HIDUP FOKE !!! = HIDUP ORBA !!!

Faisal: Politik Dikuasai Orba, PDIP Dikibuli
----------------------------------------------------------

JAKARTA - Pengamat politik menilai bahwa poltik di Indonesia masih dikuasai tokoh-tokoh peninggalan orde baru (Orba). Paradigma tersebut juga terjadi dalam Pilkada DKI yang akan berlangsung pada Agustus 2007. Salah satu yang menjadi corong orba atau Partai Golkar adalah cagub Fauzi ‘Foke' Bowo.
"Kita harus mewaspadai orba. Saat ini, politik masih dikuasai orba. Sekarang yang sedang dikibuli adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lagi," kata pengamat politik dan ekomomi Faisal Basri dalam diskusi panel "Pilkada DKI Jakarta 2007 Harus Mengakomodasi Calon Independen" di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (6/6/2007).
Dia melanjutkan, bila ingin mengetahui sosok Foke maka bisa melihatnya melalui daftar riwayat hidupnya. Dalam biografinya, Foke merupakan kader Partai Golkar asli.
"Jadi kita harus musuhi golkar secara ideologis. Politik saat ini juga telah menciptakan kutub-kutub ektrim antara nasionalis dan Islam. Bukan PKS yang harus dimusuhi tapi musuh kita adalah Golkar," tegas Faisal.
Faisal merincikan, masyarakat juga harus mencermati bahwa saat ini Ketua DPR dan DPRD berasal dari Partai Golkar. "Ini bukan persoalan Jakarta saja. Ini merupakan persoalan bangsa. Coba cek biografi Foke, lahir batin adalah Golkar. Untuk itu, PKS jangan daftar dulu hingga akhir pendaftaran," tandasnya.

sumber:Okezone
============

Koalisi Partai Pendukung Foke “Tersandera” Golkar
---------------------------------------------------------------------

JAKARTA - Pesta demokrasi menyambut pemimpin baru di DKI Jakarta hanya di ikuti oleh dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Fauzi Bowo berpasangan dengan Prijanto dan Adang Daradjatun yang berpasangan dengan Dani Anwar. Idealnya, di tengah alam demokrasi melahirkan lebih dari sekedar dua pasang calon.
Namun, memang sejak awal banyak kalangan memprediksikan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2007 hanya akan diikuti oleh dua pasang calon saja. PKS dengan mengusung Adang-Dani, kemudian diikuti oleh Koalisi Jakarta yang terdiri dari seluruh partai yang ada untuk mengusung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Dimotori Partai Golkar, koalisi Jakarta menjadi kekuatan yang superior.
Betapa tidak, Partai Demokrat yang memperoleh suara lebih dari 15% syarat suara untuk mengusung satu pasang calon tidak diperdaya untuk bergabung dalam Koalisi Jakarta. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. Partai yang notabene pernah dikecewakan oleh partai berlambang Pohon Beringin ini juga tak berdaya .
“Fauzi Bowo itu kader Golkar. Sekarang yang dikibuli PDI Perjuangan lagi,” ujar Pengamat Ekonomi Politik Faisal Basri beberapa hari lalu kepada wartawan. Bahkan dengan tegasnya dia mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan musuh bersama.
“Kita harus memusuhi Partai Golkar secara ideologis, bukan PKS. Karena Partai Golkar lah yang menciptakan kutub-kutub ekstrim antara nasionalis dengan islam,” tegas Faisal. Tapi, memang seperti itulah kenyataan yang terjadi terhadap partai politik kita.
Hal senada juga dikatakan Pengamat Politik Senior Universitas Indonesia Arbi Sanit yang mengatakan bahwa partai politik mulai dari orde baru hingga kini tidak ada perubahan. “Apa bedanya partai lama dengan paratai yang baru. Semuanya sama saja, hanya menginginkan kekuasaan semata. Tidak ada yang lebih baik dari semua partai yang ada,” kata Arbi Sanit.
Begitu dominannya partai poltik hingga penggunaan undang-undang dalam pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta menggunakan undang-undang yang mengebiri hak-hak masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti tidak memperbolehkannya calon independent untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Hingga kini penggunaan undang-undang dalam pilkada DKI Jakarta masih dalam perdebatan publik, bahwa undang-undang tersebut tidak ideal untuk diterapkan di DKI Jakarta yang notabenenya barometer bagi demokrasi di bangsa ini.
Mengutip pernyataan pengamat politik Samsuddin Harris yang mengatakan bahwa undang-undang 32 tahun 2004 sangat tidak cocok untuk digunakan di DKI Jakarta.
“Sangat tidak pas Pilkada di DKI Jakarta menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Sebab, DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang harus menggunakan undang-undang khusus pula,” kata Samsuddin Harris.
Dia menjelaskan bahwa jika memang menggunakan undang-undang tersebut, dikhawatirkan legitimasi kepemimpinan daerah tidak begitu kuat.
Bahkan Samsuddin Harris mengatakan, penggunaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini memang sengaja digunakan untuk mengganjal calon-calon dari non partai untuk mengikuti pilkada nanti. “Ada upaya dari partai politik untuk mengganjal para calon non parpol agar tidak dapat mengikuti pilkada dengan menggunakan undang-undang tersebut,” terangnya.
Namun, kenyataan sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat Jakarta harus mengikuti pelaksanaan pilkada DKI Jakarta 2007 ini yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. Memang tidak banyak pilihan. Tapi kini, masyarakatlah yang punya sikap, memilih atau menjadi golongan putih. Karena golput juga merupakan hak dalam demokrasi.

