HIDUP FOKE !!! = HIDUP KORUPSI !!!!

Maju Jadi Cawagub, Asril Habis Rp 4 Miliar
----------------------------------------------------------

Jakarta, Tim sukses bekas cawagub Asril Tanjung, Iwan Syafrizal mengaku jenderal bintang dua itu telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp 3 hingga Rp 4 miliar selama mengikuti penjaringan cawagub di parpol.

“Kalau ditotal biaya yang kami habiskan mencapai Rp 3 sampai Rp 4 miliar,” bebernya kepada wartawan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Iwan mengatakan, dana itu dihabiskan untuk berbagai kegiatan, mulai dari partai yang minta bantuan untuk konsolidasi sampai acara mukerwil partai.

Dia mengutarakan, sepengetahuannya partai tidak meminta hanya kepada salah satu calon, namun semua kandidat yang ikut penjaringan di partai. “Yang saya dengar Slamet Kirbiantoro dan Djasri mengeluarkan dana sampai 5 miliar,” ungkapnya.

Menurut Iwan, posisi cawagub serba salah jika dimintai sumbangan oleh parpol karena jika tidak disanggupi, para cawagub khawatir pencalonannya tidak diloloskan.

“Kalau sekarang para cagub dan cawagub yang kalah di penjaringan partai mengeluh, dan kini berteriak agar pilkada kelak bisa mengabulkan pencalonan cagub dari non partai, karena mereka pernah merasakan bagaimana mengikuti penjaringan di partai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengaku telah menghabiskan dana sebanyak Rp 1 miliar untuk biaya kegiatan di partai dan publikasi sedangkan Sarwono mengaku habis Rp 2 miliar

sumber:Rakyat Merdeka.
==================

Fauzi Bowo Kampanye Pakai Uang Pemda?
---------------------------------------------------------

