkan oleh bank, tanpa melalui staf biar nggak dikorupsi. Jadi tiap tahun pajak judi semakin bertambah. Dan, dari pajak judi tersebutlah saya bisa membangun Jakarta,’’ tegasnya dengan berapi-api.
Bang Ali mengakui awalnya kebijakan itu mendapat tekanan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Tetapi setelah dilakukan pendekatan mereka akhirnya mengerti dan mendukung kebijakan dirinya.
Dari uang judi itulah, Jakarta kemudian dibangun. Lantaran APBD DKI terus meningkat karena pajak judi. Di akhir masa jabatannya, APBD DKI mencapai Rp 90 miliar. Dengan uang itulah, Pemprov DKI bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil. Seperti menggratiskan biaya sekolah anak SD. Bahkan APBD DKI juga digunakan untuk mensubsidi anggaran pemerintah pusat.
“Sebenarnya sekarang ini judi ada dimana-mana. Masalahnya judi semakin liar. Yang untung preman dan pejabat korup. Kondisi ini tentunya berdampak buruk bagi masyarakat. Jadi kenapa sih mesti masalah, jangan munafik dong,’’ tegas Ali.
Purnawirawan Marinir ini memberi contoh, bagaimana Malaysia yang notabene adalah negara muslim melegalkan judi. Semestinya Indonesia tak perlu malu.
‘’Judi jangan dipandang dari satu aspek saja. Jika ada manfaat yang diperoleh kenapa harus takut untuk dilegalkan,’’ ungkap Ali yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan Laut di era Soekarno.
Secara pribadi Bang Ali menyanjung Gubernur Sutiyoso yang dinilainya berani dan tegas. Salah satu konsep Sutiyoso yang luar biasa adalah konsep Megapolitan. Konsep itu adalah pengembangan dari konsepnya tentang Jabotabek.
“Gubernur mendatang harus meneruskan kebijakan Sutiyoso. Busway, Monorail, Subway harus terus dilaksanakan. Itu juga dulu adalah impian saya,’’ tandas Bang Ali.
Karena itulah, Bang Ali berpesan kepada warga DKI untuk pintar-pintar menseleksi pemimpinnya. “Cari Gubernur yang memiliki pengalaman dan kematangan di birokrasi. Mau militer atau sipil, itu tak masalah,’’ ujarnya.
sumber:Rakyat Merdeka
==================
Orang Demokrat Minta Cagub DKI Legalkan Judi
-----------------------------------------------------------------
Disuruh Ikuti Jejak Bang Ali Sadikin
Menjelang Pilkada DKI, isu melegalkan perjudian di Ibukota kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Ilal Ferhard menantang para kandidat cagub membuat komitmen melegalkan judi guna menggenjot pendapatan daerah.
“APBD DKI tahun depan bakal menurun, karena pendapatan dari pajak kendaraan bermotor menurun. Untuk menggenjot pendapatan daerah, perlu dilakukan keberanian gubernur mendatang melegalkan perjudian, karena hasil pajak dari perjudian sangat besar,” kata Ilal kepada wartawan di Gedung DPRD, Kebon Sirih, kemarin.
Ilal menjelaskan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal, karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan, saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966, APBD DKI hanya Rp 66 juta. Namun, ketika Ali melegalkan perjudian, APBD DKI mencapai miliaran rupiah. Dengan hasil itu pula, lanjutnya, Bang Ali bisa membangun Jakarta, dan hasilnya bisa dirasakan semua warga Jakarta.
“Kita jangan munafik. Malaysia salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar, melegalkan perjudian. Kenapa di sini tidak bisa. Yang terpenting ditata dengan baik, dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI itu mengatakan, perjudian jangan dilihat dari kacamata yang sempit, namun harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas.
Ilal menambahkan, karena pentingnya hal itu, maka harus dicari figur gubernur seperti Ali Sadikin. Dia pun menantang cagub mendatang membuat kontrak politik akan melegalkan perjudian, jika terpilih menjadi menjadi gubernur. “Biar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang berani melakukan langkah berani seperti Bang Ali Sadikin,” tegasnya.
Bahkan, tambah Ilal, ia yakin cagub DKI yang berani membuat komitmen itu, akan mendapat dukungan luas warga Ibukota Jakarta di Pilkada DKI Agustus mendatang.
Menanggapi pernyataan Ilal, anggota Fraksi Demokrat Aliman Aat mengatakan, apa yang disampaikan Ilal bukan sikap resmi Partai Demokrat DKI atau fraksinya di DPRD, namun itu hanya pernyataan pribadi Ilal.
“Kita belum pernah membicarakan soal itu. Saya berpikiran masih banyak cara lain untuk mencari uang selain dari jalan perjudian,” tegas Aliman yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI ini saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Berbeda dengan Aliman, Wakil Ketua Bappilu PD Deny Taloga, justru sepakat dengan Ilal. Menurutnya, legalisasi judi dilakukan agar bisa memberantas judi-judi gelap yang saat ini masih ada dan menyusahkan rakyat kecil.
Jika dilokalisir seperti di Pulau Seribu, kata Taloga, maka semua bisa dipantau dengan baik. “Tapi Harus dibentuk badan khusus untuk mengelola tempat judi. Bahkan pajak judi tersebut dapat dipakai untuk pendanaan pembangunan Jakarta,’’ ungkap anggota Fraksi PD DPRD DKI ini.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menolak habis-habisan jika judi dilokalisasi. Ketua DPW PPP Jakarta Chudlary Syafi’i Hadzami menegaskan, akan pasang badan untuk menolak usulan tersebut. “Cagub atau gubernur terpilih yang bikin kebijakan judi akan kami tolak.“ RM
sumber:Rakyat Merdeka
==================
Dicari, Cagub DKI Pro Judi
------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Wacana legalisasi perjudian di Jakarta kembali mencuat. Kali ini yang mengusung wacana tersebut adalah Wakil Ketua DPRD DKI Ilal Ferhard. Dia menantang kandidat Cagub untuk berani membuat komitmen melegalkan judi seperti yang pernah lakukan bekas Gubernur DKI Ali Sadikin.
"APBD DKI tahun depan bakal menurun karena pendapatan pajak kendaraan bermotor juga turun. Makanya, untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu keberanian melegalkan perjudian. Semua tahu, hasil pajak perjudian sangat besar," katanya.
Dikatakan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966 APBD DKI hanya 66 juta. Jumlah tersebut meningkat drastis ketika judi dilegalkan. Di akhir masa jabatan Bang Ali, APBD DKI bahkan mencapai angka miliaran rupiah.
"Kita jangan munafik. Malaysia saja, yang warganya mayoritas muslim, melegalkan perjudian. Kenapa disini tidak bisa? Yang terpenting ditata dengan baik dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat," imbuh Penasehan FPD DPRD DKI ini.
Ilal meminta semua elemen masyarakat tidak melihat perjudian dari kacamata yang sempit, tetapi kepentingan yang lebih luas. Dalam soal ini, ia menilai, Gubernur DKI seperti Ali Sadikin layak dijadikan contoh. "Siapa yang berani, akan saya dukung. Dan saya yakin, warga DKI juga akan mendukung," pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Ilal tersebut, politisi PKS Selamat Nurdin enggan berpolemik. Menurut dia, sebagai wacana, legalisasi judi itu sah-sah saja dilontarkan oleh siapapun. Permintaan kepada kandidat Cagub untuk berkomintmen terhadap legalisasi judi di Jakarta dianggap bukan pada tempatnya. Sebab, hal itu harus dibahas bersama dalam skala nasional.
"Legalisasi judi itu berkaitan dengan UU. Jadi tidak bisa disederhanakan dengan menolak atau menerima usulan tersebut. Kalau ada yang mengusulkan, silakan saja ajukan ke parlemen. Biar di bahas di DPR. Apapun, semuanya kan tergantung konsensus bersama," katanya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam slogan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang disokong PKS belum ada pernyataan ’tolak judi’. Sebab, bagi PKS, yang paling substansial adalah mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. "Wacana PKS adalah kesejahteraan. Titik. Problem judi, prostitusi, dia akarnya adalah kesejahteraan. Kami ingin mengatasi semua itu dengan menebar kebaikan," pungkasnya. jpnn
sumber: Rakyat Merdeka.
==================
Tolak Legalisasi Judi di Jakarta
------------------------------------------
Jakarta - Menjelang Pilkada DKI muncul wacana agar gubernur yang akan datang melegalkan praktek judi di Jakarta. Wacana itu ditentang beberapa ormas Islam. Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor menilai wacana itu dapat merusak tatanan moral.
"Munculnya wacana gubernur mendatang harus melegalkan judi adalah pemikiran yang kontradiktif dan bisa merusak Jakarta 20 tahun ke depan," kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Yahya Abdul Habib di sebuah restoran di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2007).
Yahya menilai, banyak langkah cerdas, kreatif dan strategis yang bisa diolah untuk memaksimalkan modal sosial masyarakat tanpa melalui legalisasi praktek judi. "Ini tinggal ditunjang oleh komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Jakarta," tukasnya.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Zaenal Abidin juga menyatakan hal yang sama. Dia menilai, seharusnya wacana melegalkan judi ini tidak perlu dimunculkan dalam pilkada. Sebab ini akan merusak moral masyarakat DKI Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, menilai wacana legalisasi judi sebagai hal yang percuma. Karena aturan judi di Indonesia sudah jelas. "Sudah ada payung hukum soal itu dan sudah jelas. Wacana itu tidak etis dibahas di DPRD karena itu kewenangan pemerintah pusat," kata Rois .
Wacana itu bisa menimbulkan iklim tidak sehat di masyarakat. "Kalau wacana itu terus diperbincangkan akan menimbulkan pro dan kontra. Saya tidak ingin menilai wacana itu dari dimensi setuju atau tidak, tapi kita bicara hukum," ujarnya.
Wacana legalisasi praktek judi di Jakarta dilontarkan mantan Gubernur Ali Sadikin beberapa waktu lalu. Dia meminta kepada gubernur DKI hasil pilkada untuk melegalkan praktek judi untuk menambahkan Pandapatan Asli Daerah.
sumber:Ramdhan Muhaimin - detikcom
============================
HIDUP FOKE !!! = HIDUP KORUPSI !!!!
Maju Jadi Cawagub, Asril Habis Rp 4 Miliar
----------------------------------------------------------
Jakarta, Tim sukses bekas cawagub Asril Tanjung, Iwan Syafrizal mengaku jenderal bintang dua itu telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp 3 hingga Rp 4 miliar selama mengikuti penjaringan cawagub di parpol.