sumber : Okezone
=============

Faisal Basri: Saya Senang Kalau Dilaporkan ke Polisi
-----------------------------------------------------------------------

Jakarta - Partai Golkar mengancam akan melaporkan ekonom Faisal Basri ke polisi jika tak berhasil membuktikan tudingannya terhadap partai berlambang pohon beringin itu. Namun, Faisal mengaku tak gentar dengan gertakan yang dilontarkan partai pimpinan Jusuf Kalla itu.
"Saya senang sekali kalau dilaporkan ke polisi. Sekalian momen ini akan saya jadikan momentum untuk membuka kebangkitan Orde Baru," kata Faisal ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (12/6/2007).
Bahkan Faisal mengatakan, Partai Golkar tidak perlu memberi dirinya waktu tiga hari. Kalau perlu, lanjut dia, laporkan saja langsung.
"Tidak butuh waktu, laporkan saja langsung," tandas pria yang sempat masuk bursa cagub DKI Jakarta ini.
Jadi sudah mengantongi bukti-bukti? "Saya punya buktinya, saya akan roadshow ke kampus-kampus untuk membuka skenario nasional yang dilakukan Partai Golkar. Ini Orde Baru jilid dua," kata Faisal.
Perseteruan Faisal dengan Partai Golkar berawal ketika ekomom UI itu menuding munculnya dua cagub dalam pilkada mendatang adalah permainan Partai Golkar. Menurutnya, langkah ini dilakukan Golkar dalam rangka memuluskan langkah untuk memenangkan Pilpres 2009.
Selain itu, Faisal juga menuding Golkar juga ikut bermain pemilihan pimpinan DPRD DKI lalu. Pada saat itu, Ade Surapriyatna (kini Ketua DPRD) yang notabene orang Golkar, menghembuskan isu agar jangan memilih Ketua DPRD dari PKS, jika DKI tidak ingin Jakarta dijadikan kota Taliban.

sumber:detikcom
============

Pilkada DKI tanpa Calon Independen, Bencana Demokrasi
------------------------------------------------------------------------------

Oleh Wimar Witoelar

Gagalnya mengizinkan calon independen merupakan bencana bagi Pilkada DKI dilihat dari perkembangan demokrasi. Secara lebih luas, ia juga menandakan beratnya jalan ke arah demokrasi selama elite politik masih berpikir defensif. Politik DKI belum digunakan untuk menampung keinginan Orang Biasa. Partai menjadi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Secara lebih skeptis bisa dikatakan reformasi akan mandek, karena hasil korupsi pemegang kekuasaan akan dilindungi terus oleh elite politik.

Pergantian pimpinan membuka harapan

Bila pemegang kekuasaan di suatu Daerah Tingkat 1 digantikan oleh yang baru, bisa ada harapan Gubernur baru melakukan gerakan pembersihan pada awal masa jabatannya. Sebaliknya, bila Pilkada menghasilkan Gubernur yang satu kubu dengan Gubernur lama, dengan sendirinya korupsi akan dibiarkan. Seorang penguasa baru dari kubu incumbent tidak berkepentingan melakukan pembersihan. Mana bisa, karena yang harus dibersihkan itu justru senior yang mensponsor kemenangan menjadi Gubernur baru.

Semangat mencari calon ketiga

Pilkada DKI sempat dihangatkan ketika beredar pikiran bahwa perlu ada calon ketiga, ketika tahap pencalonan kelihatan akan mandek pada dua calon. Berbagai lembaga survei mengumumkan temuan bahwa lebih dari 70 persen pemilih menginginkan ada calon ketiga. Tidak dilaporkan lebih lanjut mengapa banyak keinginan ini. Tapi sangat jelas salah satu sebabnya adalah bahwa kedua calon yang mapan itu tidak menarik untuk dipilih rakyat. Mengapa tidak?

Dua calon yang kurang menimbulkan gairah

Cagub Fauzi Bowo adalah Wakil Gubernur incumbent yang didukung oleh Gubernur Sutiyoso. Kalau calon ini nampak kuat, ini adalah karena dari awal pemerintahan DKI dipakai sebagai mesin kampanye. Semua yang memerlukan dukungan Gubernur digiring untuk mendukung Fauzi Bowo. Ini berlaku baik bagi perusahaan dagang, yang diminta diam-diam untuk menyumbang dana kampanye, sampai kepada stasion televisi yang tidak berani berbeda pendapat sama sekali dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kasus penggunaan dana APBD untuk poster dan iklan kampanye Gubernur hanya puncak gunung es berupa penyelewengan fasilitas pemerintah daerah untuk kampanye politik.

Fauzi Bowo adalah orang yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman lama, sayang kapabilitas itu tidak dipakai. Keahlian yang dipakai bukan dalam pemerintah kota tapi justru dalam pemanfaatan birokrasi dan uang. Pakar pemerintahan daerah dan komunikasi direkrut menjadi penasehat dan pelindung kampanye terselubung. Aneh sekali kalau Fausi Bowo tidak menang. Suasana DKI dibawah Sutiyoso mirip dengan suasana Indonesia dibawah Orde Baru. Tidak ada pilihan masyarakat diluar yang diinginkan regime berkuasa. Kita bisa mengatakan itu karena asumsi kita masyarakat sebagian besar tergantung pada kekuasaan Gubernur.