Perspektif Online
03 May 2007Etika Fauzi Bowo Dipertanyakan Publik
laporan oleh: Hayat Mansur Untuk kesekian kalinya Fauzi Bowo batal tampil di Gubernur Kita. Yang tampil malah dirinya dalam bentuk iklan Pemerintah DKI menyambut HUT Kota Jakarta yang beberapa kali diputar saat jeda acara Gubernur Kita. Karena itu publik mempertanyakan etika Fauzi Bowo yang sebelumnya juga sudah gencar memasang foto dirinya di sejumlah penjuru Jakarta. Saking gemasnya, mahasiswa menyarankan agar Fauzi Bowo digantikan Wimar Witoelar sebagai calon gubernur.
Ceritanya ini iklan HUT DKI, dibiayai oleh Pemprov DKI - uang rakyatSetelah calon gubernur (Cagub) Adang Daradjatun kemudian Sarwono Kusumaatmadja tampil di acara Gubernur Kita, pada Kamis malam (3/5) semestinya giliran Fauzi Bowo menyampaikan visi dan misinya sebagai calon gubernur (Cagub). Namun seperti sebelumnya, publik kembali harus kecewa karena Fauzi batal hadir. Tak ada alasan jelas mengenai ketidak hadirannya. Memang Fauzi Bowo mau hadir atau tidak di acara Gubernur Kita adalah haknya. Yang pasti adalah hak kita sebagai pemilih untuk memilih Cagub yang mau menampilkan diri atau hanya tampil di gambar-gambar saja. Terkait dengan sudah banyaknya beredar gambar diri para Cagub di penjuru Jakarta, bagaimana sebenarnya etika berkampanye di Pilkada Jakarta? Simak beberapa kutipan perbincangan di acara Gubernur Kita yang kali ini menampilkan M. Hamdan Rasyid (anggota KPUD Jakarta), Didik Supriyanto (ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), dengan audience mahasiswa-mahasiswi Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Seperti biasa, acara ini dipandu host Effendi Gazali, Co host Iwel dan Fenny Rose, serta Panelis Ryaas Rasyid dan Wimar Witoelar.Hak PemilihEffendi: Malam ini kita akan membahas mengenai etika kampanye. Wimar: Lalu, bagaimana etika kalau diundang tidak datang?Effendi: Itu juga penting. Tapi saya perlu menyampaikan informasi bahwa sebetulnya kita sudah mulai giliran untuk menyambut atau mempersilahkan mereka yang menjadi kandidat untuk datang ke sini. Pasangan Adang Daradjatun - Dani Anwar, dan Sarwono Kusumaatmadja – Jeffry Geovanie telah hadir. Malam ini sebetulnya kami ingin menyambut sekali Fauzi Bowo yang masih mencari calon wakilnya. Tapi karena sesuatu hal dan lainnya serta statusnya sebagai incumbent sampai kini belum bisa datang.Wimar: Ini perlu dicatat karena saya suka dituduh memojok-mojokin orang yang tidak datang. Sebetulnya hak Fauzi Bowo sepenuhnya untuk datang atau tidak datang. Tapi adalah hak pemilih untuk memilih Cagub yang mau menampilkan diri atau hanya tampil di gambar-gambar saja.Billboard Fauzi BowoWimar: Untuk penonton yang penting adalah apa yang disebut pelanggaran. Apa yang disebut melanggar aturan Pilkada?Didik: Pelanggaran dalam Pilkada ada dua yaitu Pidana dan Administrasi. Pelanggaran Pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No.31 tentang Pilkada. Misalnya, dalam Pilkada tidak boleh meyakinkan orang melalui uang. Sedangkan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut persyaratan atau yang dibuat oleh KPUD atau pemerintah di luar UU tadi. Misalnya, pasang gambar sembarangan. Tidak boleh pasang gambar di jalan tolWimar: Saya mau tanya. Kemarin di jalan tol Slipi ada gambar Hari Pendidikan Nasional dengan foto Fauzi Bowo dan Sutiyoso tapi tidak ada gambar anak sekolahnya. Kalau dari jauh, kita pikir itu kampanye dengan Cagubnya Fauzi Bowo dan barangkali Cawagubnya Sutiyoso. Apakah itu melanggar?Didik: Ini agak susah karena biasanya calon-calon dari incumbent biasanya mempergunakan posisinya dan fungsinya dengan baik. Saya pikir itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Orang sich melihat itu suatu pelanggaran atau aturan main.Wimar: Itu mungkin termasuk melanggar anggaran dan izin billboardDidik: Itu bisa jadiEffendi: Saya mau tanya, apakah anggaran itu ditanggung pasangan kandidat atau Pemda DKIDidik: Kalau untuk Hari Pendidikan Nasional sudah jelas ditanggung Pemda DKIKomentar PenontonBerikut ini beberapa pandangan publik melalui telepon dan dari dalam studio terhadap ketidak hadiran Fauzi Bowo dan calon yang gambarnya tampil di berbagai billboard.Abdullah (Jakarta): Mengenai etika kampanye, kalau dikatakan mencuri start memang belum ada garis startnya belum ada sampai sekarang. Yang menarik adalah masalah incumbent. Saya sebagai warga Jakarta berharap dengan adanya Pilkada nanti terpilih kepala daerah yang bisa melakukan perubahan terutama masalah birokrasi. Karena itu sebenarnya lebih fair kalau memang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, calon incumbent lebih baik mundur saja walaupun dalam peraturan pemerintah dibenarkan untuk mengambil cuti. Tapi ini untuk pendidikan politik maka sebaiknya mundur. Ini penting juga agar tidak terjadi politisasi birokrasi.Robby (Mahasiswa Akademi Maritim Pembangunan Jakarta): Selamat malam. Sebetulnya kami berbondong-bondong datang ke sini dengan sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk Cagub kita tapi karena kondisi ini kita kecewa. Calon yang telah mengecewakan kita lebih baik siap-siap mundur saja. Saya lebih cenderung Pak Wimar saja yang menjadi gubernur.Ali (Kebon Jeruk): Biar saja peraturan mau dilanggar atau tidak, tapi yang jelas etika dilanggar.Johansyah (Cinere): Saya terus terang sangat muak dengan politisasi birokrasi. Ini seolah-olah berlangsung tanpa ada rem dari peraturan yang berlaku. Bahkan di acara ini tadi saya melihat iklannya telah melakukan politisasi birokrasi. Kedoknya HUT DKI tapi dibelakangnya ada gambar Fauzi Bowo dengan menyebut serahkan pada ahlinya. Ini tidak fair. Sebenarnya acara ini bagus tapi apa yang salah Bung Effendi selalu berusaha menghadirkan calon tersebut tapi tidak pernah hadir. Padahal acara ini bagus untuk mempromosikan dia.Kedaulatan PemilihIwel: Saya boleh dong tanya kepada Pak Wimar yang sudah professor dalam Public Relations. Bagaimana tips gratis untuk para calon ini supaya mereka tidak menempel dimana-mana dalam rangka memperkenalkan diri?Wimar: Tergantung para calon. Barangkali beberapa calon sudah terbiasa menjadi gubernur pada zaman dulu dimana ditunjuk dari atas. Jadi sedikit mungkin bertemu wartawan, sedikit mungkin muncul di televisi. Yang penting bertemu Pak Harto atau siapa. Kalau sekarang barangkali yang penting bertemu pemodal. Kalau zaman sekarang makin banyak bertemu masyarakat makin terpilih. SBY sudah masuk ke pola yang kedua. Dia menghadapi masyarakat. Tapi di DKI ada calon yang belum yakin apakah dia perlu bertemu masyarakat atau hadir di Gubernur Kita, atau dia diam saja dengan pasang poster di sana-sini. Dia juga tidak pernah bicara apa-apa, hanya gambar saja. Dia juga tidak ada program, tidak ada keberpihakan, tidak bisa menerangkan tanggung jawabnya dalam 10 tahun di DKI kemarin. Dia hanya berharap bisa menang hanya dari fotonya saja. Jadi tergantung pemilih. Kalau pemilih bisa kena kibul sama foto maka kita tidak bisa apa-apa karena itu adalah kedaulatan pemilih. Effendi: Saya mau menanyakan kepada mahasiswa sebagai pemilih muda. Kalau Anda melihat ada calon yang banyak sekali memasang iklan dengan seperti tadi politisasi birokrasi dibandingkan dengan calon yang hanya bisa memasang sedikit iklan karena uangnya sedikit. Apakah Ada yang mau memberikan suara untuk calon yang banyak memasang iklan dengan cara politisasi birokrasi tadi? Silakan angkat tanganMahasiswa: hu … hu… (Tidak ada satu pun yang mau mengangkat tangan)Wimar: Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan pemilih lain di Jakarta sama cerdasnya dengan mereka.Penutup Wimar:Saya hanya menganjurkan agar pemilih betul-betul melihat calon mana yang menyalah-gunakan uang kantornya, uang jabatannya dan mana yang tidak. Pilih yang jujur.Anda pilih siapa: yang menampilkan diri dan berani menjawab, atau yang hanya tampil dalam gambar-gambar saja? You will get the Governor you deserve!
sumber:perspektif.net
================