“Kalau ditotal biaya yang kami habiskan mencapai Rp 3 sampai Rp 4 miliar,” bebernya kepada wartawan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Iwan mengatakan, dana itu dihabiskan untuk berbagai kegiatan, mulai dari partai yang minta bantuan untuk konsolidasi sampai acara mukerwil partai.
Dia mengutarakan, sepengetahuannya partai tidak meminta hanya kepada salah satu calon, namun semua kandidat yang ikut penjaringan di partai. “Yang saya dengar Slamet Kirbiantoro dan Djasri mengeluarkan dana sampai 5 miliar,” ungkapnya.
Menurut Iwan, posisi cawagub serba salah jika dimintai sumbangan oleh parpol karena jika tidak disanggupi, para cawagub khawatir pencalonannya tidak diloloskan.
“Kalau sekarang para cagub dan cawagub yang kalah di penjaringan partai mengeluh, dan kini berteriak agar pilkada kelak bisa mengabulkan pencalonan cagub dari non partai, karena mereka pernah merasakan bagaimana mengikuti penjaringan di partai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Faisal Basri mengaku telah menghabiskan dana sebanyak Rp 1 miliar untuk biaya kegiatan di partai dan publikasi sedangkan Sarwono mengaku habis Rp 2 miliar
sumber:Rakyat Merdeka.
==================
Fauzi Bowo Kampanye Pakai Uang Pemda?
---------------------------------------------------------
Perspektif Online
03 May 2007Etika Fauzi Bowo Dipertanyakan Publik
laporan oleh: Hayat Mansur Untuk kesekian kalinya Fauzi Bowo batal tampil di Gubernur Kita. Yang tampil malah dirinya dalam bentuk iklan Pemerintah DKI menyambut HUT Kota Jakarta yang beberapa kali diputar saat jeda acara Gubernur Kita. Karena itu publik mempertanyakan etika Fauzi Bowo yang sebelumnya juga sudah gencar memasang foto dirinya di sejumlah penjuru Jakarta. Saking gemasnya, mahasiswa menyarankan agar Fauzi Bowo digantikan Wimar Witoelar sebagai calon gubernur.
Ceritanya ini iklan HUT DKI, dibiayai oleh Pemprov DKI - uang rakyatSetelah calon gubernur (Cagub) Adang Daradjatun kemudian Sarwono Kusumaatmadja tampil di acara Gubernur Kita, pada Kamis malam (3/5) semestinya giliran Fauzi Bowo menyampaikan visi dan misinya sebagai calon gubernur (Cagub). Namun seperti sebelumnya, publik kembali harus kecewa karena Fauzi batal hadir. Tak ada alasan jelas mengenai ketidak hadirannya. Memang Fauzi Bowo mau hadir atau tidak di acara Gubernur Kita adalah haknya. Yang pasti adalah hak kita sebagai pemilih untuk memilih Cagub yang mau menampilkan diri atau hanya tampil di gambar-gambar saja. Terkait dengan sudah banyaknya beredar gambar diri para Cagub di penjuru Jakarta, bagaimana sebenarnya etika berkampanye di Pilkada Jakarta? Simak beberapa kutipan perbincangan di acara Gubernur Kita yang kali ini menampilkan M. Hamdan Rasyid (anggota KPUD Jakarta), Didik Supriyanto (ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), dengan audience mahasiswa-mahasiswi Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Seperti biasa, acara ini dipandu host Effendi Gazali, Co host Iwel dan Fenny Rose, serta Panelis Ryaas Rasyid dan Wimar Witoelar.Hak PemilihEffendi: Malam ini kita akan membahas mengenai etika kampanye. Wimar: Lalu, bagaimana etika kalau diundang tidak datang?Effendi: Itu juga penting. Tapi saya perlu menyampaikan informasi bahwa sebetulnya kita sudah mulai giliran untuk menyambut atau mempersilahkan mereka yang menjadi kandidat untuk datang ke sini. Pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar, dan Sarwono Kusumaatmadja – Jeffry Geovanie telah hadir. Malam ini sebetulnya kami ingin menyambut sekali Fauzi Bowo yang masih mencari calon wakilnya. Tapi karena sesuatu hal dan lainnya serta statusnya sebagai incumbent sampai kini belum bisa datang.Wimar: Ini perlu dicatat karena saya suka dituduh memojok-mojokin orang yang tidak datang. Sebetulnya hak Fauzi Bowo sepenuhnya untuk datang atau tidak datang. Tapi adalah hak pemilih untuk memilih Cagub yang mau menampilkan diri atau hanya tampil di gambar-gambar saja.Billboard Fauzi BowoWimar: Untuk penonton yang penting adalah apa yang disebut pelanggaran. Apa yang disebut melanggar aturan Pilkada?Didik: Pelanggaran dalam Pilkada ada dua yaitu Pidana dan Administrasi. Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No.31 tentang Pilkada. Misalnya, dalam Pilkada tidak boleh meyakinkan orang melalui uang. Sedangkan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut persyaratan atau yang dibuat oleh KPUD atau pemerintah di luar UU tadi. Misalnya, pasang gambar sembarangan. Tidak boleh pasang gambar di jalan tolWimar: Saya mau tanya. Kemarin di jalan tol Slipi ada gambar Hari Pendidikan Nasional dengan foto Fauzi Bowo dan Sutiyoso tapi tidak ada gambar anak sekolahnya. Kalau dari jauh, kita pikir itu kampanye dengan Cagubnya Fauzi Bowo dan barangkali Cawagubnya Sutiyoso. Apakah itu melanggar?Didik: Ini agak susah karena biasanya calon-calon dari incumbent biasanya mempergunakan posisinya dan fungsinya dengan baik. Saya pikir itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Orang sich melihat itu suatu pelanggaran atau aturan main.Wimar: Itu mungkin termasuk melanggar anggaran dan izin billboardDidik: Itu bisa jadiEffendi: Saya mau tanya, apakah anggaran itu ditanggung pasangan kandidat atau Pemda DKIDidik: Kalau untuk Hari Pendidikan Nasional sudah jelas ditanggung Pemda DKIKomentar PenontonBerikut ini beberapa pandangan publik melalui telepon dan dari dalam studio terhadap ketidak hadiran Fauzi Bowo dan calon yang gambarnya tampil di berbagai billboard.Abdullah (Jakarta): Mengenai etika kampanye, kalau dikatakan mencuri start memang belum ada garis startnya belum ada sampai sekarang. Yang menarik adalah masalah incumbent. Saya sebagai warga Jakarta berharap dengan adanya Pilkada nanti terpilih kepala daerah yang bisa melakukan perubahan terutama masalah birokrasi. Karena itu sebenarnya lebih fair kalau memang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, calon incumbent lebih baik mundur saja walaupun dalam peraturan pemerintah dibenarkan untuk mengambil cuti. Tapi ini untuk pendidikan politik maka sebaiknya mundur. Ini penting juga agar tidak terjadi politisasi birokrasi.Robby (Mahasiswa Akademi Maritim Pembangunan Jakarta): Selamat malam. Sebetulnya kami berbondong-bondong datang ke sini dengan sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk Cagub kita tapi karena kondisi ini kita kecewa. Calon yang telah mengecewakan kita lebih baik siap-siap mundur saja. Saya lebih cenderung Pak Wimar saja yang menjadi gubernur.Ali (Kebon Jeruk): Biar saja peraturan mau dilanggar atau tidak, tapi yang jelas etika dilanggar.Johansyah (Cinere): Saya terus terang sangat muak dengan politisasi birokrasi. Ini seolah-olah berlangsung tanpa ada rem dari peraturan yang berlaku. Bahkan di acara ini tadi saya melihat iklannya telah melakukan politisasi birokrasi. Kedoknya HUT DKI tapi dibelakangnya ada gambar Fauzi Bowo dengan menyebut serahkan pada ahlinya. Ini tidak fair. Sebenarnya acara ini bagus tapi apa yang salah Bung Effendi selalu berusaha menghadirkan calon tersebut tapi tidak pernah hadir. Padahal acara ini bagus untuk mempromosikan dia.Kedaulatan PemilihIwel: Saya boleh dong tanya kepada Pak Wimar yang sudah professor dalam Public Relations. Bagaimana tips gratis untuk para calon ini supaya mereka tidak menempel dimana-mana dalam rangka memperkenalkan diri?Wimar: Tergantung para calon. Barangkali beberapa calon sudah terbiasa menjadi gubernur pada zaman dulu dimana ditunjuk dari atas. Jadi sedikit mungkin bertemu wartawan, sedikit mungkin muncul di televisi. Yang penting bertemu Pak Harto atau siapa. Kalau sekarang barangkali yang penting bertemu pemodal. Kalau zaman sekarang makin banyak bertemu masyarakat makin terpilih. SBY sudah masuk ke pola yang kedua. Dia menghadapi masyarakat. Tapi di DKI ada calon yang belum yakin apakah dia perlu bertemu masyarakat atau hadir di Gubernur Kita, atau dia diam saja dengan pasang poster di sana-sini. Dia juga tidak pernah bicara apa-apa, hanya gambar saja. Dia juga tidak ada program, tidak ada keberpihakan, tidak bisa menerangkan tanggung jawabnya dalam 10 tahun di DKI kemarin. Dia hanya berharap bisa menang hanya dari fotonya saja. Jadi tergantung pemilih. Kalau pemilih bisa kena kibul sama foto maka kita tidak bisa apa-apa karena itu adalah kedaulatan pemilih. Effendi: Saya mau menanyakan kepada mahasiswa sebagai pemilih muda. Kalau Anda melihat ada calon yang banyak sekali memasang iklan dengan seperti tadi politisasi birokrasi dibandingkan dengan calon yang hanya bisa memasang sedikit iklan karena uangnya sedikit. Apakah Ada yang mau memberikan suara untuk calon yang banyak memasang iklan dengan cara politisasi birokrasi tadi? Silakan angkat tanganMahasiswa: hu … hu… (Tidak ada satu pun yang mau mengangkat tangan)Wimar: Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan pemilih lain di Jakarta sama cerdasnya dengan mereka.Penutup Wimar:Saya hanya menganjurkan agar pemilih betul-betul melihat calon mana yang menyalah-gunakan uang kantornya, uang jabatannya dan mana yang tidak. Pilih yang jujur.Anda pilih siapa: yang menampilkan diri dan berani menjawab, atau yang hanya tampil dalam gambar-gambar saja? You will get the Governor you deserve!
sumber:perspektif.net
================
FOKE sepakati pada harga Rp 300 milyar untuk siram Parpol
----------------------------------------------------------------------------------
Pilkada Jakarta kembali dihangatkan adanya kandidat Gubernur yang tebar 'gizi'. Isu ini kembali menyeruak menyusul terjadinya pertikaian internal di dalam Partai Damai Sejahtera. Dari perselisihan itulah,terkuak kabar, Fauzi Bowo menebar 'gizi' ke partai ini sebesar Rp 10 milyar yang dibayar bertahap.