Muncul calon kedua, Adang Daradjatun, yang sebetulnya memberikan angin segar, karena ia dan pendukungnya termasuk sedikit orang yang tidak tergantung dan tidak takut pada kekuasaan Gubernur sekarang. Apalagi Adang Daradjatun bersikap terbuka dan responsif, rajin tampil dimuka umum bahkan di acara televisi kritis dimana Fauzi Bowo tidak berani muncul. Tetapi orang yang skeptis mempertanyakan, mengapa dia begitu percaya diri, tidak tergantung pada fasilitas siapapun. Beredarlah cerita bahwa calon ini telah mengumpulkan uang banyak dan menyumbangkan uang dalam jumlah puluhan Milyar kepada partai yang dipilihnya sebagai pendukung. Susah juga diperoleh keterangan yang pasti, sebab menanyakan hal begitu dianggap tidak sopan dan mengeluarkan sinyalemen akan langsung diblokir oleh tantangan untuk mengeluarkan bukti. Lagipula Adang menggunakan cara kampanye yang santun dan menunjukkan penghormatan pada publik. Untuk sementara, fokus lebih ditujukan pada Fauzi Bowo dan Sutiyoso yang jelas melanggar etika komuinikasi publik dengan berbagai taktik mulai dari menyelundupkan orang kedalam acara sosialisasi Pilkada, menyewa pakar dengan ilmu yang menyesatkan, dan menghindari semua kesempatan untuk tampil dengan idenya. Orang banyak yang tahu Fauzi Bowo dari wajahnya dan kumisnya yang khas, dan juga tahu ia rajin datang ke acara massal dan membagikan hadiah. Tapi tidak ada yang tahu apa programnya kalau jadi Gubernur. Anak buahnya pernah mengatakan Fauzi akan melanjutkan kebijaksanaan Sutuyoso. Itu tidak mendapat sambutan hangat karena kebijaksanaan sekarang justru menghasilkan penderitaan. Tapi kalau Fauzi mau bilang bahwa ia akan melakukan perombakan, tidak berani juga. Soalnya, Sutiyoso tidak merasa ada yang salah. Ia selalu menekankan bahwa hanya dia yang tahu cara memerintah DKI. Menghadapi bonek, harus dengan cara yang sama keras, merupakan parafrase dari ucapan kegemarannya.

Pemilih mulai malas

Pemilih mulai malas. Fauzi Bowo pasti akan jadi calon, dan calon lawannya pasti Adang Daradjatun. Orang belum cukup lama mengenal Adang. Dari mana uangnya yang banyak itu? Apa dia korupsi selama menjadi orang kedua di Kepolisian RI? Katanya uangnya dari istrinya yang menjadi penguasa. Menimbulkan pertanyaan juga. Usaha apa? Apakah suksesnya karena dia istri pejabat tinggi kepolisian? Walaupun tidak ditanyakan secara terbuka, pertanyaan tetap beredar. Harusnya ada yang menasehati Adang Daradjatun agar secara sukarela membeberkan kondisi keuangannya dan hubungannya dengan keuangan PKS. Dengan demikian isu itu bisa hilang dari Pilkada. Tapi kalaupun hilang isu itu, ada isu yang lain, yaitu masalah ideologi partai dan ideologi pribadi. Sebagai polisi, Adang harus bersikap sekuler memisahkan negara dan agama. Moralitas pribadi harus diserahkan pada masing-masing individu. Negara hanya masuk dimana jelas ada rumus hukum. PKS mempunyai ideologi yang bertolak belakang. Justru kader mereka memandang dirinya sebagai pejuang partai bersih yang ingin menegakkan moralitas masyarakat melalui moralitas pribadi. PKS tidak mau memisahkan soal agama dengan soal negara. Pribadi, negara, agama harus disatukan menurut konsep mereka. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka sifatnya adalah kompromi. Jadi kalau PKS menyetujui Adang Daradjatun dalam ucapan terkenalnya bahwa ia tidak akan melarang kehidupan malam yang tidak halal, maka pasti persetujuan PKS itu taktis, sementara dan tidak tulus. Ada kerawanan dalam hubungan Adang Daradjatun dengan PKS, dan sayang sekali kalau DKI harus menghadapi masalah semacam itu disamping masalah banjir, orang miskin, kemacetan lalu lintas, hak atas tanah dan kaki lima.

Deadlock

Diantara dua calon itu, pemilih DKI menghadapi deadlock. Kedua kontestan akan main defensif, tidak akan ada yang maju ndengan pemikiran bartu untuk perbaikan kota. Hanya menunggu lawannya ambil langkah Karena itu rakyat DKI perlu calon ketiga, Tapi PAN dan PKB dan partai kecil melepaskan kesempatan menjadi penyelamat, dan sekarang satu-satunya harapan adalah calon independen. Mahkamah Konstitusi tidak menyambut sejarah, tidak mdembuka kesempatan untuk mendukung adanya calon independen. Jadi orang sudah tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan secara aktif. Secara pasif, orang bisa menyatakan kekecewaannya dengan tidak memilih. Tapi itu bukan solusi yang membangun demokrasi. Bagaimanapun, calon independen harus diperjuangkan. Menang atau kalah, itu bukan soal. Jangan biarkan dua calon ini bersaing tanpa partisipasi pemilih. Dan jangan biarkan partai politik mencuri hasil reformasi 1998 dan menggantinya dengan kekuasan baru oligarki politik.

sumber: Koran Sindo,11 June 2007
=========================

SURVEI TERBARU : INCUMBENT TIDAK LAKU

LSI: Pasangan Cagub Incumbent Tidak Akan Laku
-------------------------------------------------------------------