FOKE sepakati pada harga Rp 300 milyar untuk siram Parpol
----------------------------------------------------------------------------------

Pilkada Jakarta kembali dihangatkan adanya kandidat Gubernur yang tebar 'gizi'. Isu ini kembali menyeruak menyusul terjadinya pertikaian internal di dalam Partai Damai Sejahtera. Dari perselisihan itulah,terkuak kabar, Fauzi Bowo menebar 'gizi' ke partai ini sebesar Rp 10 milyar yang dibayar bertahap.

Pengakuan adanya sogokan politik itu diungkapkan oleh Robert Dede Bangun, wakil ketua PDS Jakarta. Robert dan sejumlah pengurus PDS Jakarta lainnya terancam dipecat karena masih ngotot mengusung nama Agum Gumilar, selain Fauzi, ke DPP PDS.

Dalam wawancaranya dengan Kantor Berita Radio 68 H, Robert menyatakan, 'Pak Ninno (Constantin Ponggawa, Ketua DPD PDS Jakarta--red) di dalam rapat pleno, dia mengatakan demikian, bahwa Rp 2,5 milyar akan diberikan kepada PDS, kalau cuma Fauzi Bowo saja yang didukung PDS. Jadi Fauzi Bowo akan memberikan Rp 2,5 milyar sesudah Rakerwil selesai, dengan ketentuan satu nama diusung ke DPP.'

Tak berhenti di situ, kucuran uang juga akan mengalir ketika kampanye dan setelah Fauzi terpilih sebagai Gubernur.'Sesudah gitu, Rp 2,5 milyar lagi, pada saat kampanye. Sudah gitu Rp 2,5 milyar lagi setelah Pak Fauzi Bowo menjadi gubernur. Tapi rapat pleno terakhir, diberitakan oleh Pak Ninno, bahwa itu (dananya.red) ditambah lagi Rp. 2,5 milyar, jadi seluruhnya Rp 10 milyar,' ujarnya.

Adanya dugaan sogokan politik ke PDS ini tak ayal membumbungkan pertanyaan nakal, seperti berapa yang diterima PPP dan Golkar, dua parpol yang juga sudah membulatkan dukungan kepada satu nama, Fauzi Bowo.

Pertanyaan ini mengemuka lantaran perolehan kursi kedua partai hampir dua kali lipat dari yang diperoleh PDS. Sebagaimana diketahui, PPP dan Golkar sama-sama meraup 7 kursi, sedangkan PDS hanya 4 kursi saja di DPRD Jakarta. Namun, sejauh ini, belum beredar kabar adanya sogokan politik ke dua parpol tersebut.

Sebelumnya, Foke, begitu sapaan Fauzi Bowo, juga dihubung-hubungkan dengan informasi yang beredar mengenai adanya 'kesepakatan' seorang kandidat dengan sebuah partai politik besar. Menurut info yang diteruskan dari satu sms ke sms itu, parpol itu meminta 'gizi' yang nilainya terbilang fantastis, Rp 500 milyar. Setelah ditawar, konon, disepakati pada harga Rp 300 milyar yang dibayar dalam 2 termin.