Pengakuan adanya sogokan politik itu diungkapkan oleh Robert Dede Bangun, wakil ketua PDS Jakarta. Robert dan sejumlah pengurus PDS Jakarta lainnya terancam dipecat karena masih ngotot mengusung nama Agum Gumilar, selain Fauzi, ke DPP PDS.
Dalam wawancaranya dengan Kantor Berita Radio 68 H, Robert menyatakan, 'Pak Ninno (Constantin Ponggawa, Ketua DPD PDS Jakarta--red) di dalam rapat pleno, dia mengatakan demikian, bahwa Rp 2,5 milyar akan diberikan kepada PDS, kalau cuma Fauzi Bowo saja yang didukung PDS. Jadi Fauzi Bowo akan memberikan Rp 2,5 milyar sesudah Rakerwil selesai, dengan ketentuan satu nama diusung ke DPP.'
Tak berhenti di situ, kucuran uang juga akan mengalir ketika kampanye dan setelah Fauzi terpilih sebagai Gubernur.'Sesudah gitu, Rp 2,5 milyar lagi, pada saat kampanye. Sudah gitu Rp 2,5 milyar lagi setelah Pak Fauzi Bowo menjadi gubernur. Tapi rapat pleno terakhir, diberitakan oleh Pak Ninno, bahwa itu (dananya.red) ditambah lagi Rp. 2,5 milyar, jadi seluruhnya Rp 10 milyar,' ujarnya.
Adanya dugaan sogokan politik ke PDS ini tak ayal membumbungkan pertanyaan nakal, seperti berapa yang diterima PPP dan Golkar, dua parpol yang juga sudah membulatkan dukungan kepada satu nama, Fauzi Bowo.
Pertanyaan ini mengemuka lantaran perolehan kursi kedua partai hampir dua kali lipat dari yang diperoleh PDS. Sebagaimana diketahui, PPP dan Golkar sama-sama meraup 7 kursi, sedangkan PDS hanya 4 kursi saja di DPRD Jakarta. Namun, sejauh ini, belum beredar kabar adanya sogokan politik ke dua parpol tersebut.
Sebelumnya, Foke, begitu sapaan Fauzi Bowo, juga dihubung-hubungkan dengan informasi yang beredar mengenai adanya 'kesepakatan' seorang kandidat dengan sebuah partai politik besar. Menurut info yang diteruskan dari satu sms ke sms itu, parpol itu meminta 'gizi' yang nilainya terbilang fantastis, Rp 500 milyar. Setelah ditawar, konon, disepakati pada harga Rp 300 milyar yang dibayar dalam 2 termin.
Dalam sebuah diskusi tentang banjir yang berlangsung pekan lalu di Jakarta, pengamat politik Sukardi Rinakit menyatakan angka sebesar itu tidaklah fantastis buat ukuran Jakarta. 'Lihat saja APBD-nya yang mencapai 20-an trilyun. Kalau tiap tahunnya dibancak 100 milyar, sudah kembali modal kan?' ujarnya menjawab pertanyaan seorang peserta diskusi.
sumber: berpolitik.com
================
KPK Harus Usut KKN Foke
------------------------------------
Jakarta - Puluhan orang dari Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi meminta dugaan KKN cagub DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke diusut tuntas.
Dugaan KKN Fauzi diusung dalam aksi yang diikuti 20 orang di Gedung KPK, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2007) pukul 11.15 WIB.
Massa membeberkan KKN yang dilakukan pria yang kini menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Fauzi dituding melakukan penyerobotan tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Lahan itu semula milik H Usman Sani.
"Saat itu Fauzi Bowo menggunakan pengaruhnya untuk mengambil alih tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar. Bahkan sertifikat kepemilikan rumah tersebut dialihkan ke anak-anaknya," kata Agus, koordinator aksi sambil menunjukkan sertifikat tanah.
Agus meminta KPK memeriksa harta kekayaan Fauzi dan DPP PPP serta partai lain diminta meninjau ulang untuk mengusung Fauzi dalam pilkada.
Massa juga mengusung spanduk dan poster bertuliskan "Pantaskah Fauzi Bowo menjadi gubernur", "Fauzi Bowo penyerobot hak rakyat", dan "Usut tuntas KKN Fauzi Bowo
sumber :detikcom
============
Jelang Pilkada DKI, Kisruh PDS Makin Panas
-------------------------------------------------------------
Jakarta - Kisruh di internal Partai Damai Sejahtera (PDS) menjelang pilkada DKI semakin memanas. Wakil Ketua DPW PDS DKI Jakarta Robert Gede Bangun siap menggugat balik partainya.
PDS menyatakan akan memecat kader-kader DPW yang mbalelo dan menolak mendukung Fauzi Bowo sebagai cagub dari PDS.
"Saya tidak masalah dipecat oleh partai, saya akan menggugat balik PDS," kata Robert kepada wartawan melalui telepon, Kamis (8/3/2007).
Keputusan partainya untuk menonaktifkan kader PDS yang tidak mendukung Foke, imbuh Robert, membuktikan sikap partai yang makin otoriter.
"Itu sikap sepihak yang otoriter. Saya tidak pernah diajak bicara. Dan jangan anggap saya sebagai politisi kacangan dong!" cetus dia.
Mengenai bantahan Ruyandi Hutasoit bahwa dia tidak pernah mengatakan menganulir Foke, Robert siap membuktikan kebohongan ketua umum PDS itu.
"Saya siap mengeluarkan rekaman (kalau Ruyandi pernah mengatakan akan menganulir Foke di gereja), kalau saya tidak asal ngomong," tegas dia.
Hal senada dikatakan pengurus DPW PDS DKI lainnya, Ronny Wongkar. Dia akan ikut menggugat balik PDS. Sebab sampai saat ini banyak kader PDS yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung kalau partainya mendukung Fauzi Bowo sebagai cagub.
"Saya saja baru tahu kalau Foke dicalonkan oleh partai dari koran," kata dia.
Wongkar siap membongkar adanya pemberian sebesar Rp 5 miliar dari Foke untuk Ketua DPW PDS DKI Constant Ponggawa agar menggolkan Foke sebagai cagub.
"Karena sudah terlanjur main bongkar-bongkaran. Saya juga mau bilang kalau Constant dapat Rp 5 miliar dari Foke," kata dia.
Sebelumnya ada dua nama yang diunggulkan partai ini, Foke dan Agum Gumelar sebagai cagub. Namun lewat SK 088/Keputusan/BK/DPP-BPKP/II/2007, DPP menetapkan Foke sebagai cagub.
Penetapan cagub itu ditegaskan DPP sudah final. DPP akan memecat pengurus yang masih tidak mengikuti SK tersebut.
sumber:detikcom
============
Essential Governor Qualities: Love of Justice, Respect for the Law, Transparency & Humanity
OPEN LETTER TO GOVERNOR OF JAKARTA CANDIDATE SURAT TERBUKA UNTUK KANDIDAT GUBERNUR
FAUZI BOWO
(in English and Bahasa Indonesia)
------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Ing. H. Fauzi Bowo
Wakil Gubernur/ Vice-Governor DKI Jakarta
Alamat Kantor/Office Address : Jl. Merdeka Selatan (Balai Agung), Jakarta.
Alamat Rumah/Home Address : Jl. Teuku Umar 24 Menteng Jakarta-Pusat (Central Jakarta), INDONESIA.
Yang terhormat Fauzi,
Saya memasang surat terbuka di internet ini dikarenakan saya telah menulis beberapa kali kepada anda tetapi belum pernah menerima penghormatan yang sama atas jawaban mengenai persoalan kemanusiaan, keadilan, pandangan dan penghormatan yang benar terhadap hukum. Semuanya ini benar-benar atas dasar keprihatinan saya terhadap tanggung jawab masa depan yang akan diemban oleh Gubernur dari Ibukota Negara Indonesia.
Seperti anda ketahui, pada bulan November 2002, saya dipenjarakan sama sekali atas tuduhan palsu sehingga sepupu anda, Sherisada Manaf (Richardson) dapat mengambil dengan cara illegal yayasan dan 2 sekolah saya (Khresna International Education Foundation atau dikenal sebagai KIEF School dan Jakarta International Montessori School (JIMS), Komplek ISCI, Jl. Ciputat Raya No. 2 Jakarta 12063 serta Balikpapan Independent Personal School (BIPS), Vilabeta Residence No. 26, Jl. Marsma Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan), rumah yang saya bangun, tabungan-tabungan saya, seluruh barang-barang pribadi saya dan yang sangat lebih tidak manusiawi adalah 2 anak saya.
Meskipun laporan forensik palsu diperoleh dengan cara menyuap dari Dr. Teguh Daryatno, RS International Bintaro, beberapa perwakilan saya memberitahukan bahwa pengaruh anda ada dibelakang ketidakadilan yang tidak manusiawi atas penangkapan, deportasi dan pengambilan barang-barang pribadi saya.
Atas pelanggaran terhadap keluarga saya dan saya, korupsi, pidana, putusan yang buruk, ketidakadilan, ketidakhormatan terhadap hukum dan ketidakmanusiawian telah memainkan peranannya. Saya sarankan kepada anda dan siapapun yang membaca surat ini bahwa siapapun dengan karakteristik negatif tidak cocok menjadi Gubernur Ibukota Indonesia.
Tidak diragukan anda merupakan orang yang sangat kompeten dalam banyak bidang professional, tetapi bila anda terpilih sebagai Gubernur pada bulan Agustus, saat ini anda harus menunjukkan bahwa anda mempunyai kualitas karakter yang diharapkan dari seorang pemimpin di Negara Indonesia yang menuju pembaharuan dan perkembangan. Saya minta anda membuktikannya dengan cara:
1. Menunjukkan penghormatan terhadap hukum dengan menginstruksikan Polda Metro Jaya untuk menginvestigasi kejahatan terhadap anak-anak saya dan saya sehingga keadilan (saya bukan ingin balas dendam, hanya kebenaran dan keadilan) dapat dilaksanakan.