Jakarta, Rakyat Merdeka. Warga Jakarta diprediksi tidak akan memilih calon Gubernur dari Porvinsi (Pemprov) Jakarta, karena mereka menilai kinerja Pemprov Jakarta telah gagal dalam pembangunan, mengatasi masalah banjir, pengangguran dan kemacetan. Perkiraan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Syaiful Mujani saat memaparkan hasil survei LSI di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, sore ini (Minggu, 3/6). Dia mengatakan bahwa peluang perkiraan itu akan terwujud semakin besar, apabila Pilkada Jakarta berlangsung secara rasional, karena calon gubernur yang akrab dipanggil Foke terkait langsung dengan Pemprov Jakarta. "Evaluasi negatif atas Pemda DKI Jakarta ini bisa membuat Fauzi Bowo tidak dipilih sebagai calon gubernur Jakarta," ujarnya. Menurut Syaiful Mujani, dari hasil survei yang berlangsung sejak 23-29 Mei 2007 itu, LSI juga menemukan keinginan warga Jakarta agar calon Gubernur tidak hanya dari partai politik saja. Warga, lanjutnya, sangat mengharapkan ada calon perorangan atau independent yang mucnul dalam Pilkada Jakarta tahun ini. "Sebagian besar warga Jakarta tidak yakin bahwa calon gubernur DKI Jakarta yang diusung partai politik akan menghasilkan gubernur yang sesuai dengan keinginan rakyat," jelas Syaiful. Dari kesimpulan tersebut, sambungnya, LSI menilai keinginan warga DKI Jakarta harus dipenuhi. Bila tidak terpenuhi, legitimasi gubernur terpilih tidak akan kuat. Disamping itu, tambah Syaiful, Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera meninjau kembali UU yang mengatur pencalonan kepala daerah, untuk mencegah kekisruhan hasil Pilkada yang sudah terjadi di beberapa daerah terus berlanjut. “Apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, apakah bertentangan dengan suara rakyat sebagai sumber demokrasi," tandasnya.

sumber:Rakyat Merdeka
===============

Jangan Pilih Cagub dari Pemda DKI
------------------------------------------------

Jakarta - Berdasarkan hasil survey, kinerja Pemda DKI rupanya masih dinilai buruk. Seharusnya, cagub yang berkaitan dengan pemda tidak terpilih sebagai gubernur.
"Kinerja pemda hasil survey-nya menyebutkan buruk. Kalau dilihat dari sisi ini berarti sangat negatif. Kalau dalam pemilu ada rasionalitas, harusnya yang berkaitan dengan Pemda tidak terpilih lagi sebagai gubernur."
Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Survey Indonesia Saiful Muzani dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jl Hos Cokroaminoto No 9, Menteng, Jakarta Selatan, Minggu (3/6/2007).
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan sekitar 1.090 orang warga Jakarta yang berasal dari 109 kelurahan, mereka banyak mengeluhkan kinerja Pemda DKI. Terutama dalam mengatasi pengangguran, kemacetan, banjir dan kriminalitas.
Pendapat responden yang telah berusia 17 tahun ke atas, 58 persen merasakan bahwa ekonomi tahun ini lebih buruk dibanding tahun lalu. Masalah yang dikeluhkan oleh warga dan mendesak diselesaikan adalah pengangguran dengan prosentase 14,8 persen, kemacetan 14,6 persen, banjir 11,6 persen dan kriminalitas 10,1 persen.
"Kalau pemilih pada pIlkada DKI rasional, perlu ada calon alternatif karena yang menyatakan ekonomi DKI tahun ini lebih baik dari tahun lalu hanya 15 persen saja," pungkas Saiful.

sumber:detikcom
===========

"Jangan Pilih Cagub Arogan & Bermental Juragan"
-------------------------------------------------------------------

Jakarta, Agum Gumelar menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih figur yang bisa menjadi kepala pelayan masyarakat, pada Pilkada Jakarta tahun ini agar pemerintah bisa berperan lebih baik lagi, dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masayrakat.

Hal tersebut dinyatakan Agum Gumelar dalam diskusi publik di kediaman Mooryati Soedibyo, Jalan Ki MangunSarkoro nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat siang ini (Selasa, 12/6).

Dia mengatakan, untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan gubernur yang dekat dengan rakyatnya. “Bukan yang arogan dan bermental juragan,” tegasnya.

Agum menambahkan, pemimpin yang bijak adalah seorang pemimpin yang melanjutkan hal-hal baik dari pemimpin terdahulu, dan tidak melanjutkan hal-hal yang buruk tanpa caci maki.

“Yang sudah baik dari Bang Yos lanjutkan, yang tidak baik jangan. Ini pemikiran untuk Bang Foke dan Bang Adang,” tukasnya.

Khusus mengenai pemberdayaan perempuan, Agum berharap agar siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan. Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan bahwa Sarwono Kusumatmadja masih bisa memiliki peluang untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta, jika calon gubernur independen diperbolehkan maju untuk bersaing dengan cagub dari partai politik.

“Kalau Sarwono masih punya kesempatan, tentunya dengan dukungan ibu-ibu semua yang ada di sini,” tambah Agum, sambil menyatakan bahwa perkataannya itu merupakan pernyataanya sebagai narasumber diskusi, bukan sebagai calon Gubernur Jakarta.

sumber:Rakyat Merdeka
==================


La Ode Ida: Jangan Pilih Cagub Busuk!
----------------------------------------------------

Jakarta, Munculnya calon gubernur/calon wakil gubernur DKI Jakarta yang hanya dua pasangan dari partai politik, dinilai akan menjadi antiklimaks proses demokrasi di tingkat lokal. Konstituen “dipaksa” memilih yang tidak sesuai dengan pilihannya, karena tidak ada alternatif lain.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, dikebirinya calon independen untuk bisa tampil di Pilkada Jakarta tahun ini bukan semata masalah aturan perundang-undangannya saja. Tapi masalah prinsip demokrasi yang fair dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara.