Dalam sebuah diskusi tentang banjir yang berlangsung pekan lalu di Jakarta, pengamat politik Sukardi Rinakit menyatakan angka sebesar itu tidaklah fantastis buat ukuran Jakarta. 'Lihat saja APBD-nya yang mencapai 20-an trilyun. Kalau tiap tahunnya dibancak 100 milyar, sudah kembali modal kan?' ujarnya menjawab pertanyaan seorang peserta diskusi.

sumber: berpolitik.com
================

KPK Harus Usut KKN Foke
------------------------------------

Jakarta - Puluhan orang dari Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi meminta dugaan KKN cagub DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke diusut tuntas.

Dugaan KKN Fauzi diusung dalam aksi yang diikuti 20 orang di Gedung KPK, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2007) pukul 11.15 WIB.

Massa membeberkan KKN yang dilakukan pria yang kini menjabat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Fauzi dituding melakukan penyerobotan tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Lahan itu semula milik H Usman Sani.

"Saat itu Fauzi Bowo menggunakan pengaruhnya untuk mengambil alih tanah dan bangunan di Jalan Teuku Umar. Bahkan sertifikat kepemilikan rumah tersebut dialihkan ke anak-anaknya," kata Agus, koordinator aksi sambil menunjukkan sertifikat tanah.

Agus meminta KPK memeriksa harta kekayaan Fauzi dan DPP PPP serta partai lain diminta meninjau ulang untuk mengusung Fauzi dalam pilkada.

Massa juga mengusung spanduk dan poster bertuliskan "Pantaskah Fauzi Bowo menjadi gubernur", "Fauzi Bowo penyerobot hak rakyat", dan "Usut tuntas KKN Fauzi Bowo

sumber :detikcom
============

Jelang Pilkada DKI, Kisruh PDS Makin Panas
-------------------------------------------------------------

Jakarta - Kisruh di internal Partai Damai Sejahtera (PDS) menjelang pilkada DKI semakin memanas. Wakil Ketua DPW PDS DKI Jakarta Robert Gede Bangun siap menggugat balik partainya.

PDS menyatakan akan memecat kader-kader DPW yang mbalelo dan menolak mendukung Fauzi Bowo sebagai cagub dari PDS.

"Saya tidak masalah dipecat oleh partai, saya akan menggugat balik PDS," kata Robert kepada wartawan melalui telepon, Kamis (8/3/2007).

Keputusan partainya untuk menonaktifkan kader PDS yang tidak mendukung Foke, imbuh Robert, membuktikan sikap partai yang makin otoriter.

"Itu sikap sepihak yang otoriter. Saya tidak pernah diajak bicara. Dan jangan anggap saya sebagai politisi kacangan dong!" cetus dia.

Mengenai bantahan Ruyandi Hutasoit bahwa dia tidak pernah mengatakan menganulir Foke, Robert siap membuktikan kebohongan ketua umum PDS itu.

"Saya siap mengeluarkan rekaman (kalau Ruyandi pernah mengatakan akan menganulir Foke di gereja), kalau saya tidak asal ngomong," tegas dia.

Hal senada dikatakan pengurus DPW PDS DKI lainnya, Ronny Wongkar. Dia akan ikut menggugat balik PDS. Sebab sampai saat ini banyak kader PDS yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung kalau partainya mendukung Fauzi Bowo sebagai cagub.

"Saya saja baru tahu kalau Foke dicalonkan oleh partai dari koran," kata dia.

Wongkar siap membongkar adanya pemberian sebesar Rp 5 miliar dari Foke untuk Ketua DPW PDS DKI Constant Ponggawa agar menggolkan Foke sebagai cagub.

"Karena sudah terlanjur main bongkar-bongkaran. Saya juga mau bilang kalau Constant dapat Rp 5 miliar dari Foke," kata dia.

Sebelumnya ada dua nama yang diunggulkan partai ini, Foke dan Agum Gumelar sebagai cagub. Namun lewat SK 088/Keputusan/BK/DPP-BPKP/II/2007, DPP menetapkan Foke sebagai cagub.

Penetapan cagub itu ditegaskan DPP sudah final. DPP akan memecat pengurus yang masih tidak mengikuti SK tersebut.

sumber:detikcom
============


Essential Governor Qualities: Love of Justice, Respect for the Law, Transparency & Humanity

OPEN LETTER TO GOVERNOR OF JAKARTA CANDIDATE SURAT TERBUKA UNTUK KANDIDAT GUBERNUR

FAUZI BOWO

(in English and Bahasa Indonesia)
------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo

Wakil Gubernur/ Vice-Governor DKI Jakarta

Alamat Kantor/Office Address : Jl. Merdeka Selatan (Balai Agung), Jakarta.