2. Menjalankan pemerintahan dengan layak, sama sekali transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan
3. Menyokong saya atas misi tak mementingkan diri sendiri, berperikemanusiaan untuk memajukan pendidikan dan memberantas kemiskinan melalui kegiatan usaha di daerah Jakarta Raya.
Anda merupakan paman sepupu anak-anak saya dan saya ingin mereka dan seluruh penduduk Jakarta dan bangsa Indonesia berpikir baik tentang anda. Saya sangat berharap anda tidak akan mengecewakan kami.
Salam,
Frank Richardson
Dear Faulkner (aka Fauzi),
I am posting this open letter on the internet because I have written to you several times, but have never received even the courtesy of a reply about an issue of humanity, justice, good judgment and respect for the law. These are all essential concerns for any future responsible governor of Indonesia’s capital city.
As you know, in November, 2002, I was jailed on entirely false charges so that your cousin, Sherisada Manaf (Richardson), could illegally take my foundation and two schools from me (Khresna International Education Foundation, otherwise known as KIEF Schools, and the Jakarta International Montessori School (JIMS), Komplek ISCI, Jalan Ciputat Raya No. 2, Jakarta 12063, and Balikpapan Independent Personal School (BIPS), Vilabeta Residence No.26, Jl. Marsma Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan), the home I built, my savings, all my personal possessions and, most inhumanely of all, two of my children.
Although a false forensic report was obtained corruptly from a Dr. Teguh Daryatno of R.S. Internasional Bintaro, several of my representatives confirmed that your influence was behind the inhumane injustice of my arrest, deportation and dispossession.
In this violation of my family and me corruption, criminality, bad judgment, injustice, disrespect for the law and inhumanity have all played a part. I would suggest to you and others who read this letter, that any person with these negative traits is not suitable for governor of Indonesia’s capital.
Undoubtedly you are a man who is very competent in many professional areas, but if you are to be elected governor in August you must now show that you have the qualities of character required of a leader in the new and emerging Indonesia. I ask that you prove this by:
Demonstrating respect for the law by instructing Polda Metro Jaya to investigate the crimes against my children and me so that justice ( I seek no revenge, only the truth and justice) can be done,
Committing your administration to be ethical, entirely transparent and wholly accountable in all that it does, and
Supporting me on a selfless, humanitarian mission to improve education and relieve poverty through enterprise in the area of greater Jakarta.
You are second-cousin to my children and I would like them and the citizens of Jakarta and the people of Indonesia to think well of you. I do hope you will not disappoint us.
Salam
Frank Richardson
Email: fdr@SPAMinter-didactic.com after removing the word 'SPAM'.
Dignified , fulfilled, purposeful, responsible and compassionate lives for all.
sumber:www. fauzibowo.org
===================
Pembayaran Dana Banjir Seret, Ada yang Dikorupsi
---------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Warga korban banjir hingga kini ada yang belum mendapatkan dana hibah yang disalurkan melalui dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
“Ketika banjir besar, rumah saya kena banjir setinggi dada. Tapi, saya belum dapat dana banjir,” ujar Eko, warga Jl Dato Tonggara RT3/11 Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (28/5).
Padahal, katanya, warga di RW lainnya sudah mendapatkan dana banjir sebesar Rp 200 ribu sampai Rp300 ribu. Hanya warga di RW 11 Kramatjati yang hingga kini belum mendapatkan dana banjir.
Persyaratan untuk mendapatkan dana banjir juga telah dipenuhi oleh warga. Ratusan warga di RW 11 memiliki KTP DKI sehingga mereka berhak mendapatkan dana banjir. “Kita sudah cek ke kelurahan, tapi kita malah diberi beras 8-10 kilogram. Makanya, kita enggak tahu dana banjir itu dikemanakan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Budihardjo mengaku belum mengetahui kasus itu. “Nanti, akan saya cek lebih lanjut,” ujar Budihardjo.
Budihardjo mengatakan, pihaknya telah menyalurkan dana banjir sebesar Rp 169 miliar di 169 kelurahan. Masing-masing kelurahan mendapatkan dana Rp 1 miliar. Hanya satu kelurahan, yaitu kelurahan Tomang, yang belum mendapatkan dana banjir.
“Di kelurahan Tomang, ada masalah. Dekelnya dilaporkan oleh warga melakukan penyelewengan dana pada tahun 2006,” ujar dia.
Akhirnya, dekel dinonaktifkan dari penyaluran dana banjir tahun 2007. Untuk mempercepat proses penyaluran dana banjir, pihaknya akan menunjuk caretaker untuk menyalurkan dana ke warga sehingga tidak perlu menunggu permasalahan dekel tersebut selesai.
sumber:RakyatMerdeka
================
Mark Up Dana STNK, Pejabat Pemprov DKI Terancam Dipecat
-----------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Asisten Keuangan dan Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Deden Supriadi diduga menggelembungkan dana pengadaan STNK periode 1999-2004. Gubernur Sutiyoso mengancam akan memecatnya jika dia ditetapkan menjadi tersangka.
"Kalau dia sudah pasti jadi tersangka, sudah pasti saya berhentikan. Jadi saya menunggu surat resmi dari Kejati," tegas Sutiyoso di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/5/2007).
Namun berapa kerugian negara akibat perbuatan mark up, Bang Yos mengaku belum tahu. "Ya kejaksaan saja belum tahu, apalagi saya!" cetus dia.
Sutiyoso mengaku masih menunggu hasil penyelidikan Kejati atas kasus yang menimpa mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah itu.
Untuk diketahui, Kejati DKI menemukan dokumen penyimpangan mark up STNK awal April 2007 lalu. Modus yang dilakukan dengan menaikkan harga pengadaan STNK dari Rp 600 menjadi Rp 1.000 per lembar.
Saat ini pihak Kejati belum menetapkan besarnya kerugian negara, karena masih dalam penghitungan batas pengawas keuangan dan pembangunan.
sumber:detik.com
=============
Asisten Perekonomian Pemprov DKI Gelapkan Duit STNK
-----------------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Bekas Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang kini menjabat Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Deden Supriyadi, kemarin, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini ditangani Kejati DKI Jakarta.
Deden disangka menggelembungkan dana (mark up) pengadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 1999-2004. Saat itu Deden menaikkan harga pembuatan STNK dari Rp 600 menjadi Rp 1.000.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sutiyoso di Balaikota, Selasa (22/5), menyerahkan seutuhnya kepada aparat hukum melakukan proses pemeriksaan hingga tuntas.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum. Yang bersangkutan (Deden) sudah lapor kepada saya. Tapi belum tahu proses hukumnya,” kata Deden. “Pada prinsipnya kita harus menghormati hukum,” tambahnya.
Menurut Sutiyoso, Deden hanya dikenai sanksi administrasi sesuai kesalahannya. Sedangkan sanksi hukum menjadi urusan penegak hukum.
“Kalau ada kesalahan yang bisa saya berikan hanya sanksi administrasi dan tergantung tingkat kesalahannya,” kata Sutiyoso.
sumber:rakyatmerdeka
================
Tiga Kandidat dengan Tiga Problem Berbeda
-----------------------------------------------------------
Koran Sindo30 April 2007
-->Oleh Wimar Witoelar
Akhirnya pemilihan Gubernur DKI mengerucut pada tiga calon, walaupun belum resmi sampai saat nama-nama diajukan kepada KPUD. Tapi sebagai bahan pertimbangan, sudah 90% pasti bahwa ketiga calon itu adalah Adang Daradjatun, Fauzi Bowo dan Sarwono Kusumaatmadja. Karena untuk pertama kalinya penduduk Jakarta akan memilih Gubernur mereka secara langsung, bagus juga kalau kita bisa membedakan tiga calon itu, sebab memang beda. Saya tidak setuju dengan orang skeptis yang mengatakan bahwa memilih itu percuma, karena yang diumbar hanya janji-janji. Dimana-manapun, apakah di Perancis, di Amerika Serikat dan di Australia, kampanye memang ajang janji. Kita tidak perlu komplain karena kita juga yang bisa menyisihkan kandidat yang tidak tulus janjinya, dan kita bisa memilih orang yang lebih bisa dipercaya.
Pilihan orang pasti harus subyektif, jadi kalau kita bukan tim kampanye, lebih baik kita mengenal ketiga calon daripada mempromosikan salah satu. Yang paling mudah adalah melihat apa problem yang akan dibawa masing-masing calon kedalam kampanye sampai saat orang masuk kotak suara. Tidak perlu penekanan terlalu jauh kepada 'visi misi dan program', sebab justru kalau tidak senang mendengar janji, dalam 'visi misi dan program' itulah janji akan muncul. Pernyataan kandidat mengenai point substansi penting, bukan untuk ditangkap sebagai janji, tapi untuk kelihatan keberpihakan kandidat kalau ditanya issue yang membutuhkan sikap.
Apa perbedaan Adang Daradjatun, Sarwono Kusumaatmadja, dan Fauzi Bowo?
Misalnya Adang Daradjatun ditanya dalam 'Gubernur Kita', acara televisi tiap Kamis malam di JakTV:
WW: Karena anda dicalonkan oleh sebuah partai yang bermoral tinggi atau diyakini sebagai partai yang mempunyai nilai moral, saya ingin tanya apa anda akan mendukung penutupan tempat-tempat hiburan yang tidak halal walaupun itu mendatangkan penghasilan bagi daerah?Adang Daradjatun: Pasti saya tidak tutup!WW: Tidak akan tutup?Adang Daradjatun: Pasti tidak!WW: Partai juga setuju tidak ditutup?Adang Daradjatun: Setuju tidak ditutup.
Percakapan ini otentik, bahkan bisa dilihat dengan mudah melalui video clip agar tidak ada keraguan.
Kandidat Sarwono tidak ditanya soal tempat hiburan sebab tidak ada gelagat dia akan menutupnya. Sarwono ditanya soal korupsi:
WW: Persepsi di Jakarta adalah bahwa segala macam masalah, seperti banjir, dasarnya adalah korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Bahwa kantor Gubernur Jakarta banyak memberi tekanan kepada pengusaha, kepada media, kepada televisi. Anda orang santun dan bukan orang keras, apakah anda merasa kalau Bapak jadi Gubernur bisa membuat pemerintah DKI itu tidak korup dan tidak menekan?Sarwono Kusumaatmadja : Saya kira bisa dan..WW: Ya bisa, bagaimana caranya?!Sarwono Kusumaatmadja: Pertama kita mulai dari diri sendiri lah. Dan pengalaman saya, birokrasi itu sangat menghiraukan teladan dari pemimpinnya. Kalau yang di atas itu beres, ke bawah beresnya relatif cepat.