“Calon independen harus dilibatkan dalam Pilkada Jakarta karena kalau tidak maka akan mencederai demokrasi. Jakarta sebagai barometer Indonesia harusnya bisa memberikan teladan bagi daerah-daerah lain untuk menyelenggarakan Pilkada secara adil dan tidak diskriminatif,” papar La Ode dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu siang (9/6).

Tampilnya pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto di Pilkada Jakarta yang diusung partai politik tidak serta merta menunjukkan proses demokrasi yang sehat. Oligarkhi partai dan permainan uang justru kental nuansanya.

“Makanya saya ingatkan kepada warga Jakarta, jangan sampai salah memilih pimpinan yang bau busuk. Enaknya sehari, tapi menderita lima tahun, ujar intelektual muda asal Sulawesi Tengah ini.

Menurut La Ode, pemimpin busuk dilahirkan dari sistem rekrutmen yang busuk pula. Proses penetapan calon oleh partai-partai besar (Koalisi Jakarta) dinilainya hanya permainan patgulipat. Pimpinan jangan hanya ambil untung untuk kejar setoran setelah modal habis untuk kampanye.

Saat ini, DPD sendiri sedang memperjuangkan calon independen bisa dimunculkan di setiap Pilkada di Indonesia. Kita sudah sampaikan itu dua bulan lalu ke DPR. Itu sudah di Pansus, tinggal DPR membahasnya. Khusus untuk Pilkada Jakarta, kami sudah siapkan konsepnya, papar La Ode menutup pendapatnya

sumber : Rakyat Merdeka.
===================

HIDUP FOKE !!! = HIDUP POLITISASI BIROKRASI !!!

Atribut Foke Masih Mejeng
------------------------------------

JAKARTA - Meski hari ini dijadikan sebagai batas terakhir, tapi spanduk kampanye pasangan cagub dan cawagub masih terlihat di beberapa titik di Jakarta. Selain spanduk ada juga alat atribut lain seperti billboard, plang dan alat peraga lainnya.

Berdasarkan pantauan okezone, Senin (9/7/2007), spanduk serta alat peraga utu masih terlihat di kawasan Pasar Cipete, belakang TMP Kalibata, Jalan Senopati Kebayoran Baru, Jalan Raya Pasar Minggu. Selain itu spanduk yang bernada simpati juga terdapat di setiap titik di setiap pertigaan atau lampu merah.

Namun yang sedikit agak 'beruntung' adalah cagub Fauzi Bowo. Meski tidak menggunakan spanduk atau alat peraga yang berbau kampanye namun gambar wajah Foke nongol untuk beberapa momen. Antara lain dalam billboard HUT DKI Jakarta ke-480, dan kampanye anti narkotika Badan Narkotika Provinsi (BNP).

Jika merujuk ke dalam aturan undang-undang yang berlaku, pemasangan spanduk atau alat peraga lainnya sebenarnya bisa ditindak. Namun Panwasda yang tidak mempunyai dalil yang cukup kuat dijadikan alasan untuk tidak menindak kesalahan tersebut.

sumber:Okezone
============

Fauzi bisa gugur kalau aturan ditegakkan
-------------------------------------------------------

Saat pembahasan profil para Cagub, sosok Fauzi Bowo paling mendapat sorotan peserta diskusi. Misalnya, moderator Daniel Awigra mempertanyakan kepada Wimar mengenai mengapa visi dan program Fauzi tidak diketahui? Apakah memang belum pernah tampil di acara Gubernur Kita?
“Fauzi Bowo belum pernah datang dan tidak akan datang selama saya menjadi panelis di acara tersebut,” jawab Wimar seraya disambut tawa dan tepuk tangan peserta. Fauzi merasa dirinya cukup hanya tampil dalam poster, stiker, spanduk, dan iklan televisi yang mempergunakan dana APBD berkedok ulang tahun Jakarta dan kebangkitan nasional. Iklan tersebut yang kerap tampil saat acara Gubernur Kita yang live di Jak-TV membahas visi, misi, dan program calon gubernur.
Terkait penggunaan uang APBD untuk iklan kampanye, Ketua Cetro Hadar N. Gumay mengatakan iklan bertema ulang tahun Jakarta dan kebangkitan nasional tidak mungkin memakai uang sendiri. Itu tentu memakai uang APBD. Dalam aturan Pilkada, perbuatan tersebut ada ancamannya. “Itu bisa membatalkan Fauzi sebagai calon,” kata Hadar. Kendati demikian, Hadar melihat sanksi aturan tersebut sulit dijatuhkan kepada Fauzi karena belum mendaftarkan diri ke KPUD dan saat ini belum masa waktu kampanye Pilkada Jakarta.
Menurut Hadar, ini adalah sesuatu yang salah dan bisa menjadi pertimbangan para pemilih di Jakarta. “Kalau saat menjadi calon saja sudah melakukan tindakan begitu, bagaimana saat memimpin nanti,” kata dia.
Sosok Fauzi juga diragukan akan membongkar kasus-kasus korupsi di pemerintah DKI Jakarta. Ini diantaranya terlihat ketika Wimar menanyakan ke peserta apakah yakin Fauzi akan mengungkap kasus korupsi? Dijawab peserta, “Tidak mungkin.”sumber :
Perspektif Online19 May 2007
===================