Alamat Rumah/Home Address : Jl. Teuku Umar 24 Menteng Jakarta-Pusat (Central Jakarta), INDONESIA.

Yang terhormat Fauzi,
Saya memasang surat terbuka di internet ini dikarenakan saya telah menulis beberapa kali kepada anda tetapi belum pernah menerima penghormatan yang sama atas jawaban mengenai persoalan kemanusiaan, keadilan, pandangan dan penghormatan yang benar terhadap hukum. Semuanya ini benar-benar atas dasar keprihatinan saya terhadap tanggung jawab masa depan yang akan diemban oleh Gubernur dari Ibukota Negara Indonesia.
Seperti anda ketahui, pada bulan November 2002, saya dipenjarakan sama sekali atas tuduhan palsu sehingga sepupu anda, Sherisada Manaf (Richardson) dapat mengambil dengan cara illegal yayasan dan 2 sekolah saya (Khresna International Education Foundation atau dikenal sebagai KIEF School dan Jakarta International Montessori School (JIMS), Komplek ISCI, Jl. Ciputat Raya No. 2 Jakarta 12063 serta Balikpapan Independent Personal School (BIPS), Vilabeta Residence No. 26, Jl. Marsma Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan), rumah yang saya bangun, tabungan-tabungan saya, seluruh barang-barang pribadi saya dan yang sangat lebih tidak manusiawi adalah 2 anak saya.

Meskipun laporan forensik palsu diperoleh dengan cara menyuap dari Dr. Teguh Daryatno, RS International Bintaro, beberapa perwakilan saya memberitahukan bahwa pengaruh anda ada dibelakang ketidakadilan yang tidak manusiawi atas penangkapan, deportasi dan pengambilan barang-barang pribadi saya.
Atas pelanggaran terhadap keluarga saya dan saya, korupsi, pidana, putusan yang buruk, ketidakadilan, ketidakhormatan terhadap hukum dan ketidakmanusiawian telah memainkan peranannya. Saya sarankan kepada anda dan siapapun yang membaca surat ini bahwa siapapun dengan karakteristik negatif tidak cocok menjadi Gubernur Ibukota Indonesia.
Tidak diragukan anda merupakan orang yang sangat kompeten dalam banyak bidang professional, tetapi bila anda terpilih sebagai Gubernur pada bulan Agustus, saat ini anda harus menunjukkan bahwa anda mempunyai kualitas karakter yang diharapkan dari seorang pemimpin di Negara Indonesia yang menuju pembaharuan dan perkembangan. Saya minta anda membuktikannya dengan cara:
1. Menunjukkan penghormatan terhadap hukum dengan menginstruksikan Polda Metro Jaya untuk menginvestigasi kejahatan terhadap anak-anak saya dan saya sehingga keadilan (saya bukan ingin balas dendam, hanya kebenaran dan keadilan) dapat dilaksanakan.
2. Menjalankan pemerintahan dengan layak, sama sekali transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan
3. Menyokong saya atas misi tak mementingkan diri sendiri, berperikemanusiaan untuk memajukan pendidikan dan memberantas kemiskinan melalui kegiatan usaha di daerah Jakarta Raya.

Anda merupakan paman sepupu anak-anak saya dan saya ingin mereka dan seluruh penduduk Jakarta dan bangsa Indonesia berpikir baik tentang anda. Saya sangat berharap anda tidak akan mengecewakan kami.
Salam,
Frank Richardson

Dear Faulkner (aka Fauzi),

I am posting this open letter on the internet because I have written to you several times, but have never received even the courtesy of a reply about an issue of humanity, justice, good judgment and respect for the law. These are all essential concerns for any future responsible governor of Indonesia’s capital city.

As you know, in November, 2002, I was jailed on entirely false charges so that your cousin, Sherisada Manaf (Richardson), could illegally take my foundation and two schools from me (Khresna International Education Foundation, otherwise known as KIEF Schools, and the Jakarta International Montessori School (JIMS), Komplek ISCI, Jalan Ciputat Raya No. 2, Jakarta 12063, and Balikpapan Independent Personal School (BIPS), Vilabeta Residence No.26, Jl. Marsma Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan), the home I built, my savings, all my personal possessions and, most inhumanely of all, two of my children.

Although a false forensic report was obtained corruptly from a Dr. Teguh Daryatno of R.S. Internasional Bintaro, several of my representatives confirmed that your influence was behind the inhumane injustice of my arrest, deportation and dispossession.

In this violation of my family and me corruption, criminality, bad judgment, injustice, disrespect for the law and inhumanity have all played a part. I would suggest to you and others who read this letter, that any person with these negative traits is not suitable for governor of Indonesia’s capital.