Percakapan inipun dilaporkan dalam teks dan bisa dilihat dalam rekaman video.
Tidak ada maksud tulisan ini untuk menilai kandidat mana yang jawabannya bagus dan mana yang jelek. Kami menulis, anda menilai. Sayang sekali bahan dari kandidat Fauzi Bowo belum ada karena dia belum muncul di Gubernur Kita. Konon kabarnya dia cepat marah kalau ditanya yang susah, tapi kita harus lihat sendiri, mungkin saja itu propaganda lawan.
Yang ingin kita lihat adalah problem yang menjadi beban awal kandidat Gubernur memasuki kampanye tahap publik. Banyak orang yang piawai dalam lobby partai dan membuat deal dengan kelompok masyarakat, tapi untuk pertama kalinya, pemilihan Gubernur DKI akan dilakukan dengan cara langsung. Jadi terserah apa yang sudah dipersiapkan dalam partai dan dalam negosiasi kelompok, tapi pada waktu memasukkan pilihannya kedalam kotak suara, pemilih akan mengikuti kata hatinya, mungkin sesuai rasio mungkin juga tidak.
Problem Kandidat Adang Daradjatun adalah karena dicalonkan PKS, maka dia harus memilih antara konsisten dengan ideologi PKS yang tidak senang tempat hiburan yang tidak halal, atau selera orang biasa di DKI, yang tidak senang pilihan orang ditentukan aliran tertentu. Bisa saja Adang disenangi pemilih umum tapi tidak disenangi warga PKS, atau sebaliknya. Untung wakil kandidat adalah Dani Anwar yang – berbeda dengan Adang memang tokoh PKS, jadi dia yang bisa 'menyambung' sikap Adang dengan sikap partai. Akan menarik untuk melihat, akhirnya kemana condongnya kampanye Adang.
Problem Kandidat Sarwono Kusumaatmadja bersumber pada kekuatannya sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam politik. Pernah jadi aktivis mahasiswa, anggota DPR, pimpinan partai, anggota kabinet empat atau lima kali, anggota DPD. Dia dikenal bersih dan jujur. Tapi dia tidak dikenal pernah membasmi korupsi. Dengan tingkat korupsi DKI yang endemik dari atas sampai bawah, apakah dia akan mampu? Wakil kandidat adalah Jeffry Geovanie yang sebaliknya dari Sarwono. Kalau Sarwono paling pengalaman diantara kandidat Gubernur, Jeffry paling tidak berpengalaman diantara kandidat Wakil Gubernur. Kalau Sarwono sering memenangkan kampanye termasuk kemenangan besar Golkar di tahun 1988, Jeffry dua kali kalah dalam dua kampanye, yaitu kampanye Amien Rais for President dan kampanye Jeffry Geovanie untuk Gubernur Sumatra Barat. Akan menarik untuk melihat, kemana perkembangan kekuatan kandidat ini.
Problem Kandidat Fauzi Bowo adalah bahwa dia segan ditanyai di depan umum. Tidak pernah muncul di 'Gubernur Kita', sedangkan yang lain – termasuk balon yang tersisih - sudah tampil secara sportif. Tapi tidak bisa disalahkan juga kalau tim Fauzi Bowo kurang semangat menampilkannya di televisi, karena ia mudah kehilangan kesabaran. Mungkin perlu konsultan komunikasi yang lebih pandai. Beban Fauzi adalah berat. Seperti Sarwono, kelemahan Fauzi ada pada kekuatannya. Modal dia menjadi calon adalah pengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI dibawah Sutiyoso. Tapi posisi itu juga menjadi kelemahannya. Fauzi Bowo harus menentukan sikap. Apakah membela prestasi Sutiyoso, atau melepaskan diri dari tanggung jawab mengenai korupsi dan kegagalan pemerintah DKI dalam mengatasi banjir, masalah orang miskin, dan kemacetan lalulintas. Problem lain bagi Fauzi Bowo adalah bahwa dia didukung koalisi yang begitu besar sampai calon Wakil Gubernur belum bisa disepakati padahal pendaftaran KPUD tinggal beberapa hari.
Sungguh beban yang berat bagi Fauzi Bowo, sama dengan Adang Daradjatun dan Sarwono Kusumaatmadja. Tiga-tiganya menghadapi problema berat, walaupun berbeda.
Bahagialah warga DKI yang menikmati kemajuan demokrasi sehingga bisa memilih diantara tiga calon berdasarkan penampilan mereka dalam sorotan publik, bukan dibelakang billboard dan iklan televisi. Uang milyardan sudah dihabiskan untuk propaganda, tapi kita yakin pendudk DKI tidak akan terpengaruh oleh iklan, karena sudah tahu penderitaan banjir, kemacetan jalan, meningkatnya kemiskinan kalau salah pilih Gubernur.
*Tulisan ini dimuat di Koran Sindo 30 April 2007
----------------------------------------------------------
Jakarta, Tim sukses bekas cawagub Asril Tanjung, Iwan Syafrizal mengaku jenderal bintang dua itu telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp 3 hingga Rp 4 miliar selama mengikuti penjaringan cawagub di parpol.
“Kalau ditotal biaya yang kami habiskan mencapai Rp 3 sampai Rp 4 miliar,” bebernya kepada wartawan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Iwan mengatakan, dana itu dihabiskan untuk berbagai kegiatan, mulai dari partai yang minta bantuan untuk konsolidasi sampai acara mukerwil partai.
Dia mengutarakan, sepengetahuannya partai tidak meminta hanya kepada salah satu calon, namun semua kandidat yang ikut penjaringan di partai. “Yang saya dengar Slamet Kirbiantoro dan Djasri mengeluarkan dana sampai 5 miliar,” ungkapnya.
Menurut Iwan, posisi cawagub serba salah jika dimintai sumbangan oleh parpol karena jika tidak disanggupi, para cawagub khawatir pencalonannya tidak diloloskan.
“Kalau sekarang para cagub dan cawagub yang kalah di penjaringan partai mengeluh, dan kini berteriak agar pilkada kelak bisa mengabulkan pencalonan cagub dari non partai, karena mereka pernah merasakan bagaimana mengikuti penjaringan di partai,” ungkapnya.
Sebelumnya, Faisal Basri mengaku telah menghabiskan dana sebanyak Rp 1 miliar untuk biaya kegiatan di partai dan publikasi sedangkan Sarwono mengaku habis Rp 2 miliar
sumber:Rakyat Merdeka.
==================
Fauzi Bowo Kampanye Pakai Uang Pemda?
---------------------------------------------------------
Perspektif Online
03 May 2007Etika Fauzi Bowo Dipertanyakan Publik
laporan oleh: Hayat Mansur Untuk kesekian kalinya Fauzi Bowo batal tampil di Gubernur Kita. Yang tampil malah dirinya dalam bentuk iklan Pemerintah DKI menyambut HUT Kota Jakarta yang beberapa kali diputar saat jeda acara Gubernur Kita. Karena itu publik mempertanyakan etika Fauzi Bowo yang sebelumnya juga sudah gencar memasang foto dirinya di sejumlah penjuru Jakarta. Saking gemasnya, mahasiswa menyarankan agar Fauzi Bowo digantikan Wimar Witoelar sebagai calon gubernur.