Awas! Fauzi Bowo Pakai Fasilitas Negara Bisa Didiskualifikasi
-----------------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Ini wanti-wanti buat Fauzi Bowo. Cagub DKI Jakarta ini berstatus incumbent karena masih menjabat sebagai wagub DKI. Jika terbukti memakai fasilitas negara, Fauzi bisa kena diskualifikasi.
"Yang bermasalah adalah kalau yang bersangkutan ketahuan menggunakan fasilitas publik atau negara selama masa kampanye, bisa terkena sanksi pidana, dan konsekuensinya diskualifikasi," kata Sekretaris KPUD DKI Muflizar di kantornya, Jl Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2007).
Masa kampanye cagub-cawagub Pilkada DKI berlangsung pada 22 Juli hingga 4 Agustus 2007. Muflizar menekankan, fasilitas negara yang tidak boleh dipakai adalah sekolah, puskesmas, kantor-kantor dinas pemerintahan, bahkan tempat ibadah tidak boleh digunakan untuk kampanye.
Bagaimana dengan kampanye terselubung? "Kalau kampanye terselubung itu sosialisasi, tidak masalah, yang bermasalah adalah yang terang-terangan," ujarnya.
Contohnya, terang Muflizar, pertemuan yang dilakukan oleh cagub incumbent sebagai wagub dengan jajaran pemerintahan di bawahnya seperti camat atau lurah. "Jika dalam pertemuan tersebut cagub mengatakan 'ayo pilih saya', itu sudah terkena pelanggaran UU," jelasnya

sumber:detikcom
=============

Kritisi Fauzi Bowo, Wimar 'Ditendang' dari 'Gubernur Kita'
-------------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Diduga lantaran mengkritik calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wimar Witoelar diberhentikan sebagai panelis tetap dalam acara talk show 'Gubernur Kita' yang ditayangkan JakTV.
"Saya diberhentikan tadi pagi. Disampaikan secara lisan, berkali-kali berhubungan dengan staf saya," ungkap Wimar saat dihubungi detikcom, Senin (21/5/2007).
Pernyataan lisan itu, menurut Wimar, disampaikan oleh Produser JakTV Martin Mohede. "Janjinya mau memakai surat, tapi sampai malam ini belum saya terima," kata Wimar.
Apa alasan Martin memberhentikan Wimar sebagai panelis dalam acara yang digelar setiap Kamis malam itu? "Dia minta saya mengundurkan diri karena mengganggu kenyamanan Fauzi Bowo," kata Wimar menyebutkan alasan Martin.
Wimar menyebutkan JakTV telah dihubungi oleh para staf Fauzi Bowo usai acara 'Gubernur Kita' pada Kamis 17 Mei 2007 lalu. Tak lama setelah acara usai, Martin, seperti diungkapkan Wimar, dihubungi oleh para staf Fauzi Bowo."Dia (Martin) bilang atas konsultasi dengan mereka, saya dikeluarkan," kata Wimar.
Acara 'Gubernur Kita' ini telah berlangsung sejak Agustus 2006. Selain Wimar, panelis lain dalam acara yang dipandu Effendi Ghazali ini adalah Ryaas Rasyid. (aba/sss)

sumber : detikcom
============


Poster Fauzi Bowo Mejeng di Puing Kebakaran Tambora
---------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Kebakaran yang menimpa rumah warga di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, benar-benar dimanfaatkan tim sukses Fauzi Bowo alias Foke. Poster Foke sejak siang sudah mejeng di puing-puing sisa kebakaran.
Poster itu dilekatkan di sisa tembok yang sudah berwarna kehitaman. Tidak hanya di tembok, stiker Foke yang dijagokan Koalisi Jakarta ini juga nangkring di kotak-kotak sumbangan yang ditaruh di jalan-jalan.
Puluhan bendera kuning berlambang Partai Golkar juga berkibar di sekitar kantor kelurahan dan beberapa sudut wilayah itu.
Puluhan bendera ini sengaja dipasang untuk menyambut kedatangan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua yang memberikan sumbangan kepada korban kebakaran sekitar pukul 15.30 WIB, Rabu (23/5/2007).
Saat menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp 25 juta dan kebutuhan lain, seperti mi instan, obat-obatan, pembalut wanita dan alat-alat mandi senilai Rp 15 juta, Inggard sempat 'kampanye' mengelu-elukan Foke yang diusung Golkar.
Dia berharap masyarakat memilih wakil-wakil rakyat yang mengerti dan mengenal sosiologi dan kultur Jakarta.
"Jangan cari orang yang tidak berpengalaman dan hanya coba-coba. Partai Golkar dan beberapa partainya telah mengusung Bapak Fauzi Bowo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," tuturnya.
Saat berkeliling dan bersalaman dengan warga korban kebakaran, Inggard berkali-kali menekankan bahwa bantuan yang dikirimnya bukan dari DPRD DKI, melainkan dari Partai Golkar.
"Tadi kita dari Partai Golkar sudah memberikan bantuan melalui kecamatan dan kelurahan," tuturnya berulang-ulang.
Saat disinggung, apakah dia tengah melakukan kampanye terselubung di balik pemberian sumbangan itu, Inggard menepisnya.
"Bukan, saya ingin tekankan bantuan ini bukan dari DPRD, tapi dari Partai Golkar. Wajar kan, kebetulan sekarang Golkar lagi ngusung Foke. Kita imbau jangan sampai masyarakat salah memilih," tegasnya.

suumbe: detikcom
============

HIDUP FOKE !!! = HIDUP BANJIR !!!!

Hakim Tolak Eksepsi Pemprov DKI, Korban Banjir Teriak 'Horee...'
-----------------------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Seratusan korban banjir Jakarta berteriak kegirangan. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan 5 walikota Jakarta. "Horeee...!!!"

"Majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat dan menyatakan pengadilan Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini. Pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian," kata Ketua Majelis Hakim Moefri.