Undoubtedly you are a man who is very competent in many professional areas, but if you are to be elected governor in August you must now show that you have the qualities of character required of a leader in the new and emerging Indonesia. I ask that you prove this by:
Demonstrating respect for the law by instructing Polda Metro Jaya to investigate the crimes against my children and me so that justice ( I seek no revenge, only the truth and justice) can be done,
Committing your administration to be ethical, entirely transparent and wholly accountable in all that it does, and
Supporting me on a selfless, humanitarian mission to improve education and relieve poverty through enterprise in the area of greater Jakarta.

You are second-cousin to my children and I would like them and the citizens of Jakarta and the people of Indonesia to think well of you. I do hope you will not disappoint us.

Salam

Frank Richardson

Email: fdr@SPAMinter-didactic.com after removing the word 'SPAM'.
Dignified , fulfilled, purposeful, responsible and compassionate lives for all.

sumber:www. fauzibowo.org
===================

Pembayaran Dana Banjir Seret, Ada yang Dikorupsi
---------------------------------------------------------------------

Jakarta, Rakyat Merdeka. Warga korban banjir hingga kini ada yang belum mendapatkan dana hibah yang disalurkan melalui dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

“Ketika banjir besar, rumah saya kena banjir setinggi dada. Tapi, saya belum dapat dana banjir,” ujar Eko, warga Jl Dato Tonggara RT3/11 Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (28/5).

Padahal, katanya, warga di RW lainnya sudah mendapatkan dana banjir sebesar Rp 200 ribu sampai Rp300 ribu. Hanya warga di RW 11 Kramatjati yang hingga kini belum mendapatkan dana banjir.

Persyaratan untuk mendapatkan dana banjir juga telah dipenuhi oleh warga. Ratusan warga di RW 11 memiliki KTP DKI sehingga mereka berhak mendapatkan dana banjir. “Kita sudah cek ke kelurahan, tapi kita malah diberi beras 8-10 kilogram. Makanya, kita enggak tahu dana banjir itu dikemanakan,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Budihardjo mengaku belum mengetahui kasus itu. “Nanti, akan saya cek lebih lanjut,” ujar Budihardjo.

Budihardjo mengatakan, pihaknya telah menyalurkan dana banjir sebesar Rp 169 miliar di 169 kelurahan. Masing-masing kelurahan mendapatkan dana Rp 1 miliar. Hanya satu kelurahan, yaitu kelurahan Tomang, yang belum mendapatkan dana banjir.

“Di kelurahan Tomang, ada masalah. Dekelnya dilaporkan oleh warga melakukan penyelewengan dana pada tahun 2006,” ujar dia.

Akhirnya, dekel dinonaktifkan dari penyaluran dana banjir tahun 2007. Untuk mempercepat proses penyaluran dana banjir, pihaknya akan menunjuk caretaker untuk menyalurkan dana ke warga sehingga tidak perlu menunggu permasalahan dekel tersebut selesai.

sumber:RakyatMerdeka
================


Mark Up Dana STNK, Pejabat Pemprov DKI Terancam Dipecat
-----------------------------------------------------------------------------------

Jakarta - Asisten Keuangan dan Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Deden Supriadi diduga menggelembungkan dana pengadaan STNK periode 1999-2004. Gubernur Sutiyoso mengancam akan memecatnya jika dia ditetapkan menjadi tersangka.

"Kalau dia sudah pasti jadi tersangka, sudah pasti saya berhentikan. Jadi saya menunggu surat resmi dari Kejati," tegas Sutiyoso di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/5/2007).

Namun berapa kerugian negara akibat perbuatan mark up, Bang Yos mengaku belum tahu. "Ya kejaksaan saja belum tahu, apalagi saya!" cetus dia.

Sutiyoso mengaku masih menunggu hasil penyelidikan Kejati atas kasus yang menimpa mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah itu.

Untuk diketahui, Kejati DKI menemukan dokumen penyimpangan mark up STNK awal April 2007 lalu. Modus yang dilakukan dengan menaikkan harga pengadaan STNK dari Rp 600 menjadi Rp 1.000 per lembar.

Saat ini pihak Kejati belum menetapkan besarnya kerugian negara, karena masih dalam penghitungan batas pengawas keuangan dan pembangunan.

sumber:detik.com
=============

Asisten Perekonomian Pemprov DKI Gelapkan Duit STNK
-----------------------------------------------------------------------------

Jakarta, Rakyat Merdeka. Bekas Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang kini menjabat Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Deden Supriyadi, kemarin, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini ditangani Kejati DKI Jakarta.