Ceritanya ini iklan HUT DKI, dibiayai oleh Pemprov DKI - uang rakyatSetelah calon gubernur (Cagub) Adang Daradjatun kemudian Sarwono Kusumaatmadja tampil di acara Gubernur Kita, pada Kamis malam (3/5) semestinya giliran Fauzi Bowo menyampaikan visi dan misinya sebagai calon gubernur (Cagub). Namun seperti sebelumnya, publik kembali harus kecewa karena Fauzi batal hadir. Tak ada alasan jelas mengenai ketidak hadirannya. Memang Fauzi Bowo mau hadir atau tidak di acara Gubernur Kita adalah haknya. Yang pasti adalah hak kita sebagai pemilih untuk memilih Cagub yang mau menampilkan diri atau hanya tampil di gambar-gambar saja. Terkait dengan sudah banyaknya beredar gambar diri para Cagub di penjuru Jakarta, bagaimana sebenarnya etika berkampanye di Pilkada Jakarta? Simak beberapa kutipan perbincangan di acara Gubernur Kita yang kali ini menampilkan M. Hamdan Rasyid (anggota KPUD Jakarta), Didik Supriyanto (ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), dengan audience mahasiswa-mahasiswi Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Seperti biasa, acara ini dipandu host Effendi Gazali, Co host Iwel dan Fenny Rose, serta Panelis Ryaas Rasyid dan Wimar Witoelar.Hak PemilihEffendi: Malam ini kita akan membahas mengenai etika kampanye. Wimar: Lalu, bagaimana etika kalau diundang tidak datang?Effendi: Itu juga penting. Tapi saya perlu menyampaikan informasi bahwa sebetulnya kita sudah mulai giliran untuk menyambut atau mempersilahkan mereka yang menjadi kandidat untuk datang ke sini. Pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar, dan Sarwono Kusumaatmadja – Jeffry Geovanie telah hadir. Malam ini sebetulnya kami ingin menyambut sekali Fauzi Bowo yang masih mencari calon wakilnya. Tapi karena sesuatu hal dan lainnya serta statusnya sebagai incumbent sampai kini belum bisa datang.Wimar: Ini perlu dicatat karena saya suka dituduh memojok-mojokin orang yang tidak datang. Sebetulnya hak Fauzi Bowo sepenuhnya untuk datang atau tidak datang. Tapi adalah hak pemilih untuk memilih Cagub yang mau menampilkan diri atau hanya tampil di gambar-gambar saja.Billboard Fauzi BowoWimar: Untuk penonton yang penting adalah apa yang disebut pelanggaran. Apa yang disebut melanggar aturan Pilkada?Didik: Pelanggaran dalam Pilkada ada dua yaitu Pidana dan Administrasi. Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No.31 tentang Pilkada. Misalnya, dalam Pilkada tidak boleh meyakinkan orang melalui uang. Sedangkan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut persyaratan atau yang dibuat oleh KPUD atau pemerintah di luar UU tadi. Misalnya, pasang gambar sembarangan. Tidak boleh pasang gambar di jalan tolWimar: Saya mau tanya. Kemarin di jalan tol Slipi ada gambar Hari Pendidikan Nasional dengan foto Fauzi Bowo dan Sutiyoso tapi tidak ada gambar anak sekolahnya. Kalau dari jauh, kita pikir itu kampanye dengan Cagubnya Fauzi Bowo dan barangkali Cawagubnya Sutiyoso. Apakah itu melanggar?Didik: Ini agak susah karena biasanya calon-calon dari incumbent biasanya mempergunakan posisinya dan fungsinya dengan baik. Saya pikir itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Orang sich melihat itu suatu pelanggaran atau aturan main.Wimar: Itu mungkin termasuk melanggar anggaran dan izin billboardDidik: Itu bisa jadiEffendi: Saya mau tanya, apakah anggaran itu ditanggung pasangan kandidat atau Pemda DKIDidik: Kalau untuk Hari Pendidikan Nasional sudah jelas ditanggung Pemda DKIKomentar PenontonBerikut ini beberapa pandangan publik melalui telepon dan dari dalam studio terhadap ketidak hadiran Fauzi Bowo dan calon yang gambarnya tampil di berbagai billboard.Abdullah (Jakarta): Mengenai etika kampanye, kalau dikatakan mencuri start memang belum ada garis startnya belum ada sampai sekarang. Yang menarik adalah masalah incumbent. Saya sebagai warga Jakarta berharap dengan adanya Pilkada nanti terpilih kepala daerah yang bisa melakukan perubahan terutama masalah birokrasi. Karena itu sebenarnya lebih fair kalau memang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, calon incumbent lebih baik mundur saja walaupun dalam peraturan pemerintah dibenarkan untuk mengambil cuti. Tapi ini untuk pendidikan politik maka sebaiknya mundur. Ini penting juga agar tidak terjadi politisasi birokrasi.Robby (Mahasiswa Akademi Maritim Pembangunan Jakarta): Selamat malam. Sebetulnya kami berbondong-bondong datang ke sini dengan sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk Cagub kita tapi karena kondisi ini kita kecewa. Calon yang telah mengecewakan kita lebih baik siap-siap mundur saja. Saya lebih cenderung Pak Wimar saja yang menjadi gubernur.Ali (Kebon Jeruk): Biar saja peraturan mau dilanggar atau tidak, tapi yang jelas etika dilanggar.Johansyah (Cinere): Saya terus terang sangat muak dengan politisasi birokrasi. Ini seolah-olah berlangsung tanpa ada rem dari peraturan yang berlaku. Bahkan di acara ini tadi saya melihat iklannya telah melakukan politisasi birokrasi. Kedoknya HUT DKI tapi dibelakangnya ada gambar Fauzi Bowo dengan menyebut serahkan pada ahlinya. Ini tidak fair. Sebenarnya acara ini bagus tapi apa yang salah Bung Effendi selalu berusaha menghadirkan calon tersebut tapi tidak pernah hadir. Padahal acara ini bagus untuk mempromosikan dia.Kedaulatan PemilihIwel: Saya boleh dong tanya kepada Pak Wimar yang sudah professor dalam Public Relations. Bagaimana tips gratis untuk para calon ini supaya mereka tidak menempel dimana-mana dalam rangka memperkenalkan diri?Wimar: Tergantung para calon. Barangkali beberapa calon sudah terbiasa menjadi gubernur pada zaman dulu dimana ditunjuk dari atas. Jadi sedikit mungkin bertemu wartawan, sedikit mungkin muncul di televisi. Yang penting bertemu Pak Harto atau siapa. Kalau sekarang barangkali yang penting bertemu pemodal. Kalau zaman sekarang makin banyak bertemu masyarakat makin terpilih. SBY sudah masuk ke pola yang kedua. Dia menghadapi masyarakat. Tapi di DKI ada calon yang belum yakin apakah dia perlu bertemu masyarakat atau hadir di Gubernur Kita, atau dia diam saja dengan pasang poster di sana-sini. Dia juga tidak pernah bicara apa-apa, hanya gambar saja. Dia juga tidak ada program, tidak ada keberpihakan, tidak bisa menerangkan tanggung jawabnya dalam 10 tahun di DKI kemarin. Dia hanya berharap bisa menang hanya dari fotonya saja. Jadi tergantung pemilih. Kalau pemilih bisa kena kibul sama foto maka kita tidak bisa apa-apa karena itu adalah kedaulatan pemilih. Effendi: Saya mau menanyakan kepada mahasiswa sebagai pemilih muda. Kalau Anda melihat ada calon yang banyak sekali memasang iklan dengan seperti tadi politisasi birokrasi dibandingkan dengan calon yang hanya bisa memasang sedikit iklan karena uangnya sedikit. Apakah Ada yang mau memberikan suara untuk calon yang banyak memasang iklan dengan cara politisasi birokrasi tadi? Silakan angkat tanganMahasiswa: hu … hu… (Tidak ada satu pun yang mau mengangkat tangan)Wimar: Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan pemilih lain di Jakarta sama cerdasnya dengan mereka.Penutup Wimar:Saya hanya menganjurkan agar pemilih betul-betul melihat calon mana yang menyalah-gunakan uang kantornya, uang jabatannya dan mana yang tidak. Pilih yang jujur.Anda pilih siapa: yang menampilkan diri dan berani menjawab, atau yang hanya tampil dalam gambar-gambar saja? You will get the Governor you deserve!
sumber:perspektif.net
================
FOKE sepakati pada harga Rp 300 milyar untuk siram Parpol
----------------------------------------------------------------------------------
Pilkada Jakarta kembali dihangatkan adanya kandidat Gubernur yang tebar 'gizi'. Isu ini kembali menyeruak menyusul terjadinya pertikaian internal di dalam Partai Damai Sejahtera. Dari perselisihan itulah,terkuak kabar, Fauzi Bowo menebar 'gizi' ke partai ini sebesar Rp 10 milyar yang dibayar bertahap.
Pengakuan adanya sogokan politik itu diungkapkan oleh Robert Dede Bangun, wakil ketua PDS Jakarta. Robert dan sejumlah pengurus PDS Jakarta lainnya terancam dipecat karena masih ngotot mengusung nama Agum Gumilar, selain Fauzi, ke DPP PDS.
Dalam wawancaranya dengan Kantor Berita Radio 68 H, Robert menyatakan, 'Pak Ninno (Constantin Ponggawa, Ketua DPD PDS Jakarta--red) di dalam rapat pleno, dia mengatakan demikian, bahwa Rp 2,5 milyar akan diberikan kepada PDS, kalau cuma Fauzi Bowo saja yang didukung PDS. Jadi Fauzi Bowo akan memberikan Rp 2,5 milyar sesudah Rakerwil selesai, dengan ketentuan satu nama diusung ke DPP.'
Tak berhenti di situ, kucuran uang juga akan mengalir ketika kampanye dan setelah Fauzi terpilih sebagai Gubernur.'Sesudah gitu, Rp 2,5 milyar lagi, pada saat kampanye. Sudah gitu Rp 2,5 milyar lagi setelah Pak Fauzi Bowo menjadi gubernur. Tapi rapat pleno terakhir, diberitakan oleh Pak Ninno, bahwa itu (dananya.red) ditambah lagi Rp. 2,5 milyar, jadi seluruhnya Rp 10 milyar,' ujarnya.
Adanya dugaan sogokan politik ke PDS ini tak ayal membumbungkan pertanyaan nakal, seperti berapa yang diterima PPP dan Golkar, dua parpol yang juga sudah membulatkan dukungan kepada satu nama, Fauzi Bowo.
Pertanyaan ini mengemuka lantaran perolehan kursi kedua partai hampir dua kali lipat dari yang diperoleh PDS. Sebagaimana diketahui, PPP dan Golkar sama-sama meraup 7 kursi, sedangkan PDS hanya 4 kursi saja di DPRD Jakarta. Namun, sejauh ini, belum beredar kabar adanya sogokan politik ke dua parpol tersebut.
Sebelumnya, Foke, begitu sapaan Fauzi Bowo, juga dihubung-hubungkan dengan informasi yang beredar mengenai adanya 'kesepakatan' seorang kandidat dengan sebuah partai politik besar. Menurut info yang diteruskan dari satu sms ke sms itu, parpol itu meminta 'gizi' yang nilainya terbilang fantastis, Rp 500 milyar. Setelah ditawar, konon, disepakati pada harga Rp 300 milyar yang dibayar dalam 2 termin.
Dalam sebuah diskusi tentang banjir yang berlangsung pekan lalu di Jakarta, pengamat politik Sukardi Rinakit menyatakan angka sebesar itu tidaklah fantastis buat ukuran Jakarta. 'Lihat saja APBD-nya yang mencapai 20-an trilyun. Kalau tiap tahunnya dibancak 100 milyar, sudah kembali modal kan?' ujarnya menjawab pertanyaan seorang peserta diskusi.
sumber: berpolitik.com
================
KPK Harus Usut KKN Foke
------------------------------------
Jakarta - Puluhan orang dari Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi meminta dugaan KKN cagub DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke diusut tuntas.
Dugaan KKN Fauzi diusung dalam aksi yang diikuti 20 orang di Gedung KPK, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2007) pukul 11.15 WIB.
Massa membeberkan KKN yang dilakukan pria yang kini menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Fauzi dituding melakukan penyerobotan tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Lahan itu semula milik H Usman Sani.
"Saat itu Fauzi Bowo menggunakan pengaruhnya untuk mengambil alih tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar. Bahkan sertifikat kepemilikan rumah tersebut dialihkan ke anak-anaknya," kata Agus, koordinator aksi sambil menunjukkan sertifikat tanah.
Agus meminta KPK memeriksa harta kekayaan Fauzi dan DPP PPP serta partai lain diminta meninjau ulang untuk mengusung Fauzi dalam pilkada.
Massa juga mengusung spanduk dan poster bertuliskan "Pantaskah Fauzi Bowo menjadi gubernur", "Fauzi Bowo penyerobot hak rakyat", dan "Usut tuntas KKN Fauzi Bowo
sumber :detikcom
============
Jelang Pilkada DKI, Kisruh PDS Makin Panas
-------------------------------------------------------------
Jakarta - Kisruh di internal Partai Damai Sejahtera (PDS) menjelang pilkada DKI semakin memanas. Wakil Ketua DPW PDS DKI Jakarta Robert Gede Bangun siap menggugat balik partainya.