Hal ini disampaikan dia dalam sidang gugatan class action yang beragendakan pembacaan putusan sela, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2007).

Sorak gembira pengunjung yang mayoritas korban banjir DKI pada Februari 2007 pun langsung bergema memenuhi ruang sidang.

Salah seorang penggugat yang merupakan salah satu korban banjir dari Kampung Melayu mengaku puas dengan putusan tersebut.

"Pokoknya sidang mendatang saya sendiri akan jadi saksi. Tidak usah pakai kesaksian tertulis, saya kan korban juga," kata Tuti dengan berapi-api.

Sementara itu kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta Made Suarja menyebutkan, pihaknya tetap menghormati putusan hakim. Dia menuturkan sejumlah bukti telah disiapkan, antara lain terkait santunan terhadap korban banjir.

"Tapi kita lihat dulu perkembangan dari penggugat," ujarnya.

Warga korban banjir DKI Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Korban Banjir (JRKB) mengajukan gugatan class action terhadap Pemprov DKI yakni Gubernur DKI dan 5 Walikota. Pemprov DKI dianggap lalai menangani korban banjir.

Gugatan class action diajukan oleh 11 warga JRKB. Mereka menuntut ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp 5,16 triliun atas kelalaian tergugat pada saat sebelum dan setelah banjir.

Sidang dilanjutkan Senin 23 Juli 2007 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat, yakni warga korban banjir.

sumber:detikcom
============


Salahkan Alam, Sutiyoso Dikecam
---------------------------------------------

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menuding alam sebagai penyebab banjir di Jakarta. Padahal, banjir karena kegagalannya. Lumbung Informasi Rakyat (Lira) dan warga korban banjir pun mengecamnya.
Kegagalan Sutiyoso dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo siap dimejahijaukan. Lira akan mengajukan class action
"Sutiyoso dan Fauzi Bowo telah gagal. Parahnya, kegagalan ini justru menyalahkan alam. Itu hanya pembenaran terhadap kelalaian," ujar Presiden Lira M Jusuf Rizal dalam jumpa pers di DPP Lira, Gedung Gajah, Jalan Dr Saharjo, Jakarta, Kamis (8/2/2007). Hadir dalam acara itu para korban banjir Jakarta.
Gugatan class action itu rencananya akan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tujuannya agar diberikan penggantian kerugian materiil dan immateriil terhadap korban bencana banjir yang melanda Jakarta.
Sementara itu, perwakilan korban banjir Jakarta menuturkan, telah mengisi formulir pengaduan untuk gugatan class action. Mereka juga kecewa dengan kinerja Sutiyoso dan Fauzi Bowo.
"Sutiyoso jangan cuma ngomong ini bencana alam. Ini rakyat jadi susah. Kerjaannya cuma ngurusin busway doang. Tapi masyarakat harus menanggung kesalahannya," kata Yati Suparta (35), warga Percetakan Negara, Salemba. Saat banjir besar melanda Jakarta, rumah Yati terendam air hingga selutut orang dewasa.
Selain class action, Lira juga akan melakukan analisa terhadap kinerja pemda serta akan meminta kepolisian, serta KPK agar mengaudit APBD DKI Jakarta.
"Banjir ini kan jelas tahunan dan sudah dianggarkan. Artinya kami sangat yakin ada penyalahgunaan dana, sehingga banjir tetap terjadi. Kita akan minta kepolisian dan KPK untuk mengauditnya," kata Jusuf

sumber:detik.com
=============

Banjir Tewaskan 47 Warga Jakarta
-----------------------------------------------

Jakarta - Banjir yang melanda Jakarta menelan korban tidak sedikit. Korban tewas di Jakarta Jumat (9/2/2007) hingga pukul 14.00 WIB, berjumlah 47 orang. Sebelumnya tercatat 37 orang.
Angka ini hanya untuk Jakarta saja, belum termasuk dengan kota-kota lain di Banten 13 orang dan Jawa Barat 16 orang.
Data Crisis Center Satkorlak Penanggulangan Banjir dan Pengungsi DKI Jakarta menunjukkan, 10 korban tambahan ini sebagian besar tewas karena tenggelam.
10 Orang tersebut adalah Anariski (3 bulan), Sandi (1), Fitri (2). Mereka adalah warga Cengkareng dan belum diketahui penyebab kematian.
Warga Cengkareng lainnya adalah Nurdin (77), Arief (14), dan Abda Maiwan Anfianto (14). Mereka tewas karena tenggelam.
Selain itu Along (21) warga Kalideres, Sinah (59) warga Palmerah, Gunawan (53) dan Hendra (25) yang merupakan warga Kebon Jeruk.
Berdasarkan kota, korban tewas di Jakarta Pusat 3 orang, Jakarta Utara 11 orang, Jakarta Selatan 1 orang, Jakarta Timur 15 orang, dan Jakarta Barat 17 orang

sumber;detikcom
============

Merasa Berdosa, Arsitek Janji Beri Kompensasi Banjir
------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Pembangunan mal-mal dituding sebagai biang kerok banjir. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta mengaku bersalah dan bertanggung jawab.
"Kita ikut bertanggung jawab atas bencana banjir. Saya punya 4.000 anggota di Jakarta, dan banyak di antara mereka membidangi pembangunan mall-malla yang menyebabkan banjir di Jakarta," kata Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta Ahmad Djuhara.
Hal ini disampaikan Djuhara usai diskusi di Mario's Place, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2006).
Djuhara berjanji akan memberikan kompensasi untuk mengupayakan ruang hijau di Jakarta dari 9 persen menjadi 30 persen. "Beri kami waktu 3 bulan untuk merealisasikan janji. Itu pun kalau diizinkan oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Kompensasi, menurut dia, diberikan dengan cara memperbanyak pembuatan taman kota, dan menindak pembangunan gedung di Jakarta yang menyalahi aturan.
Djuhara menyesalkan arsitek di Indonesia hanya sebatas dijadikan sebagai tukang, dan tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
"Pembangunan di Jakarta di luar kontrol kami. Makanya, kami menggagas adanya UU Arsitek yang salah satunya berisi IMB hanya boleh diajukan oleh para arsitek," kata Djuhara.
Djuhara pun mengajak masyarakat cerdas sikapi bencana banjir.
"Masyarakat harus berani mengambil tindakan. Di Seoul, Korsel, masyarakat berinisiatif merobohkan jalan layang dan dijadikan taman kota. Itu terealisasikan," kata dia.