Deden disangka menggelembungkan dana (mark up) pengadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahun 1999-2004. Saat itu Deden menaikkan harga pembuatan STNK dari Rp 600 menjadi Rp 1.000.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sutiyoso di Balaikota, Selasa (22/5), menyerahkan seutuhnya kepada aparat hukum melakukan proses pemeriksaan hingga tuntas.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum. Yang bersangkutan (Deden) sudah lapor kepada saya. Tapi belum tahu proses hukumnya,” kata Deden. “Pada prinsipnya kita harus menghormati hukum,” tambahnya.

Menurut Sutiyoso, Deden hanya dikenai sanksi administrasi sesuai kesalahannya. Sedangkan sanksi hukum menjadi urusan penegak hukum.

“Kalau ada kesalahan yang bisa saya berikan hanya sanksi administrasi dan tergantung tingkat kesalahannya,” kata Sutiyoso.

sumber:rakyatmerdeka
================

Tiga Kandidat dengan Tiga Problem Berbeda
-----------------------------------------------------------

Koran Sindo30 April 2007
-->Oleh Wimar Witoelar
Akhirnya pemilihan Gubernur DKI mengerucut pada tiga calon, walaupun belum resmi sampai saat nama-nama diajukan kepada KPUD. Tapi sebagai bahan pertimbangan, sudah 90% pasti bahwa ketiga calon itu adalah Adang Daradjatun, Fauzi Bowo dan Sarwono Kusumaatmadja. Karena untuk pertama kalinya penduduk Jakarta akan memilih Gubernur mereka secara langsung, bagus juga kalau kita bisa membedakan tiga calon itu, sebab memang beda. Saya tidak setuju dengan orang skeptis yang mengatakan bahwa memilih itu percuma, karena yang diumbar hanya janji-janji. Dimana-manapun, apakah di Perancis, di Amerika Serikat dan di Australia, kampanye memang ajang janji. Kita tidak perlu komplain karena kita juga yang bisa menyisihkan kandidat yang tidak tulus janjinya, dan kita bisa memilih orang yang lebih bisa dipercaya.
Pilihan orang pasti harus subyektif, jadi kalau kita bukan tim kampanye, lebih baik kita mengenal ketiga calon daripada mempromosikan salah satu. Yang paling mudah adalah melihat apa problem yang akan dibawa masing-masing calon kedalam kampanye sampai saat orang masuk kotak suara. Tidak perlu penekanan terlalu jauh kepada 'visi misi dan program', sebab justru kalau tidak senang mendengar janji, dalam 'visi misi dan program' itulah janji akan muncul. Pernyataan kandidat mengenai point substansi penting, bukan untuk ditangkap sebagai janji, tapi untuk kelihatan keberpihakan kandidat kalau ditanya issue yang membutuhkan sikap.

Apa perbedaan Adang Daradjatun, Sarwono Kusumaatmadja, dan Fauzi Bowo?