PDS menyatakan akan memecat kader-kader DPW yang mbalelo dan menolak mendukung Fauzi Bowo sebagai cagub dari PDS.
"Saya tidak masalah dipecat oleh partai, saya akan menggugat balik PDS," kata Robert kepada wartawan melalui telepon, Kamis (8/3/2007).
Keputusan partainya untuk menonaktifkan kader PDS yang tidak mendukung Foke, imbuh Robert, membuktikan sikap partai yang makin otoriter.
"Itu sikap sepihak yang otoriter. Saya tidak pernah diajak bicara. Dan jangan anggap saya sebagai politisi kacangan dong!" cetus dia.
Mengenai bantahan Ruyandi Hutasoit bahwa dia tidak pernah mengatakan menganulir Foke, Robert siap membuktikan kebohongan ketua umum PDS itu.
"Saya siap mengeluarkan rekaman (kalau Ruyandi pernah mengatakan akan menganulir Foke di gereja), kalau saya tidak asal ngomong," tegas dia.
Hal senada dikatakan pengurus DPW PDS DKI lainnya, Ronny Wongkar. Dia akan ikut menggugat balik PDS. Sebab sampai saat ini banyak kader PDS yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung kalau partainya mendukung Fauzi Bowo sebagai cagub.
"Saya saja baru tahu kalau Foke dicalonkan oleh partai dari koran," kata dia.
Wongkar siap membongkar adanya pemberian sebesar Rp 5 miliar dari Foke untuk Ketua DPW PDS DKI Constant Ponggawa agar menggolkan Foke sebagai cagub.
"Karena sudah terlanjur main bongkar-bongkaran. Saya juga mau bilang kalau Constant dapat Rp 5 miliar dari Foke," kata dia.
Sebelumnya ada dua nama yang diunggulkan partai ini, Foke dan Agum Gumelar sebagai cagub. Namun lewat SK 088/Keputusan/BK/DPP-BPKP/II/2007, DPP menetapkan Foke sebagai cagub.
Penetapan cagub itu ditegaskan DPP sudah final. DPP akan memecat pengurus yang masih tidak mengikuti SK tersebut.
sumber:detikcom
============
Essential Governor Qualities: Love of Justice, Respect for the Law, Transparency & Humanity
OPEN LETTER TO GOVERNOR OF JAKARTA CANDIDATE SURAT TERBUKA UNTUK KANDIDAT GUBERNUR
FAUZI BOWO
(in English and Bahasa Indonesia)
------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Ing. H. Fauzi Bowo
Wakil Gubernur/ Vice-Governor DKI Jakarta
Alamat Kantor/Office Address : Jl. Merdeka Selatan (Balai Agung), Jakarta.
Alamat Rumah/Home Address : Jl. Teuku Umar 24 Menteng Jakarta-Pusat (Central Jakarta), INDONESIA.
Yang terhormat Fauzi,
Saya memasang surat terbuka di internet ini dikarenakan saya telah menulis beberapa kali kepada anda tetapi belum pernah menerima penghormatan yang sama atas jawaban mengenai persoalan kemanusiaan, keadilan, pandangan dan penghormatan yang benar terhadap hukum. Semuanya ini benar-benar atas dasar keprihatinan saya terhadap tanggung jawab masa depan yang akan diemban oleh Gubernur dari Ibukota Negara Indonesia.
Seperti anda ketahui, pada bulan November 2002, saya dipenjarakan sama sekali atas tuduhan palsu sehingga sepupu anda, Sherisada Manaf (Richardson) dapat mengambil dengan cara illegal yayasan dan 2 sekolah saya (Khresna International Education Foundation atau dikenal sebagai KIEF School dan Jakarta International Montessori School (JIMS), Komplek ISCI, Jl. Ciputat Raya No. 2 Jakarta 12063 serta Balikpapan Independent Personal School (BIPS), Vilabeta Residence No. 26, Jl. Marsma Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan), rumah yang saya bangun, tabungan-tabungan saya, seluruh barang-barang pribadi saya dan yang sangat lebih tidak manusiawi adalah 2 anak saya.
Meskipun laporan forensik palsu diperoleh dengan cara menyuap dari Dr. Teguh Daryatno, RS International Bintaro, beberapa perwakilan saya memberitahukan bahwa pengaruh anda ada dibelakang ketidakadilan yang tidak manusiawi atas penangkapan, deportasi dan pengambilan barang-barang pribadi saya.
Atas pelanggaran terhadap keluarga saya dan saya, korupsi, pidana, putusan yang buruk, ketidakadilan, ketidakhormatan terhadap hukum dan ketidakmanusiawian telah memainkan peranannya. Saya sarankan kepada anda dan siapapun yang membaca surat ini bahwa siapapun dengan karakteristik negatif tidak cocok menjadi Gubernur Ibukota Indonesia.
Tidak diragukan anda merupakan orang yang sangat kompeten dalam banyak bidang professional, tetapi bila anda terpilih sebagai Gubernur pada bulan Agustus, saat ini anda harus menunjukkan bahwa anda mempunyai kualitas karakter yang diharapkan dari seorang pemimpin di Negara Indonesia yang menuju pembaharuan dan perkembangan. Saya minta anda membuktikannya dengan cara:
1. Menunjukkan penghormatan terhadap hukum dengan menginstruksikan Polda Metro Jaya untuk menginvestigasi kejahatan terhadap anak-anak saya dan saya sehingga keadilan (saya bukan ingin balas dendam, hanya kebenaran dan keadilan) dapat dilaksanakan.
2. Menjalankan pemerintahan dengan layak, sama sekali transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan
3. Menyokong saya atas misi tak mementingkan diri sendiri, berperikemanusiaan untuk memajukan pendidikan dan memberantas kemiskinan melalui kegiatan usaha di daerah Jakarta Raya.
Anda merupakan paman sepupu anak-anak saya dan saya ingin mereka dan seluruh penduduk Jakarta dan bangsa Indonesia berpikir baik tentang anda. Saya sangat berharap anda tidak akan mengecewakan kami.
Salam,
Frank Richardson
Dear Faulkner (aka Fauzi),
I am posting this open letter on the internet because I have written to you several times, but have never received even the courtesy of a reply about an issue of humanity, justice, good judgment and respect for the law. These are all essential concerns for any future responsible governor of Indonesia’s capital city.
As you know, in November, 2002, I was jailed on entirely false charges so that your cousin, Sherisada Manaf (Richardson), could illegally take my foundation and two schools from me (Khresna International Education Foundation, otherwise known as KIEF Schools, and the Jakarta International Montessori School (JIMS), Komplek ISCI, Jalan Ciputat Raya No. 2, Jakarta 12063, and Balikpapan Independent Personal School (BIPS), Vilabeta Residence No.26, Jl. Marsma Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan), the home I built, my savings, all my personal possessions and, most inhumanely of all, two of my children.
Although a false forensic report was obtained corruptly from a Dr. Teguh Daryatno of R.S. Internasional Bintaro, several of my representatives confirmed that your influence was behind the inhumane injustice of my arrest, deportation and dispossession.
In this violation of my family and me corruption, criminality, bad judgment, injustice, disrespect for the law and inhumanity have all played a part. I would suggest to you and others who read this letter, that any person with these negative traits is not suitable for governor of Indonesia’s capital.
Undoubtedly you are a man who is very competent in many professional areas, but if you are to be elected governor in August you must now show that you have the qualities of character required of a leader in the new and emerging Indonesia. I ask that you prove this by:
Demonstrating respect for the law by instructing Polda Metro Jaya to investigate the crimes against my children and me so that justice ( I seek no revenge, only the truth and justice) can be done,
Committing your administration to be ethical, entirely transparent and wholly accountable in all that it does, and
Supporting me on a selfless, humanitarian mission to improve education and relieve poverty through enterprise in the area of greater Jakarta.
You are second-cousin to my children and I would like them and the citizens of Jakarta and the people of Indonesia to think well of you. I do hope you will not disappoint us.
Salam
Frank Richardson
Email: fdr@SPAMinter-didactic.com after removing the word 'SPAM'.
Dignified , fulfilled, purposeful, responsible and compassionate lives for all.
sumber:www. fauzibowo.org
===================
Pembayaran Dana Banjir Seret, Ada yang Dikorupsi
---------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Warga korban banjir hingga kini ada yang belum mendapatkan dana hibah yang disalurkan melalui dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
“Ketika banjir besar, rumah saya kena banjir setinggi dada. Tapi, saya belum dapat dana banjir,” ujar Eko, warga Jl Dato Tonggara RT3/11 Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (28/5).
Padahal, katanya, warga di RW lainnya sudah mendapatkan dana banjir sebesar Rp 200 ribu sampai Rp300 ribu. Hanya warga di RW 11 Kramatjati yang hingga kini belum mendapatkan dana banjir.
Persyaratan untuk mendapatkan dana banjir juga telah dipenuhi oleh warga. Ratusan warga di RW 11 memiliki KTP DKI sehingga mereka berhak mendapatkan dana banjir. “Kita sudah cek ke kelurahan, tapi kita malah diberi beras 8-10 kilogram. Makanya, kita enggak tahu dana banjir itu dikemanakan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Budihardjo mengaku belum mengetahui kasus itu. “Nanti, akan saya cek lebih lanjut,” ujar Budihardjo.
Budihardjo mengatakan, pihaknya telah menyalurkan dana banjir sebesar Rp 169 miliar di 169 kelurahan. Masing-masing kelurahan mendapatkan dana Rp 1 miliar. Hanya satu kelurahan, yaitu kelurahan Tomang, yang belum mendapatkan dana banjir.
“Di kelurahan Tomang, ada masalah. Dekelnya dilaporkan oleh warga melakukan penyelewengan dana pada tahun 2006,” ujar dia.
Akhirnya, dekel dinonaktifkan dari penyaluran dana banjir tahun 2007. Untuk mempercepat proses penyaluran dana banjir, pihaknya akan menunjuk caretaker untuk menyalurkan dana ke warga sehingga tidak perlu menunggu permasalahan dekel tersebut selesai.
sumber:RakyatMerdeka
================
Mark Up Dana STNK, Pejabat Pemprov DKI Terancam Dipecat
-----------------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Asisten Keuangan dan Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Deden Supriadi diduga menggelembungkan dana pengadaan STNK periode 1999-2004. Gubernur Sutiyoso mengancam akan memecatnya jika dia ditetapkan menjadi tersangka.
