HIDUP FOKE !!! = HIDUP JUDI !!!!

Ali Sadikin Jagokan Fauzie Bowo
--------------------------------------------

Jakarta - Meski namanya dicoret dari PKS, namun Wagub DKI Jakarta Fauzie Bowo yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta justru mendapat dukungan dari tokoh ibu kota. Salah satu yang mendukung pencalonan Fauzie adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Ali Sadikin yang merupakan anggota Petisi 50 mendukung Foke, panggilan akrab Fauzie Bowo, karena melihat sudah saatnya Jakarta dipimpin oleh tokoh sipil.

"Dalam patokan saya Fauzie adalah yang terbaik," ujar Ali Sadikin sambil mengacungkan jempol kanan saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Borobudur No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2006).

Menurut Ali Sadikin, sudah saatnya tokoh seperti Fauzie Bowo diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Alasannya selain sudah berpengalaman memimpin Jakarta sebagai wagub, Fauzie juga dianggap cakap dalam kepemimpinan.

Fauzie juga merupakan tokoh yang punya orientasi megapolitan Jabodetabek yang awalnya merupakan ide dari Ali Sadikin.

Hingga saat ini Ali Sadikin belum memberikan restu secara resmi ke putra Betawi bergelar doktor itu. Namun secara informal dia sudah bertemu Fauzie Bowo untuk mendukungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan untuk calon wakil gubernur, Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Fauzie Bowo. "Itu terserah Fauzie apakah dari luar. Kalau militer itu diserahkan saja pada masyarakat," tandas pensiunan jenderal ini.

sumber: detikcom
=============

Ali Sadikin Dukung Fauzi Bowo
------------------------------------------

JAKARTA (Pos Kota) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin minta agar Ibukota ini nantinya dipimpin orang yang berpengalaman dan mengetahui persis tentang problematika serta kondisi Jakarta.

Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Tablik Akbar dan sekaligus Ulang Tahun PKP di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Acara ini antara lain dihadiri oleh Wagub DKI Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim serta pejabat lainnya, serta ribuan warga setempat.

Ali Sadikin mengakui figur Fauzi Bowo yang telah berpengalaman selama 30 tahun di lingkungan Pemda DKI Jakarta tersebut dinilai layak untuk memimpin Ibukota yang berpenduduk sekitar 10 juta orang itu.

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada ) di Jakarta akan dilaksanakan sekitar September Tahun 2007. Sejumlah balon Gubernur Jakarta yang mencuat saat ini antara lain Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun. Sementara Agum Gumelar dan Sarwono hingga kini belum mendapatkan ?kendaraan? untuk mendukung pencalonannya.

sumber :poskota & berpolitik.com
========================

Ali Sadikin: Gubernur Baru Harus Halalkan Judi
------------------------------------------------------------------

Jakarta, Rakyat Merdeka. Jelang Pilkada, bekas Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin bicara blak-blakkan soal judi. Menurut Bang Ali –sapaan akrabnya, judi harus dibolehkan oleh gubernur terpilih dalam Pilkada mendatang. Sebab, dengan pajak judi, maka DKI bisa menjadi kota megapolitan dan rakyatnya tak kesusahan.

Saat ditemui kemarin (4/4) di kediamannya, di Jalan Borobodur 37, Menteng, Jakarta Pusat, Bang Ali mengatakan, Gubernur DKI terpilih harus berani mengambil sikap untuk menjadikan Jakarta maju pesat seperti Singapura atau Malaysia. Solusi tercepat dengan melegalkan judi.

“Dulu waktu pertama kali saya memimpin Jakarta pada tahun 1966 APBD cuma Ro 66 juta. Karena saya nggak mau membebani warga, maka dicarilah solusi. Akhirnya saya setuju melegalkan judi. Dari situ, saya ambil pajak yang langsung disetorkan oleh bank, tanpa melalui staf biar nggak dikorupsi. Jadi tiap tahun pajak judi semakin bertambah. Dan, dari pajak judi tersebutlah saya bisa membangun Jakarta,’’ tegasnya dengan berapi-api.

Bang Ali mengakui awalnya kebijakan itu mendapat tekanan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Tetapi setelah dilakukan pendekatan mereka akhirnya mengerti dan mendukung kebijakan dirinya.

Dari uang judi itulah, Jakarta kemudian dibangun. Lantaran APBD DKI terus meningkat karena pajak judi. Di akhir masa jabatannya, APBD DKI mencapai Rp 90 miliar. Dengan uang itulah, Pemprov DKI bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil. Seperti menggratiskan biaya sekolah anak SD. Bahkan APBD DKI juga digunakan untuk mensubsidi anggaran pemerintah pusat.

“Sebenarnya sekarang ini judi ada dimana-mana. Masalahnya judi semakin liar. Yang untung preman dan pejabat korup. Kondisi ini tentunya berdampak buruk bagi masyarakat. Jadi kenapa sih mesti masalah, jangan munafik dong,’’ tegas Ali.