Misalnya Adang Daradjatun ditanya dalam 'Gubernur Kita', acara televisi tiap Kamis malam di JakTV:
WW: Karena anda dicalonkan oleh sebuah partai yang bermoral tinggi atau diyakini sebagai partai yang mempunyai nilai moral, saya ingin tanya apa anda akan mendukung penutupan tempat-tempat hiburan yang tidak halal walaupun itu mendatangkan penghasilan bagi daerah?Adang Daradjatun: Pasti saya tidak tutup!WW: Tidak akan tutup?Adang Daradjatun: Pasti tidak!WW: Partai juga setuju tidak ditutup?Adang Daradjatun: Setuju tidak ditutup.
Percakapan ini otentik, bahkan bisa dilihat dengan mudah melalui video clip agar tidak ada keraguan.
Kandidat Sarwono tidak ditanya soal tempat hiburan sebab tidak ada gelagat dia akan menutupnya. Sarwono ditanya soal korupsi:
WW: Persepsi di Jakarta adalah bahwa segala macam masalah, seperti banjir, dasarnya adalah korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Bahwa kantor Gubernur Jakarta banyak memberi tekanan kepada pengusaha, kepada media, kepada televisi. Anda orang santun dan bukan orang keras, apakah anda merasa kalau Bapak jadi Gubernur bisa membuat pemerintah DKI itu tidak korup dan tidak menekan?Sarwono Kusumaatmadja : Saya kira bisa dan..WW: Ya bisa, bagaimana caranya?!Sarwono Kusumaatmadja: Pertama kita mulai dari diri sendiri lah. Dan pengalaman saya, birokrasi itu sangat menghiraukan teladan dari pemimpinnya. Kalau yang di atas itu beres, ke bawah beresnya relatif cepat.
Percakapan inipun dilaporkan dalam teks dan bisa dilihat dalam rekaman video.
Tidak ada maksud tulisan ini untuk menilai kandidat mana yang jawabannya bagus dan mana yang jelek. Kami menulis, anda menilai. Sayang sekali bahan dari kandidat Fauzi Bowo belum ada karena dia belum muncul di Gubernur Kita. Konon kabarnya dia cepat marah kalau ditanya yang susah, tapi kita harus lihat sendiri, mungkin saja itu propaganda lawan.
Yang ingin kita lihat adalah problem yang menjadi beban awal kandidat Gubernur memasuki kampanye tahap publik. Banyak orang yang piawai dalam lobby partai dan membuat deal dengan kelompok masyarakat, tapi untuk pertama kalinya, pemilihan Gubernur DKI akan dilakukan dengan cara langsung. Jadi terserah apa yang sudah dipersiapkan dalam partai dan dalam negosiasi kelompok, tapi pada waktu memasukkan pilihannya kedalam kotak suara, pemilih akan mengikuti kata hatinya, mungkin sesuai rasio mungkin juga tidak.
Problem Kandidat Adang Daradjatun adalah karena dicalonkan PKS, maka dia harus memilih antara konsisten dengan ideologi PKS yang tidak senang tempat hiburan yang tidak halal, atau selera orang biasa di DKI, yang tidak senang pilihan orang ditentukan aliran tertentu. Bisa saja Adang disenangi pemilih umum tapi tidak disenangi warga PKS, atau sebaliknya. Untung wakil kandidat adalah Dani Anwar yang – berbeda dengan Adang memang tokoh PKS, jadi dia yang bisa 'menyambung' sikap Adang dengan sikap partai. Akan menarik untuk melihat, akhirnya kemana condongnya kampanye Adang.
Problem Kandidat Sarwono Kusumaatmadja bersumber pada kekuatannya sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam politik. Pernah jadi aktivis mahasiswa, anggota DPR, pimpinan partai, anggota kabinet empat atau lima kali, anggota DPD. Dia dikenal bersih dan jujur. Tapi dia tidak dikenal pernah membasmi korupsi. Dengan tingkat korupsi DKI yang endemik dari atas sampai bawah, apakah dia akan mampu? Wakil kandidat adalah Jeffry Geovanie yang sebaliknya dari Sarwono. Kalau Sarwono paling pengalaman diantara kandidat Gubernur, Jeffry paling tidak berpengalaman diantara kandidat Wakil Gubernur. Kalau Sarwono sering memenangkan kampanye termasuk kemenangan besar Golkar di tahun 1988, Jeffry dua kali kalah dalam dua kampanye, yaitu kampanye Amien Rais for President dan kampanye Jeffry Geovanie untuk Gubernur Sumatra Barat. Akan menarik untuk melihat, kemana perkembangan kekuatan kandidat ini.
Problem Kandidat Fauzi Bowo adalah bahwa dia segan ditanyai di depan umum. Tidak pernah muncul di 'Gubernur Kita', sedangkan yang lain – termasuk balon yang tersisih - sudah tampil secara sportif. Tapi tidak bisa disalahkan juga kalau tim Fauzi Bowo kurang semangat menampilkannya di televisi, karena ia mudah kehilangan kesabaran. Mungkin perlu konsultan komunikasi yang lebih pandai. Beban Fauzi adalah berat. Seperti Sarwono, kelemahan Fauzi ada pada kekuatannya. Modal dia menjadi calon adalah pengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI dibawah Sutiyoso. Tapi posisi itu juga menjadi kelemahannya. Fauzi Bowo harus menentukan sikap. Apakah membela prestasi Sutiyoso, atau melepaskan diri dari tanggung jawab mengenai korupsi dan kegagalan pemerintah DKI dalam mengatasi banjir, masalah orang miskin, dan kemacetan lalulintas. Problem lain bagi Fauzi Bowo adalah bahwa dia didukung koalisi yang begitu besar sampai calon Wakil Gubernur belum bisa disepakati padahal pendaftaran KPUD tinggal beberapa hari.
Sungguh beban yang berat bagi Fauzi Bowo, sama dengan Adang Daradjatun dan Sarwono Kusumaatmadja. Tiga-tiganya menghadapi problema berat, walaupun berbeda.
Bahagialah warga DKI yang menikmati kemajuan demokrasi sehingga bisa memilih diantara tiga calon berdasarkan penampilan mereka dalam sorotan publik, bukan dibelakang billboard dan iklan televisi. Uang milyardan sudah dihabiskan untuk propaganda, tapi kita yakin pendudk DKI tidak akan terpengaruh oleh iklan, karena sudah tahu penderitaan banjir, kemacetan jalan, meningkatnya kemiskinan kalau salah pilih Gubernur.
*Tulisan ini dimuat di Koran Sindo 30 April 2007