"Kalau dia sudah pasti jadi tersangka, sudah pasti saya berhentikan. Jadi saya menunggu surat resmi dari Kejati," tegas Sutiyoso di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/5/2007).
Namun berapa kerugian negara akibat perbuatan mark up, Bang Yos mengaku belum tahu. "Ya kejaksaan saja belum tahu, apalagi saya!" cetus dia.
Sutiyoso mengaku masih menunggu hasil penyelidikan Kejati atas kasus yang menimpa mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah itu.
Untuk diketahui, Kejati DKI menemukan dokumen penyimpangan mark up STNK awal April 2007 lalu. Modus yang dilakukan dengan menaikkan harga pengadaan STNK dari Rp 600 menjadi Rp 1.000 per lembar.
Saat ini pihak Kejati belum menetapkan besarnya kerugian negara, karena masih dalam penghitungan batas pengawas keuangan dan pembangunan.
sumber:detik.com
=============
Asisten Perekonomian Pemprov DKI Gelapkan Duit STNK
-----------------------------------------------------------------------------
Jakarta, Rakyat Merdeka. Bekas Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang kini menjabat Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Deden Supriyadi, kemarin, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini ditangani Kejati DKI Jakarta.
Deden disangka menggelembungkan dana (mark up) pengadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 1999-2004. Saat itu Deden menaikkan harga pembuatan STNK dari Rp 600 menjadi Rp 1.000.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sutiyoso di Balaikota, Selasa (22/5), menyerahkan seutuhnya kepada aparat hukum melakukan proses pemeriksaan hingga tuntas.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum. Yang bersangkutan (Deden) sudah lapor kepada saya. Tapi belum tahu proses hukumnya,” kata Deden. “Pada prinsipnya kita harus menghormati hukum,” tambahnya.
Menurut Sutiyoso, Deden hanya dikenai sanksi administrasi sesuai kesalahannya. Sedangkan sanksi hukum menjadi urusan penegak hukum.
“Kalau ada kesalahan yang bisa saya berikan hanya sanksi administrasi dan tergantung tingkat kesalahannya,” kata Sutiyoso.
sumber:rakyatmerdeka
================
Tiga Kandidat dengan Tiga Problem Berbeda
-----------------------------------------------------------
Koran Sindo30 April 2007
-->Oleh Wimar Witoelar
Akhirnya pemilihan Gubernur DKI mengerucut pada tiga calon, walaupun belum resmi sampai saat nama-nama diajukan kepada KPUD. Tapi sebagai bahan pertimbangan, sudah 90% pasti bahwa ketiga calon itu adalah Adang Daradjatun, Fauzi Bowo dan Sarwono Kusumaatmadja. Karena untuk pertama kalinya penduduk Jakarta akan memilih Gubernur mereka secara langsung, bagus juga kalau kita bisa membedakan tiga calon itu, sebab memang beda. Saya tidak setuju dengan orang skeptis yang mengatakan bahwa memilih itu percuma, karena yang diumbar hanya janji-janji. Dimana-manapun, apakah di Perancis, di Amerika Serikat dan di Australia, kampanye memang ajang janji. Kita tidak perlu komplain karena kita juga yang bisa menyisihkan kandidat yang tidak tulus janjinya, dan kita bisa memilih orang yang lebih bisa dipercaya.
Pilihan orang pasti harus subyektif, jadi kalau kita bukan tim kampanye, lebih baik kita mengenal ketiga calon daripada mempromosikan salah satu. Yang paling mudah adalah melihat apa problem yang akan dibawa masing-masing calon kedalam kampanye sampai saat orang masuk kotak suara. Tidak perlu penekanan terlalu jauh kepada 'visi misi dan program', sebab justru kalau tidak senang mendengar janji, dalam 'visi misi dan program' itulah janji akan muncul. Pernyataan kandidat mengenai point substansi penting, bukan untuk ditangkap sebagai janji, tapi untuk kelihatan keberpihakan kandidat kalau ditanya issue yang membutuhkan sikap.
Apa perbedaan Adang Daradjatun, Sarwono Kusumaatmadja, dan Fauzi Bowo?
Misalnya Adang Daradjatun ditanya dalam 'Gubernur Kita', acara televisi tiap Kamis malam di JakTV:
WW: Karena anda dicalonkan oleh sebuah partai yang bermoral tinggi atau diyakini sebagai partai yang mempunyai nilai moral, saya ingin tanya apa anda akan mendukung penutupan tempat-tempat hiburan yang tidak halal walaupun itu mendatangkan penghasilan bagi daerah?Adang Daradjatun: Pasti saya tidak tutup!WW: Tidak akan tutup?Adang Daradjatun: Pasti tidak!WW: Partai juga setuju tidak ditutup?Adang Daradjatun: Setuju tidak ditutup.
Percakapan ini otentik, bahkan bisa dilihat dengan mudah melalui video clip agar tidak ada keraguan.
Kandidat Sarwono tidak ditanya soal tempat hiburan sebab tidak ada gelagat dia akan menutupnya. Sarwono ditanya soal korupsi:
WW: Persepsi di Jakarta adalah bahwa segala macam masalah, seperti banjir, dasarnya adalah korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Bahwa kantor Gubernur Jakarta banyak memberi tekanan kepada pengusaha, kepada media, kepada televisi. Anda orang santun dan bukan orang keras, apakah anda merasa kalau Bapak jadi Gubernur bisa membuat pemerintah DKI itu tidak korup dan tidak menekan?Sarwono Kusumaatmadja : Saya kira bisa dan..WW: Ya bisa, bagaimana caranya?!Sarwono Kusumaatmadja: Pertama kita mulai dari diri sendiri lah. Dan pengalaman saya, birokrasi itu sangat menghiraukan teladan dari pemimpinnya. Kalau yang di atas itu beres, ke bawah beresnya relatif cepat.
Percakapan inipun dilaporkan dalam teks dan bisa dilihat dalam rekaman video.
Tidak ada maksud tulisan ini untuk menilai kandidat mana yang jawabannya bagus dan mana yang jelek. Kami menulis, anda menilai. Sayang sekali bahan dari kandidat Fauzi Bowo belum ada karena dia belum muncul di Gubernur Kita. Konon kabarnya dia cepat marah kalau ditanya yang susah, tapi kita harus lihat sendiri, mungkin saja itu propaganda lawan.
Yang ingin kita lihat adalah problem yang menjadi beban awal kandidat Gubernur memasuki kampanye tahap publik. Banyak orang yang piawai dalam lobby partai dan membuat deal dengan kelompok masyarakat, tapi untuk pertama kalinya, pemilihan Gubernur DKI akan dilakukan dengan cara langsung. Jadi terserah apa yang sudah dipersiapkan dalam partai dan dalam negosiasi kelompok, tapi pada waktu memasukkan pilihannya kedalam kotak suara, pemilih akan mengikuti kata hatinya, mungkin sesuai rasio mungkin juga tidak.
Problem Kandidat Adang Daradjatun adalah karena dicalonkan PKS, maka dia harus memilih antara konsisten dengan ideologi PKS yang tidak senang tempat hiburan yang tidak halal, atau selera orang biasa di DKI, yang tidak senang pilihan orang ditentukan aliran tertentu. Bisa saja Adang disenangi pemilih umum tapi tidak disenangi warga PKS, atau sebaliknya. Untung wakil kandidat adalah Dani Anwar yang – berbeda dengan Adang memang tokoh PKS, jadi dia yang bisa 'menyambung' sikap Adang dengan sikap partai. Akan menarik untuk melihat, akhirnya kemana condongnya kampanye Adang.
Problem Kandidat Sarwono Kusumaatmadja bersumber pada kekuatannya sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam politik. Pernah jadi aktivis mahasiswa, anggota DPR, pimpinan partai, anggota kabinet empat atau lima kali, anggota DPD. Dia dikenal bersih dan jujur. Tapi dia tidak dikenal pernah membasmi korupsi. Dengan tingkat korupsi DKI yang endemik dari atas sampai bawah, apakah dia akan mampu? Wakil kandidat adalah Jeffry Geovanie yang sebaliknya dari Sarwono. Kalau Sarwono paling pengalaman diantara kandidat Gubernur, Jeffry paling tidak berpengalaman diantara kandidat Wakil Gubernur. Kalau Sarwono sering memenangkan kampanye termasuk kemenangan besar Golkar di tahun 1988, Jeffry dua kali kalah dalam dua kampanye, yaitu kampanye Amien Rais for President dan kampanye Jeffry Geovanie untuk Gubernur Sumatra Barat. Akan menarik untuk melihat, kemana perkembangan kekuatan kandidat ini.
Problem Kandidat Fauzi Bowo adalah bahwa dia segan ditanyai di depan umum. Tidak pernah muncul di 'Gubernur Kita', sedangkan yang lain – termasuk balon yang tersisih - sudah tampil secara sportif. Tapi tidak bisa disalahkan juga kalau tim Fauzi Bowo kurang semangat menampilkannya di televisi, karena ia mudah kehilangan kesabaran. Mungkin perlu konsultan komunikasi yang lebih pandai. Beban Fauzi adalah berat. Seperti Sarwono, kelemahan Fauzi ada pada kekuatannya. Modal dia menjadi calon adalah pengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI dibawah Sutiyoso. Tapi posisi itu juga menjadi kelemahannya. Fauzi Bowo harus menentukan sikap. Apakah membela prestasi Sutiyoso, atau melepaskan diri dari tanggung jawab mengenai korupsi dan kegagalan pemerintah DKI dalam mengatasi banjir, masalah orang miskin, dan kemacetan lalulintas. Problem lain bagi Fauzi Bowo adalah bahwa dia didukung koalisi yang begitu besar sampai calon Wakil Gubernur belum bisa disepakati padahal pendaftaran KPUD tinggal beberapa hari.
Sungguh beban yang berat bagi Fauzi Bowo, sama dengan Adang Daradjatun dan Sarwono Kusumaatmadja. Tiga-tiganya menghadapi problema berat, walaupun berbeda.
Bahagialah warga DKI yang menikmati kemajuan demokrasi sehingga bisa memilih diantara tiga calon berdasarkan penampilan mereka dalam sorotan publik, bukan dibelakang billboard dan iklan televisi. Uang milyardan sudah dihabiskan untuk propaganda, tapi kita yakin pendudk DKI tidak akan terpengaruh oleh iklan, karena sudah tahu penderitaan banjir, kemacetan jalan, meningkatnya kemiskinan kalau salah pilih Gubernur.
*Tulisan ini dimuat di Koran Sindo 30 April 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)