Purnawirawan Marinir ini memberi contoh, bagaimana Malaysia yang notabene adalah negara muslim melegalkan judi. Semestinya Indonesia tak perlu malu.
‘’Judi jangan dipandang dari satu aspek saja. Jika ada manfaat yang diperoleh kenapa harus takut untuk dilegalkan,’’ ungkap Ali yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan Laut di era Soekarno.

Secara pribadi Bang Ali menyanjung Gubernur Sutiyoso yang dinilainya berani dan tegas. Salah satu konsep Sutiyoso yang luar biasa adalah konsep Megapolitan. Konsep itu adalah pengembangan dari konsepnya tentang Jabotabek.

“Gubernur mendatang harus meneruskan kebijakan Sutiyoso. Busway, Monorail, Subway harus terus dilaksanakan. Itu juga dulu adalah impian saya,’’ tandas Bang Ali.

Karena itulah, Bang Ali berpesan kepada warga DKI untuk pintar-pintar menseleksi pemimpinnya. “Cari Gubernur yang memiliki pengalaman dan kematangan di birokrasi. Mau militer atau sipil, itu tak masalah,’’ ujarnya.

sumber:Rakyat Merdeka
==================

Orang Demokrat Minta Cagub DKI Legalkan Judi
-----------------------------------------------------------------

Disuruh Ikuti Jejak Bang Ali Sadikin

Menjelang Pilkada DKI, isu melegalkan perjudian di Ibukota kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Ilal Ferhard menantang para kandidat cagub membuat komitmen melegalkan judi guna menggenjot pendapatan daerah.

“APBD DKI tahun depan bakal menurun, karena pendapatan dari pajak kendaraan bermotor menurun. Untuk menggenjot pendapatan daerah, perlu dilakukan keberanian gubernur mendatang melegalkan perjudian, karena hasil pajak dari perjudian sangat besar,” kata Ilal kepada wartawan di Gedung DPRD, Kebon Sirih, kemarin.

Ilal menjelaskan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal, karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan, saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966, APBD DKI hanya Rp 66 juta. Namun, ketika Ali melegalkan perjudian, APBD DKI mencapai miliaran rupiah. Dengan hasil itu pula, lanjutnya, Bang Ali bisa membangun Jakarta, dan hasilnya bisa dirasakan semua warga Jakarta.

“Kita jangan munafik. Malaysia salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar, melegalkan perjudian. Kenapa di sini tidak bisa. Yang terpenting ditata dengan baik, dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI itu mengatakan, perjudian jangan dilihat dari kacamata yang sempit, namun harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas.

Ilal menambahkan, karena pentingnya hal itu, maka harus dicari figur gubernur seperti Ali Sadikin. Dia pun menantang cagub mendatang membuat kontrak politik akan melegalkan perjudian, jika terpilih menjadi menjadi gubernur. “Biar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang berani melakukan langkah berani seperti Bang Ali Sadikin,” tegasnya.

Bahkan, tambah Ilal, ia yakin cagub DKI yang berani membuat komitmen itu, akan mendapat dukungan luas warga Ibukota Jakarta di Pilkada DKI Agustus mendatang.

Menanggapi pernyataan Ilal, anggota Fraksi Demokrat Aliman Aat mengatakan, apa yang disampaikan Ilal bukan sikap resmi Partai Demokrat DKI atau fraksinya di DPRD, namun itu hanya pernyataan pribadi Ilal.

“Kita belum pernah membicarakan soal itu. Saya berpikiran masih banyak cara lain untuk mencari uang selain dari jalan perjudian,” tegas Aliman yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI ini saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Berbeda dengan Aliman, Wakil Ketua Bappilu PD Deny Taloga, justru sepakat dengan Ilal. Menurutnya, legalisasi judi dilakukan agar bisa memberantas judi-judi gelap yang saat ini masih ada dan menyusahkan rakyat kecil.

Jika dilokalisir seperti di Pulau Seribu, kata Taloga, maka semua bisa dipantau dengan baik. “Tapi Harus dibentuk badan khusus untuk mengelola tempat judi. Bahkan pajak judi tersebut dapat dipakai untuk pendanaan pembangunan Jakarta,’’ ungkap anggota Fraksi PD DPRD DKI ini.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menolak habis-habisan jika judi dilokalisasi. Ketua DPW PPP Jakarta Chudlary Syafi’i Hadzami menegaskan, akan pasang badan untuk menolak usulan tersebut. “Cagub atau gubernur terpilih yang bikin kebijakan judi akan kami tolak.“ RM

sumber:Rakyat Merdeka
==================


Dicari, Cagub DKI Pro Judi
------------------------------------

Jakarta, Rakyat Merdeka. Wacana legalisasi perjudian di Jakarta kembali mencuat. Kali ini yang mengusung wacana tersebut adalah Wakil Ketua DPRD DKI Ilal Ferhard. Dia menantang kandidat Cagub untuk berani membuat komitmen melegalkan judi seperti yang pernah lakukan bekas Gubernur DKI Ali Sadikin.