sumber : detikcom
=============

Sutiyoso Akui Persiapan Pemprov Tak Sebanding Dahsyatnya Banjir
-------------------------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Kecaman dan makian soal banjir mengalir deras ke orang nomor satu di DKI Jakarta, Sutiyoso. Namun Sutiyoso mengklaim pihaknya sudah mengantisipasi datangnya banjir sejak lama.
Salah satunya, melakukan serangkaian rapat antisipasi banjir dan latihan gladi lapang pada November-Desember 2006.
"Namun namanya musibah, kapasitas yang disediakan tidak cukup dengan banjir yang datang," kilah Sutiyoso usai melepas 73 truk bantuan di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/2/2007).
Meski kapasitas yang disediakan tidak cukup akibat hebatnya banjir, pihaknya, imbuh Sutiyoso, telah mengantisipasinya. Pemprov telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri.
Antisipasi lainnya, meminta masyarakat pindah ke tempat pengungsian yang telah disediakan. "Jadi jangan di loteng saja," tandasnya.
Untuk mengantisipasi pengungsi korban banjir di waktu mendatang, Sutiyoso berencana membuat penampungan besar di lima wilayah DKI.
Dia mencontohkan Jakarta Pusat yang menyediakan Lapangan Banteng untuk menampung korban banjir.

sumber:detikcom
============

Foke Terseret Banjir: Kandidat dalam Berita
-----------------------------------------------------------

Banjir tak hanya mengepung Jakarta, tapi juga "menghanyutkan" popularitas Fauzi Bowo, kandidat kuat Gubernur Jakarta. Foke, sapaan populer Fauzi Bowo, turut dipersalahkan pada dua hal: terjadinya banjir bandang (yang lebih dahsyat ketimbang banjir 2002) dan ketidakmampuannya melakukan tanggap darurat untuk menangani para korban.Detik.com (7/2) dalam beritanya yang bertajuk "Banjir Badang Jakarta Kampanye Buruk Buat Foke" menulis,
"Kalau kemarin kemungkinan besar Foke yang akan dipilih, mungkin sekarang perlu dipertimbangkan lagi. Partai harus berhitung dengan matang, mumpung masih ada waktu," kata salah seorang politisi PDIP saat berbincang-bincang dengan detikcomBerita Kota (9/2) dalam beritanya yang bertajuk "Foke Gagal, Agum Beri Bantuan" menulis,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) perlu mempertimbangkan dukungan terhadap pencalonan Wagub Fauzi Bowo sebagai cagub dalam pilkada Agustus mendatang. Pasalnya, dia dinilai gagal melakukan tanggap darurat korban banjir. "Kegagalan ini akan mencemarkan nama parpol yang mencalonkannya pada pilkada mendatang," kata Direktur Eksekutif Jakarta for Indonesia Foundation (JIP) Syarif, Kamis (7/2). Hal senada juga diungkap Indo Pos (13/2) dalam beritanya bertajuk "Buntut bajir, Foke Dievaluasi" menyatakan,
...Pamor orang nomor dua di Pemprov DKI Jakarta ini turun karena mendapat raport merah karena dianggap gagal mengantisipasi banjir. Dua partai politik, PPP dan PDS, yang sebelumnya sudah hampir pasti menyokong Foke-panggilan akrab Fauzi Bowo di Pilkada, kini malah bersiap melakukan evaluasi dukungan.Upaya Foke untuk turut menolong korban banjir juga ditanggapi secara negatif. Indo Pos (13/2) dalam beritanya yang bertajuk "Foke Malah Bikin Posko" menulis,
Posko Foke -panggilan akrab Fauzi Bowo- itu menggandeng LSM PPJ (Perhimpunan Peduli Jakarta) untuk melakukan pengobatan gratis dan penyediaan air bersih korban banjir. "Dengan cara ini, kita berharap bisa sedikit membantu," tukas ketua PPJ Herujito, kemarin. Dia menyebut, Posko Foke terdapat di 10 titik wilayah banjir.Namun keberadaan Posko Foke tersebut menuai kecaman. Fauzi Bowo yang posisinya sebagai Wagub seharusnya bisa mengatasi dan melakukan recovery pasca banjir, bukan membuat posko sendiri di daerah banjir. "Sebagai orang nomor dua di DKI, dia harusnya mengkoordinir posko-posko itu. Foke punya wewenang untuk melakukannya. Tetapi dia malah ikut-ikutan membuat posko. Ini kan anomali," (kata Syarief, Direktur Eksekutif JIF) Secara tidak langsung, kemampuan Foke juga diungkap dengan meminjam pernyataan yang disampaikan salah seorang kandidat lainnya. Investor Daily Indonesia (7/2) misalnya mengangkat judul berita "Gubernur DKI Mendatang Harus Bisa Atasi Banjir"

sumber:berpolitik.com
================