HIDUP FOKE !!! = HIDUP KOALISI JAKARTA !!! = HIDUP POLITIK UANG !!!

Mayjen Asril Tandjung Juga Tagih Duit Setoran Buat Pilkada
---------------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Keputusan parpol-parpol di Koalisi Jakarta untuk memilih Prijanto sebagai pendamping Fauzi Bowo berbuntut panjang. Beberapa jenderal purnawirawan yang pernah melamar sebagai kandidat cawagub DKI Jakarta merasa ditipu.

Salah satu kandidat, Mayjen Purn Asril Tandjung berencana menagih kembali 'mahar' yang telah disetorkannya parpol.

"Kalau bisa (duit setoran) diambil lagi. Tapi kita lihat saja nanti," ujar Asril saat dihubungi detikcom, Jumat (15/6/2007).

Asril mengatakan, dirinya merasa ditipu dengan keputusan beberapa parpol di Koalisi Jakarta yang memilih figur tidak populer sebagai pendamping Fauzi. Padahal sejak awal, ungkap dia, mengikuti tahapan penjaringan dan telah menyetorkan sejumlah uang ke beberapa parpol yang dilamarnya.

"Saya ikuti mekanisme yang ditetapkan. Waktu mendaftar saja, saya bayar Rp 10 juta. Tergantung parpolnya. Tapi tiba-tiba ada calon lain yang dipilih, tidak ikut mekanisme yang ditetapkan," kata Asril.

Meski mengaku telah menyetorkan sejumlah uang, Asril enggan menyebutkan jumlah yang telah disetorkan agar dirinya lolos menjadi cawagub DKI.

"Biar saja. Nanti juga ada pembalasan," pungkasnya.

Dikabarkan, mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad) ini telah menyetor Rp 3,7 miliar ke PDIP. Selain PDIP, parpol lain yang dilamar Asril adalah Partai Golkar, PPP, PBB, dan PBR.

sumber:detikcom
============


Uang Mahar Calon Gubernur Sama dengan Suap
-----------------------------------------------------------------

JAKARTA - Uang mahar yang masuk ke partai tidak dibenarkan secara moral dan aturan hukum. Secara moral, partai tidak pantas untuk meminta mahar pada calon, sedangkan secara aturan hukum pungutan mahar oleh partai politik merupakan bentuk saup-menyuap.

"Elit partai meminta uang kepada para calon, secara moral tidak dibenarkan, secara hukum bisa dikatakan praktek suap-menyuap," kata Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rahman, saat dihubungi okezone, Senin (18/06/2007).

Fadjroel menilai, kasus uang mahar dalam pilkada antara partai dan calon semua tidak dapat dibenarkan kerana kedua-duanya melakukan proses transaksi. Wajar kalau kemudian partai meminta mahar kepada calon dan calon memberi suap supaya diloloskan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur.

"Dua-duanya salah, yang satu minta disuap, yang satu menyuap, dimana terjadi proses negosiasi antara partai dan calon," jelas Fadjroel.

Fadjroel menambahkan bahwa para calon yang melakuan suap-menyuap melalui partai tidak layak untuk mendapatkan tiket menuju bursa calon gubernur. "Sudah jelas, secara moral calon tidak layak untuk dilanjutkan, karena untuk mendapt tiket calom membayar kepada elit politik. Para calon tidak menyakinkan karena naiknya sebagai calon tidak didasarkan pada kemampuan dan integritas tetapi didasarkan kepada kemampuan membeli suara pada partai," tukas Fadjroel.

sumber:Okezone
==============

Skandal "Si Doel" Dukung Foke
Tim Sukses Rano Bongkar Fakta Soal Kampanye Rano di TV
--------------------------------------------------------------------------------

JAKARTA – Fakta-fakta miring seputar Pilkada DKI Jakarta muncul kepermukaan satu persatu. Setelah cawagub yang gagal maju dalam Pilkada, Slamet Kirbiantoro buka-bukaan soal money politic antara dirinya dengan pengurus PDIP, kini giliran tim sukses Rano Karno blak-blakan soal kegagalan “Si Doel” maju menjadi cawagub dan kemunculannya berkampanye untuk Fauzi Bowo di televisi.

Salah satu anggota tim sukses Rano Karno, Gugus Joko mengungkapkan Rano karno sudah menyatakan mengundurkan diri sebelum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Partai yang mengusung Rano Karno mengeluarkan SK penetapan cawagub-dan cagub. Yang mengagetkan, Rano Karno ternyata membuat kontrak politik dengan Fauzi Bowo untuk mendukung cagub yang akrab disapa Foke ini.

“Ada Kontrak politik antara Rano Karno dan Foke. Itu diakui Rano Karno menjadi cawagub ataupun tidak Rano harus mendukung Foke,” ungkap Gugus Joko kepada okezone, Selasa (3/7/2007).

Terbongkarnya fakta tersebut berawal pada pertemuan evaluasi yang dilangsungkan tim sukses dan Rano Karno di sebuah restoran di kawasan Cipete 16 Mei lalu. Menurut Gugus dalam kesempatan itu Rano menyatakan bahwa langkah pencalonan dirinya telah selesai karena PKB tidak mendukungnya.

“Kami lantas bertanya-tanya karena merasa pernyataan itu kurang masuk akal sebabnya PKB belum mengeluarkan SK penetapan,” ujar Gugus.

Gugus dan kedelapan anggota tim sukses pun lantas mempertanyakan keputusan Rano mundur dari bursa cawagub PKB terutama selentingan kabar mengenai Rano yang menerima sejumlah dana dari tim Fauzi Bowo.

“Kami cecar Bang Rano dengan pertanyaan awalnya Rano Diam, namun akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah mengalihkan dukungan ke Fauzi Bowo,” ujar Gugus.

sumber:okezone
==============


Praktik Dagang Sapi Pilkada DKI Harus Diusut Tuntas
-------------------------------------------------------------------------
Jakarta - Uang mahar menyemarakkan Pilkada DKI Jakarta. Para bakal calon yang gagal maju meminta uang mahar yang diserahkan ke parpol dikembalikan. Praktik dagang sapi semacam ini harus diusut tuntas.

Sebab praktik dagang sapi merupakan simbol dari proses rekruitmen politik yang buruk dan merusak citra pemilihan langsung.

"Kami minta aparat mengusut tuntas praktik dagang sapi dalam Pilkada DKI," ujar anggota Koalisi Rakyat untuk Pilkada DKI Bersih, Fahmi Badoh.

Hal itu disampaikan dia usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema 'Usut tuntas dagang sapi Pilkada DKI' di Gedung Surya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (19/6/2007).

Menurut Fahmi, praktik dagang sapi sangat bertentangan dengan UU 31/2002 tentang Parpol. "Mereka bisa diancam hukuman kurungan maksimal 2 bulan dan denda maksimal Rp 200 juta," ujarnya.

Fahmi juga mengajak warga DKI untuk turut memantau pelaksanaan Pilkada DKI, terutama terkait dengan kasus money politics dan kampanye yang didanai oleh APBD.

"Selain itu, polisi dan jaksa juga harus proaktif memproses aliran dana yang tidak jelas ke parpol," ujar pria yang juga aktif di ICW ini.

Koalisi Rakyat untuk Pilkada Bersih terdiri dari berbagai LSM, antara lain Lakpesdam NU, KRHN, PGRI, Cetro, LBH Jakarta, dan ICW.

sumber:detikcom
============