"APBD DKI tahun depan bakal menurun karena pendapatan pajak kendaraan bermotor juga turun. Makanya, untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu keberanian melegalkan perjudian. Semua tahu, hasil pajak perjudian sangat besar," katanya.

Dikatakan, ide Bang Ali melegalkan perjudian sangat masuk akal karena pendapatan pajak dari sektor tersebut sangat besar. Ilal mencontohkan saat Bang Ali memimpin Jakarta tahun 1966 APBD DKI hanya 66 juta. Jumlah tersebut meningkat drastis ketika judi dilegalkan. Di akhir masa jabatan Bang Ali, APBD DKI bahkan mencapai angka miliaran rupiah.

"Kita jangan munafik. Malaysia saja, yang warganya mayoritas muslim, melegalkan perjudian. Kenapa disini tidak bisa? Yang terpenting ditata dengan baik dan hasilnya digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat," imbuh Penasehan FPD DPRD DKI ini.

Ilal meminta semua elemen masyarakat tidak melihat perjudian dari kacamata yang sempit, tetapi kepentingan yang lebih luas. Dalam soal ini, ia menilai, Gubernur DKI seperti Ali Sadikin layak dijadikan contoh. "Siapa yang berani, akan saya dukung. Dan saya yakin, warga DKI juga akan mendukung," pungkasnya.

Menanggapi pernyataan Ilal tersebut, politisi PKS Selamat Nurdin enggan berpolemik. Menurut dia, sebagai wacana, legalisasi judi itu sah-sah saja dilontarkan oleh siapapun. Permintaan kepada kandidat Cagub untuk berkomintmen terhadap legalisasi judi di Jakarta dianggap bukan pada tempatnya. Sebab, hal itu harus dibahas bersama dalam skala nasional.

"Legalisasi judi itu berkaitan dengan UU. Jadi tidak bisa disederhanakan dengan menolak atau menerima usulan tersebut. Kalau ada yang mengusulkan, silakan saja ajukan ke parlemen. Biar di bahas di DPR. Apapun, semuanya kan tergantung konsensus bersama," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam slogan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang disokong PKS belum ada pernyataan ’tolak judi’. Sebab, bagi PKS, yang paling substansial adalah mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. "Wacana PKS adalah kesejahteraan. Titik. Problem judi, prostitusi, dia akarnya adalah kesejahteraan. Kami ingin mengatasi semua itu dengan menebar kebaikan," pungkasnya. jpnn

sumber: Rakyat Merdeka.
==================


Tolak Legalisasi Judi di Jakarta
------------------------------------------

Jakarta - Menjelang Pilkada DKI muncul wacana agar gubernur yang akan datang melegalkan praktek judi di Jakarta. Wacana itu ditentang beberapa ormas Islam. Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor menilai wacana itu dapat merusak tatanan moral.

"Munculnya wacana gubernur mendatang harus melegalkan judi adalah pemikiran yang kontradiktif dan bisa merusak Jakarta 20 tahun ke depan," kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Yahya Abdul Habib di sebuah restoran di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2007).

Yahya menilai, banyak langkah cerdas, kreatif dan strategis yang bisa diolah untuk memaksimalkan modal sosial masyarakat tanpa melalui legalisasi praktek judi. "Ini tinggal ditunjang oleh komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Jakarta," tukasnya.

Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Zaenal Abidin juga menyatakan hal yang sama. Dia menilai, seharusnya wacana melegalkan judi ini tidak perlu dimunculkan dalam pilkada. Sebab ini akan merusak moral masyarakat DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, menilai wacana legalisasi judi sebagai hal yang percuma. Karena aturan judi di Indonesia sudah jelas. "Sudah ada payung hukum soal itu dan sudah jelas. Wacana itu tidak etis dibahas di DPRD karena itu kewenangan pemerintah pusat," kata Rois .

Wacana itu bisa menimbulkan iklim tidak sehat di masyarakat. "Kalau wacana itu terus diperbincangkan akan menimbulkan pro dan kontra. Saya tidak ingin menilai wacana itu dari dimensi setuju atau tidak, tapi kita bicara hukum," ujarnya.

Wacana legalisasi praktek judi di Jakarta dilontarkan mantan Gubernur Ali Sadikin beberapa waktu lalu. Dia meminta kepada gubernur DKI hasil pilkada untuk melegalkan praktek judi untuk menambahkan Pandapatan Asli Daerah.

sumber:Ramdhan Muhaimin - detikcom
============================